Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede berpendapat penerapan mandatori biodiesel B50 bisa membantu pergerakan nilai tukar rupiah dan neraca perdagangan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, kata dia, syarat utama agar skema itu terwujud adalah tata kelola kebijakan yang baik.
“Jika tata kelolanya baik, B50 dapat membantu rupiah dan neraca perdagangan tanpa membebani APBN secara berlebihan,” kata Josua kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.
Josua menjelaskan secara makro penerapan B50 berpotensi memberi manfaat besar karena langsung mengurangi kebutuhan impor solar, terutama saat rupiah masih lemah dan harga minyak global rentan naik.
Baca juga: Pertamina siap salurkan B50 menjelang peluncuran oleh Presiden Prabowo
Potensi penghematan devisa dari kebijakan ini kemungkinan lebih besar daripada tambahan biaya langsung pemerintah, terutama bila harga minyak dunia tinggi, rupiah lemah, dan harga minyak sawit mentah (CPO) tidak melonjak terlalu tajam.
Namun, kata Josua, perhitungannya akan berubah bila harga CPO naik tajam sementara harga minyak dunia menurun.
“Dalam kondisi seperti itu, biaya campuran biodiesel dapat menjadi lebih mahal daripada solar impor, sehingga pemerintah atau badan pengelola dana sawit harus menanggung selisih lebih besar,” ujarnya.
Risiko lain adalah kenaikan kebutuhan sawit untuk energi dapat menekan pasokan minyak goreng atau bahan pangan berbasis sawit jika tata kelola pasokan tidak kuat.
Josua menyebut implementasi B50 akan menguntungkan jika dijalankan dengan disiplin pasokan, harga, dan pendanaan; tetapi bisa menjadi mahal jika hanya mengejar target campuran tanpa memastikan biaya ekonominya terkendali.
Pada sisi fiskal, implikasi terhadap APBN bersifat campuran. Di satu sisi, B50 dapat membantu mengurangi tekanan impor migas, menahan kebutuhan devisa, dan mendukung rupiah.
“Ini penting karena neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026 berbalik defisit 1,16 miliar dolar AS setelah lebih dari enam tahun surplus, terutama karena impor tumbuh tinggi dan impor migas meningkat akibat harga energi global. Dengan demikian, B50 bisa menjadi bantalan bagi neraca eksternal dan mengurangi tekanan tidak langsung ke subsidi energi,” jelas dia.
Di sisi lain, B50 juga membawa risiko fiskal. Jika harga jual BBM tidak dinaikkan mengikuti biaya produksi, maka selisih biaya harus ditanggung oleh badan usaha, dana sawit, atau pada akhirnya pemerintah melalui kompensasi dan subsidi, yang berpotensi mempersempit ruang APBN.
Baca juga: Organda siap sesuaikan penerapan B50, minta pasokan solar terjamin
Oleh sebab itu, Josua berpendapat B50 layak dilanjutkan sebagai strategi ketahanan energi dan pengurangan impor, tetapi jangan dinilai hanya dari angka penghematan devisa.
Ukuran yang dianggap lebih tepat adalah manfaat bersih, yakni mengenai jumlah impor solar yang turun, penghematan devisa, tambahan biaya selisih harga biodiesel yang harus ditanggung, dan dampaknya terhadap harga pangan.
“Rekomendasinya, pemerintah perlu membuat perhitungan terbuka antara penghematan devisa, biaya insentif biodiesel, dampak ke harga minyak goreng, dan potensi beban subsidi,” tuturnya.
Namun, kata dia, syarat utama agar skema itu terwujud adalah tata kelola kebijakan yang baik.
“Jika tata kelolanya baik, B50 dapat membantu rupiah dan neraca perdagangan tanpa membebani APBN secara berlebihan,” kata Josua kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.
Josua menjelaskan secara makro penerapan B50 berpotensi memberi manfaat besar karena langsung mengurangi kebutuhan impor solar, terutama saat rupiah masih lemah dan harga minyak global rentan naik.
Baca juga: Pertamina siap salurkan B50 menjelang peluncuran oleh Presiden Prabowo
Potensi penghematan devisa dari kebijakan ini kemungkinan lebih besar daripada tambahan biaya langsung pemerintah, terutama bila harga minyak dunia tinggi, rupiah lemah, dan harga minyak sawit mentah (CPO) tidak melonjak terlalu tajam.
Namun, kata Josua, perhitungannya akan berubah bila harga CPO naik tajam sementara harga minyak dunia menurun.
“Dalam kondisi seperti itu, biaya campuran biodiesel dapat menjadi lebih mahal daripada solar impor, sehingga pemerintah atau badan pengelola dana sawit harus menanggung selisih lebih besar,” ujarnya.
Risiko lain adalah kenaikan kebutuhan sawit untuk energi dapat menekan pasokan minyak goreng atau bahan pangan berbasis sawit jika tata kelola pasokan tidak kuat.
Josua menyebut implementasi B50 akan menguntungkan jika dijalankan dengan disiplin pasokan, harga, dan pendanaan; tetapi bisa menjadi mahal jika hanya mengejar target campuran tanpa memastikan biaya ekonominya terkendali.
Pada sisi fiskal, implikasi terhadap APBN bersifat campuran. Di satu sisi, B50 dapat membantu mengurangi tekanan impor migas, menahan kebutuhan devisa, dan mendukung rupiah.
“Ini penting karena neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026 berbalik defisit 1,16 miliar dolar AS setelah lebih dari enam tahun surplus, terutama karena impor tumbuh tinggi dan impor migas meningkat akibat harga energi global. Dengan demikian, B50 bisa menjadi bantalan bagi neraca eksternal dan mengurangi tekanan tidak langsung ke subsidi energi,” jelas dia.
Di sisi lain, B50 juga membawa risiko fiskal. Jika harga jual BBM tidak dinaikkan mengikuti biaya produksi, maka selisih biaya harus ditanggung oleh badan usaha, dana sawit, atau pada akhirnya pemerintah melalui kompensasi dan subsidi, yang berpotensi mempersempit ruang APBN.
Baca juga: Organda siap sesuaikan penerapan B50, minta pasokan solar terjamin
Oleh sebab itu, Josua berpendapat B50 layak dilanjutkan sebagai strategi ketahanan energi dan pengurangan impor, tetapi jangan dinilai hanya dari angka penghematan devisa.
Ukuran yang dianggap lebih tepat adalah manfaat bersih, yakni mengenai jumlah impor solar yang turun, penghematan devisa, tambahan biaya selisih harga biodiesel yang harus ditanggung, dan dampaknya terhadap harga pangan.
“Rekomendasinya, pemerintah perlu membuat perhitungan terbuka antara penghematan devisa, biaya insentif biodiesel, dampak ke harga minyak goreng, dan potensi beban subsidi,” tuturnya.
