JAKARTA, KOMPAS – Operasi militer TNI di Papua kembali disorot setelah rentetan peristiwa yang menjatuhkan korban jiwa di sejumlah daerah, beberapa waktu terakhir. Kendati demikian, Markas Besar TNI mengklaim operasi yang dijalankan sudah mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, atau TPNPB-OPM, dituding sebagai pelaku aksi kekerasan.
Sorotan terhadap operasi militer itu salah satunya disuarakan oleh Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) yang menyerukan agar segenap pihak menghentikan segala bentuk kekerasan di Papua. Pendekatan militer juga diminta agar dievaluasi. Adapun seruan mencuat setelah seorang ibu hamil bernama Melkiana Duwitau, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, dilaporkan tewas tertembak setelah terjadi kontak senjata antara TNI dan TPNPB-OPM, pada 2 Juli 2026 lalu.
Melkiana bukan satu-satunya warga sipil yang menjadi korban tewas. Sejak akhir Juni 2026, laporan korban sipil yang tewas akibat kontak tembak bermunculan di sejumlah titik lainnya. Salah satunya, pada 29 Juni 2026, Okto Tigau, seorang pelayan gereja, dilaporkan tewas tertembak di Kampung Mamba, Distrik Sugapa. Hal serupa dialami seorang pendeta bernama Elianus Agimbau, di Kampung Kupia, Distrik Agisiga.
“Operasi di Papua dilaksanakan dengan pendekatan kemanusiaan. Kegiatan-kegiatan teritorial, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah salah satu bukti nyata,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Muhammad Nas, saat menanggapi seruan dan sorotan atas operasi militer di Papua, Minggu (5/7/2026).
Tak hanya itu, sebut Nas, operasi militer selalu dijalankan dengan sangat terukur. Para prajurit juga bertugas didasari keputusan negara. Ia lantas mempertanyakan jika operasi itu mengakibatkan munculnya tindak kekerasan. Menurutnya, bentuk kekerasan itu perlu dicermati kembali.
“Justru kekerasan yang dimaksud banyak dilakukan oleh kelompok OPM, baik terhadap masyarakat maupun warga yang bekerja di Papua seperti tenaga kesehatan, tenaga guru, maupun yang bekerja membangun untuk Papua,” kata Nas.
Nas menyatakan, TNI bekerja sesuai tugas pokoknya menjaga kedaulatan, melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Untuk itu, ia menegaskan jika seluruh prajurit mengerjakan tugasnya dengan loyalitas tinggi bagi negerinya.
Dihubungi terpisah, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan, upaya menciptakan Papua yang damai bukan merupakan tanggung jawab satu institusi atau kementerian semata. Baginya, misi itu membutuhkan kebijakan besar negara yang harus diputuskan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh membutuhkan keputusan politik yang melibatkan banyak pihak termasuk pemerintah, parlemen, partai politik serta tokoh-tokoh nasional,” kata Pigai.
Dengan begitu, Pigai menolak anggapan apabila penyelesaian konflik cukup dibebankan pada satu pihak saja. Entah itu eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga seluruh aparat keamanan, termasuk TNI dan Polri.
Dalam seruannya, PGI mengecam keras segala bentuk pembunuhan, penyiksaan, hingga serangan bersenjata yang menimbulkan korban jiwa. Tak terkecuali penyerangan terhadap pesawat sipil dan warga tak bersenjata. Keprihatinan mendalam diungkapkan lembaga itu atas sederet peristiwa tragis tersebut. Kejadian itu seolah menunjukkan pudarnya penghormatan terhadap martabat manusia.
“Setiap nyawa yang hilang adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang menyedihkan. Ketika seorang pendeta, ibu hamil bersama bayinya, warga sipil, pilot pesawat maupun aparat negara menjadi korban, yang terluka bukan hanya keluarga mereka, melainkan juga harkat martabat kemanusiaan kita bersama. Apapun kepentingan atau alasannya baik politik maupun keamanan, menghilangkan nyawa manusia yang tak bersalah tidak dapat dibenarkan,” kata Kepala Biro Papua PGI, Pdt Ronald Rischard Tapilatu, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas, Minggu (5/7/2026).
Ronald mendesak supaya semua pihak yang bertikai saling menahan diri dan menghentikan berbagai bentuk kekerasan. Ia meminta agar keselamatan dan perlindungan warga sipil diprioritaskan dalam penanganan persoalan-persoalan di Papua. Lebih dari itu, ia menilai, pendekatan militeristik yang cenderung digunakan selama ini tak mampu memberikan solusi damai dan adil, tetapi malah melahirkan penderitaan panjang nan berulang bagi warga sipil.
“Seruan dialog damai yang telah disampaikan oleh gereja, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat sipil selama ini dapat segera diwujudkan secara nyata dan bermartabat,” kata Ronald.
Ronald juga mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas semua peristiwa kekerasan itu dengan penyidikan independen dan tidak memihak. Ia menuntut agar sanksi hukuman berat dikenakan bagi pelaku yang dinyatakan bersalah. Panglima TNI dan Kepala Kepolisian RI juga dimintanya untuk segera menegakkan hukum dan anggotanya yang diduga melanggar hukum atau HAM secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Dihubungi terpisah, Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengungkapkan hal senada. Kecaman keras dilontarkannya seiring kembali terjadinya peristiwa kekerasan di Papua. Ia menegaskan agar pemerintah mengusut tuntas demi datangnya keadilan dan kebenaran sehingga insiden kekerasan semacam itu tidak terus berulang di masa mendatang. Untuk menemukan kejelasan peristiwa, ia juga telah menerjunkan tim guna mencari informasi yang lebih komprehensif dan pemantauan lewat perwakilannya.
Ihwal keberulangan tragedi, Anis menyoroti soal keseriusan negara menyelesaikan permasalahan keamanan di Papua. Ia menilai, pemerintah mesti menyadari jika situasi di daerah itu sedang tidak baik-baik saja dan kekerasan bersenjata terus berulang. Baginya, keadaan itu menjadi semacam paradoks bagi konstitusi yang menjamin rasa aman dan perlindungan untuk warga negaranya.
“Sudah cukup apa yang terjadi di Papua itu. Hak atas rasa aman yang dijamin konstitusi harus kita wujudkan. Konstitusi tidak boleh hanya menjadi retorika. Itu pondasi utama kita dalam bernegara,” kata Anis.
Anis meminta evaluasi komprehensif atas pendekatan keamanan dan militer yang selama ini digunakan negara untuk mengatasi persoalan Papua. Dalam pandangannya, sederet tragedi itu sebenarnya justru menunjukkan bahwa pendekatan tersebut tidak efektif dan menimbulkan persoalan lainnya, termasuk pelanggaran HAM. Terlebih lagi, partisipasi masyarakat sipil, gereja, hingga masyarakat sejauh ini cenderung tidak signifikan.
Menurut Anis, penyelesaian persoalan Papua mesti diselesaikan dengan mengutamakan perspektif HAM. Dialog damai menjadi jalan yang bisa ditempuh antara pemerintah dan TPNPB-OPM. Selama ini, ia dan lembaganya konsisten mendorong agar kedua belah pihak mengambil jalan tersebut. Tetapi, cara itu hanya bisa dilakukan jika kedua belah pihak memiliki komitmen kuat dan kepercayaan, atau trust dari masyarakat.
“Kalau itu (trust) tidak ada kan juga sulit ya gitu untuk dialog itu bisa terjadi. Kalau kami tentu berkomitmen untuk terus mendorong gitu agar dialog kemanusiaan itu menjadi salah satu metode ya untuk menjadi jalan keluar gitu dalam menangani persoalan hak asasi manusia di Papua gitu,” kata Anis.
Anis menjelaskan, salah satu cara membangun kepercayaan masyarakat itu dengan memastikan penegakan hukum berlaku tegas atas berbagai pelanggaran HAM di Papua. Hanya saja, ia kembali mempertanyakan keseriusan pemerintah. Pasalnya, insiden penembakan, di Kampung Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, April lalu, yang menewaskan belasan warga sipil juga belum diusut tuntas oleh aparat.
