Jakarta, VIVA – Dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah yang menyeret Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin terus menuai kecaman.
Kali ini, sorotan datang dari kalangan pemerhati pendidikan yang menilai praktik tersebut bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga membebani para orang tua siswa di tengah tingginya biaya pendidikan.
Pengamat Pendidikan, Satriawan Salim, menilai dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan pengadaan seragam sekolah dasar merupakan ironi di sektor yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan sumber daya manusia.
"Kami sebagai organisasi pendidikan dan guru sangat mengecam pristiwa terjadinya korupsi pakaian ya. Atau seragam sekolah baik SD, SMP dan seterusnya jelas ini merugikan para orang tua murid ditengah biaya pendidikan yang masih mahal ya. Baik itu pendidikan dasar atau menengah," kata Satriawan kepada wartawan, Senin, 6 Juli 2026.
Menurut dia, praktik korupsi di sektor pendidikan masih menjadi persoalan serius dalam tata kelola pendidikan nasional. Dugaan penyimpangan anggaran, termasuk pada pengadaan seragam sekolah, dinilai mencederai tujuan pendidikan itu sendiri.
"Ternyata yang menikmati seragam tersebut adalah kepala daerah yang mengambil peluang atau ceruk korupsi dari pengadaan seragam tersebut. Ketika pengadaan seragam dikorupsi, tentu akan ada dampak ya," kata dia.
Satriawan juga meminta aparat penegak hukum memperketat pengawasan terhadap berbagai proyek di sektor pendidikan agar kasus serupa tidak kembali terulang.
"Nah ini saya pikir KPK, Kejagung, kepolisian harus betul betul mengawasi secara melekat. Dan jangan takut orang tua murid melaporkan, karena kalau di dunia pendidikan sudah korupsi bagaimana pembangunan kerakter, integritas, dan kejujuran. Tentu kita akan kehilangan kompas, arah dan teladan. Yang semestinya dunia pendidikan harus bersih, tapi justru malah dikorupsi," ujarnya.
Ia pun mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan korupsi di sektor pendidikan.
"Kami mendesak aparat penegak hukum betul betul tegas ya menindak kasus ini. Agar anggaran pendidikan yang sangat besar bisa benar benar memenuhi hak hak murid dan guru demi mencapai kualitas mutu pembelajaran," katanya.
