GARUT, KOMPAS — Investigasi Kompas menemukan model kuliah jarak jauh kerap dipakai sebagai modus pengelola kampus menilap bantuan pendidikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Alih-alih meraih gelar sarjana, ratusan mahasiswa miskin justru terancam putus kuliah.
Pengelola perguruan tinggi berupaya merekrut mahasiswa baru dalam jumlah besar untuk didaftarkan sebagai penerima KIP Kuliah. Perekrutan ini dilakukan dengan membuka kampus tambahan di daerah lain yang jauh dari kampus utama yang tidak punya izin pemerintah.
Agar mendapatkan peminat, pengelola kampus jauh mempromosikan kuliah gratis dan fleksibel, karena pembelajaran tidak setiap hari. Mahasiswa yang terjaring lalu didaftarkan sebagai penerima KIP Kuliah pada kampus utama. Namun, mahasiswa di kelas jauh tidak mendapatkan pendidikan sesuai standar karena minim pengawasan dari kampus utama. Selain itu, terdapat pungutan terhadap para mahasiswa penerima KIP Kuliah.
Di Garut, Jawa Barat, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Samudera Indonesia Selatan (STISIP Sains) memiliki kelas jarak jauh di tiga lokasi. Puluhan mahasiswa di kelas jauh adalah penerima bantuan KIP Kuliah.
Tim Investigasi Kompas terhubung dengan mahasiswa kelas jauh STISIP angkatan 2022, Cecep (23), bukan nama sebenarnya. Menurut Cecep, kelas jauh STISIP telah dibubarkan setelah tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Itjen Kemendiktisaintek) menemukan penyelewengan dana KIP Kuliah.
Cecep tertarik mendaftar menjadi mahasiswa kelas jauh Garut karena dijanjikan mendapat KIP Kuliah dan hanya masuk kelas tiga hari dalam satu minggu. Ia berpikir, dengan begitu ia bisa kuliah sekaligus kerja paruh waktu untuk membantu perekonomian orangtua. Namun, ternyata kuliah di kelas jarak jauh itu tidak seindah yang dibayangkan.
”Waktu awal masuk, mahasiswanya ada 180-an orang. Namun, setelah semester tiga, banyak yang mengundurkan diri karena perkuliahannya enggak jelas, dan sekarang tinggal sekitar 48 mahasiswa,” kata Cecep, Sabtu (6/6/2026).
Cecep yang merupakan mahasiswa program studi administrasi publik itu menuturkan, pada semester lima jumlah dosen juga menurun, dari enam pengajar jadi tinggal tiga pengajar. Pembelajaran yang tadinya tiga hari, Jumat sampai Minggu, harus dikurangi satu hari.
STISIP menggunakan gedung Local Education Centre (LEC) yang disebut Kampus II untuk menampung 43 mahasiswa kelas jauh. Selain itu, STISIP juga pernah menyewa gedung Sekolah Dasar Negeri 2 Kota Kulon dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknologi Al Salman sebagai Kampus III. Adapun lokasi kampus utama STISIP Sains ada di Kecamatan Mekarmukti, Kabupaten Garut bagian selatan, sekitar 85 kilometer dari kelas jauh di pusat pemerintahan Kabupaten Garut, yakni Kecamatan Tarogong Kidul.
Cecep menyebut, pada semester satu, kampus meminta setiap mahasiswa penerima KIP Kuliah di Kampus II menyerahkan setengah atau Rp 2,4 juta dari bantuan biaya hidup senilai Rp 4,8 juta per semester. Namun, ia mendengar mahasiswa di Kampus III mengalami pemotongan biaya hidup 100 persen selama beberapa semester.
”Mahasiswa di Kampus II juga sebenarnya diminta memberikan biaya hidup KIP Kuliah di semester dua dan selanjutnya. Ada satu dosen yang ngotot, minta terus, tetapi kami cuekin saja,” ujar Cecep.
KIP Kuliah terdiri dari biaya pendidikan dan biaya hidup. Bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa di program studi dengan akreditasi C seperti di STISIP adalah Rp 2,4 juta per semester per orang. Adapun bantuan biaya hidup bagi mahasiswa di Garut yang termasuk kluster 1 adalah Rp 4,8 juta per semester per orang.
Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kememdiktisaintek Nomor 20 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, bantuan biaya hidup harus diserahkan langsung kepada mahasiswa. Peraturan itu juga melarang pemotongan biaya hidup, apa pun alasannya.
Tim Kompas mendatangi gedung LEC, Kamis (11/6/2026). Salah satu pegawai LEC, Zaki, membenarkan bahwa sejumlah ruang di gedung itu pernah disewa untuk menyelenggarakan perkuliahan STISIP Sains.
Selain itu, Kompas juga mendatangi SMK Teknologi Al Salman. Kepala sekolah tersebut, Sesep Burdani, mengatakan, sejumlah kelas pernah disewa STISIP Sains oleh seseorang bernama Somad. Menurut dia, ruang SMK yang disewa hanya dipakai pada akhir pekan untuk kuliah puluhan mahasiswa. ”Namun, sekarang udah enggak (disewa) lagi. Kata orang itu (Somad), mereka lagi ada masalah,” kata Cecep.
Cecep mengatakan, sejumlah mahasiswa kelas jauh STISIP di semester delapan khawatir dengan kelanjutan kuliah mereka. Kemendiktisaintek tidak hanya menutup kelas jauh STISIP, tetapi juga menyatakan ada tiga dosen yang tidak memiliki izin mengajar.
Akibatnya, Cecep dan kawan-kawan harus mengulang 20 mata kuliah atau sekitar 48 satuan kredit semester (SKS). ”Mereka (kampus) enggak ada solusi. Saya nanya (soal skripsi) pun enggak dijawab. Jadi ngerasa digantung,” ucapnya.
Perjalanan berkendara memakan waktu sekitar 5 jam dari tempat tinggal Cecep di area pusat pemerintahan Kabupaten Garut menuju kampus utama STISIP. Perjalanan melewati jalan berkelok dan berbukit-bukit. Itu menyusahkan Cecep jika harus mendatangi kampus utama setiap kali bimbingan skripsi.
Tim Kompas mendatangi kampus utama STISIP pada Rabu (10/6/2026). Hari itu tidak ada proses belajar. Menurut salah satu mahasiswa yang tinggal di asrama kampus, kuliah hanya digelar setiap Kamis hingga Sabtu. ”Kasihan kalau teman-teman yang kuliah di (kelas jauh) Garut harus kuliah ke sini. Sekarang enggak boleh lagi ada kelas jauh karena beliau (Somad) ada masalah,” kata mahasiswa tersebut.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020, tidak ada istilah kelas jauh. Yang ada hanya ada prodi di luar kampus utama (PSDKU) serta pembelajaran jarak jauh (PJJ). Namun, pembukaannya dengan persyaratan atau izin khusus. STISIP dan STKINDO diketahui tidak meminta izin untuk mengadakan perkuliahan di luar kampus utama.
Nama lengkap Somad adalah Momod Abdul Somad yang merupakan Guru Besar Bidang Pendidikan Agama Islam di Univesitas Pendidikan Indonesia. Ia menjabat sebagai koordinator kelas jauh di STISIP Sains. Selain itu, Somad pernah menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia (STKINDO) Wirautama hingga Maret 2026.
Ia juga pernah mendirikan kelas jauh STKINDO yang juga bertempat di gedung LEC Kota Garut untuk menampung 15 mahasiswa pada 2023. Kampus utama STKINDO berada di Kabupaten Bandung yang berjarak sekitar 45 kilometer dari Kota Garut.
Kelas jauh STKINDO juga bermasalah dan akhirnya menjadi awal dari temuan pemotongan bantuan biaya hidup terhadap 1.375 mahasiswa KIP Kuliah di kampus utama STKINDO. Tindakan itu diduga merugikan negara Rp 10,3 miliar. Lebih kurang 140 mahasiswa yang menolak pemotongan biaya hidup KIP Kuliah dipaksa mengundurkan diri oleh kampus pada awal 2026.
Saat ditemui di STKINDO, Selasa (9/6/2026), Ketua Yayasan Pendidikan Pembangunan Generasi Muda Indonesia yang membawahkan STKINDO, Asep Ikhsan, mengatakan, kelas jauh di Garut dibuka atas inisiatif Somad tanpa sepengetahuan ketua yayasan. Asep mengaku mencopot Somad sebagai Ketua STKINDO sesaat setelah masalah kelas jauh terungkap. ”Enggak pernah (komunikasi lagi). Pusing saya,” ucapnya.
Dihubungi terpisah, Ketua STISIP Sains Asep Dadang, Selasa (16/6/2026), mengatakan, Asep Ikhsan mengetahui langkah pembukaan kelas jauh STISIP dan STKINDO oleh Somad. Ia menyebut, Asep Ikhsan dan istrinya datang saat peresmian kelas jauh tersebut.
”Jadi, kita, kan, tidak boleh berbohong, ya. Pak Asep Ikhsan sama istrinya, kan, datang ke STISIP, bahkan tidur di hotel dekat situ. Kalau kemudian ada persoalan, ya, sebetulnya diakui saja. Jangan saling menuduh,” katanya.
Adapun Somad menolak saat dihubungi Kompas untuk dikonfirmasi terkait persoalan itu. Ia menyebut sudah tidak aktif di STKINDO ataupun STISIP. ”Mohon maaf, semuanya sudah selesai,” ucap Somad lewat pesan singkat.
