DALAM kuliah umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, akhir Juni lalu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan kegelisahan yang mungkin dirasakan banyak orang yang bersentuhan dengan birokrasi.
KDM berpendapat, aparatur sipil negara semakin sibuk mengurus administrasi, dan semakin jarang bicara tentang cita-cita besar bernegara.
Ia menyebut diskusi yang berkembang di kalangan ASN "sering kali hanya soal tukin, bukan tentang masa depan bangsa."
Ukuran keberhasilan, menurutnya, telah bergeser dari kepuasan publik menjadi sekadar kelengkapan dokumen.
Kritik ini layak mendapat perhatian serius, bukan sekadar tepuk tangan atau bantahan.
Namun pertanyaan yang lebih menarik untuk diajukan bukan "apakah kritik ini benar", melainkan "mengapa birokrasi bisa berkembang menjadi seperti yang dikeluhkan itu".
Sebab di situlah letak akar persoalannya dan di situ pula letak jalan keluarnya.
KDM Benar soal Gejalanya
Fenomena yang disinggung KDM memang nyata dan mudah dikenali siapa saja yang pernah berurusan dengan birokrasi, di mana keberhasilan sebuah program kerap diukur dari kelengkapan laporan, bukan dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Foto kegiatan, dokumentasi, dan tayangan video pendek kadang cukup menjadi bukti "output".
Padahal masyarakat butuh sesuatu yang lebih substantif: jalan yang benar-benar selesai, layanan yang benar-benar cepat, masalah yang benar-benar terpecahkan.
Baca juga: Negara Stiker dan Jalan Pintas Kepatuhan
Kegelisahan tentang memudarnya idealisme pelayanan publik ini juga bukan hal baru dalam kajian administrasi publik.
Ia berakar dari apa yang oleh para ahli disebut Public Service Motivation, dorongan untuk melayani masyarakat sebagai bagian dari identitas profesi, bukan sekadar mencari nafkah.
KDM dalam posisi yang benar mengingatkan hal itu. Yang perlu ditambahkan hanyalah satu langkah lagi yakni bertanya kenapa dorongan itu bisa memudar.
Untuk memahami mengapa ASN bisa bergeser dari orientasi idealisme ke orientasi tunjangan kinerja, kita perlu menengok sedikit ke belakang, ke evolusi cara negara mengelola birokrasinya.
