Bisnis.com, JAKARTA — Rencana ekspansi sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Indonesia menunjukkan masih tingginya minat investor di tengah tantangan ekonomi global. Namun, peluang tersebut terancam tidak optimal jika pemerintah tak segera memangkas hambatan perizinan dan birokrasi.
Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Akhmad Maruf Maulana mengatakan rencana ekspansi pada KEK Kendal, Gresik, dan Galang Batang menunjukkan bahwa investor masih melihat Indonesia sebagai tujuan investasi yang menarik.
Menurut Akhmad, geliat ekspansi tersebut menjadi sinyal bahwa kepercayaan investor terhadap prospek bisnis di Indonesia masih terjaga.
“(Minat investasi) masih sangat tinggi, buktinya para pelaku usaha di kawasan industri dan KEK ini ekspansi,” katanya kepada Bisnis, Minggu (5/7/2026).
Dia menjelaskan, pengajuan ekspansi tidak hanya datang dari ketiga KEK tersebut, tetapi juga dari sejumlah kawasan lainnya.
HKI mencatat saat ini terdapat sejumlah usulan pengembangan dan perluasan KEK yang sedang berproses di pemerintah. Di antaranya KEK Wiraraja Madura yang dikembangkan oleh PT Wiraraja Madura Internasional, KEK Digital Bekasi oleh PT Daybreak Digital, KEK Industri Halal Sidoarjo oleh PT Makmur Berkah Amanda Tbk.
Baca Juga
- Kadin Desak Pemerintah Segera Setujui Ekspansi Tiga KEK Manufaktur
- Investasi Membeludak, Tiga KEK RI Minta Tambah Lahan Ribuan Hektare
- Jadi Pusat Investasi Jabar, tapi Sekitar Bandara Kertajati Masih Bergulat dengan Ancaman Kekeringan
Kemudian, KEK Batuta Chemical Industrial Park (BCIP) di Kalimantan Timur, KEK Patimban di Kabupaten Subang, KEK Subang, KEK Mangkupadi di Kalimantan Utara, serta perluasan KEK Nongsa di Batam.
Di sisi lain, Akhmad mengatakan momentum tersebut perlu direspons pemerintah dengan mempercepat berbagai proses perizinan dan persetujuan investasi yang sedang diajukan pelaku usaha.
Dia menilai, percepatan investasi diperlukan untuk mengembalikan citra Indonesia di mata internasional, terutama ketika daya saing dan persepsi investor terhadap Indonesia tengah menghadapi tekanan.
Akhmad menambahkan, percepatan pembangunan KEK akan memberikan dampak berganda bagi perekonomian nasional. Hal tersebut didapatkan melalui peningkatan investasi, penguatan hilirisasi industri, pertumbuhan ekspor, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan di berbagai daerah.
"Kepastian waktu menjadi salah satu faktor utama dalam keputusan investasi. Semakin cepat investasi berjalan, semakin cepat pula lapangan kerja tercipta, kapasitas produksi bertambah, dan roda perekonomian bergerak," kata Akhmad.
Lebih lanjut, Akhmad juga mendukung rencana pemerintah untuk membentuk Dewan Kawasan Industri Nasional (DKIN). Meski demikian, dia berharap lembaga tersebut tidak hanya berfungsi sebagai forum koordinasi, tetapi juga memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam mengeksekusi dan menyelesaikan berbagai persoalan lintas kementerian maupun lembaga.
“Kami dari HKI mengimbau kewenangan DKIN itu bisa diekspansi jadi bisa juga melakukan eksekusi, bukan hanya sifatnya koordinasi,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah mengungkap tiga dari 25 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia mengajukan ekspansi luasan areanya. KEK yang sudah mengajukan ekspansi ke pemerintah salah satunya adalah KEK Kendal, Jawa Tengah.
Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyebut tingkat utilisasi KEK tersebut sudah mencapai 100%. Padahal, ada sekitar 140 industri yang ditampung oleh KEK tersebut.
KEK lain yang turut mengajukan ekspansi adalah KEK Gresik, Jawa Timur dan Galang Batang, Riau. Susi menyebut KEK Galang Batang yang turut meliputi industri pemurnian (smelter) bauksit menjadi alumina itu meminta tambahan luas area 2.700 hektare.
