JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami amplop yang berisi uang yang diduga diberikan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby ke Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli.
Plh Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, uang dalam amplop itu diduga berasal dari pengumpulan uang oleh bupati dari sejumlah Koperasi Unit Desa (KUD) di wilayah Kuansing.
"Memang ini menjadi kebutuhan penyidik untuk memperjelas posisi uang, yang sudah ini kan sumbernya dari sisa hasil usaha kan dari KUD kemudian dikumpulkan oleh bendahara disampaikan oleh staf bupati dan kemudian bupati disampaikan untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian" kata Taufik, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Baca juga: Menhut Raja Juli Mengaku Sudah Kembalikan Amplop dari Bupati Kuansing, Tak Tahu Isinya
Taufik mengatakan, temuan amplop ini sedang didalami oleh tim penyidik KPK.
“Nah, itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan," ujar dia.
Menurut dia, KPK saat ini sedang mendalami keterangan dari sisi Bupati Kuansing.
Dia mengatakan, jika diperlukan keterangan lainnya, KPK juga akan memanggil dan memeriksa pihak lainnya.
"Sementara kan keterangan dari bupati kan baru satu pihak nih. Nah, ada pihak-pihak lain yang tadi mungkin menyampaikan apakah nanti itu akan dipanggil atau tidak itu kan kebutuhan dari penyidik. Ini tim penyidik sedang melakukan proses penyidikan dan ini baru awal," ujar dia.
Potong penghasilan petaniKPK juga menduga Suhardiman Amby memotong setengah penghasilan para petani yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD).
Uang tersebut digunakan Suhardiman untuk pelepasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
“Uang yang diduga diminta adalah sebagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota KUD yang merupakan para petani di Kuansing,” kata Taufik.
Baca juga: KPK Akan Dalami Pengakuan Menhut Raja Juli soal Amplop Berisi Uang dari Bupati Kuansing
“Dengan kata lain, penghasilan para petani yang berkisar ratusan ribu rupiah per bulannya tersebut, harus dipotong setengahnya,” sambung dia.
Taufik menuturkan, Pemda berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, sedangkan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi otoritas pada Kementerian Kehutanan.
"Namun, KPK masih akan terus melakukan pendalaman lebih lanjut terkait dugaan penerimaan tersebut,” ujar dia.
