Di saat ribuan dosen dan ilmuwan muda Indonesia masih berjuang memperoleh dana penelitian, bahkan sebagian masih memperjuangkan kesejahteraan dan upah yang layak, China justru mengambil langkah yang berlawanan. Negara itu baru-baru ini menggelontorkan tambahan 3,6 miliar yuan atau sekitar Rp 8,2 triliun, untuk memperluas hibah penelitian bagi ilmuwan muda.
Bagi Beijing, kebijakan ini bukan sekadar program pendidikan tinggi. Ini adalah bagian dari strategi besar memenangkan persaingan teknologi dunia. Di tengah perlombaan mengembangkan kecerdasan buatan, semikonduktor, bioteknologi, hingga energi bersih, China memahami bahwa laboratorium hari ini akan menentukan kekuatan ekonomi dan geopolitik beberapa dekade mendatang.
Keputusan tersebut sekaligus menjadi cermin yang menarik bagi Indonesia. Ketika negara lain berlomba menciptakan ekosistem terbaik bagi generasi ilmuwan berikutnya, Indonesia masih bergulat dengan persoalan yang jauh lebih mendasar: minimnya dana riset, terbatasnya hibah penelitian, dan kesejahteraan dosen-dosen muda yang belum memadai.
Kebijakan baru China itu diumumkan oleh National Natural Science Foundation of China (NSFC), lembaga pendanaan utama penelitian dasar di negara tersebut. Mulai tahun ini, NSFC akan mendanai sekitar 12.000 proyek tambahan melalui "Young Scientists Fund", sebuah program hibah bergengsi yang ditujukan bagi peneliti muda. Dana tambahan sebesar 3,6 miliar yuan meningkatkan kapasitas program sekitar 50 persen. Berbeda dengan banyak skema pendanaan lain, hibah ini diberikan kepada individu, bukan kelompok riset.
Bagi banyak peneliti muda di China, kabar tersebut menjadi angin segar. "Saya sangat gembira ketika mendengar berita itu karena lebih banyak dari kami akan dapat memperoleh hibah," kata Shi, mahasiswa pascasarjana bidang ilmu dan teknologi elektronik di Hefei, kepada Nature pada Jumat (3/7/2026). Demi alasan keamanan, ia hanya meminta nama belakangnya yang dipublikasikan.
Bagi publik awam, hibah penelitian mungkin sekadar bantuan pendanaan. Namun di China, memperoleh hibah NSFC sering kali menjadi penentu masa depan karier akademik.
Dalam pernyataan resminya, NSFC menyebut tambahan pendanaan akan difokuskan pada program "Kategori C", jalur yang selama ini dianggap sebagai "tiket masuk" ke dunia penelitian profesional. Tahun lalu saja, program tersebut menyalurkan 7,2 miliar yuan kepada 24.051 proyek.
"Di banyak universitas di China, akademisi muda harus memenangkan hibah Dana Ilmuwan Muda NSFC untuk memperoleh pekerjaan, promosi, atau jabatan tetap," kata Tong Xinzhao, ahli bioinformatika dari Universitas Xi'an Jiaotong-Liverpool.
Tong mengetahui betul kerasnya persaingan itu. Ia baru berhasil memperoleh hibah setelah empat kali gagal mengajukan proposal.
Di tengah perlombaan mengembangkan kecerdasan buatan, semikonduktor, bioteknologi, hingga energi bersih, China memahami bahwa laboratorium hari ini akan menentukan kekuatan ekonomi dan geopolitik beberapa dekade mendatang.
Program tersebut terbuka bagi peneliti pascadoktoral, dosen muda, dan sebagian mahasiswa doktoral. Batas usia maksimal pelamar adalah 35 tahun untuk laki-laki dan 40 tahun untuk perempuan. Dengan batas usia yang ketat, banyak ilmuwan muda berlomba mengejar hibah sebelum kesempatan mereka habis.
Ironisnya, tambahan anggaran belum tentu membuat persaingan menjadi longgar. Dalam satu dekade terakhir, pemerintah China memang terus menaikkan anggaran penelitian dasar. Namun jumlah pelamar meningkat jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan dana.
Data resmi NSFC menunjukkan bahwa pendanaan untuk program ilmuwan muda meningkat lebih dari dua kali lipat antara 2015 hingga 2025. Akan tetapi, tingkat keberhasilan memperoleh hibah justru turun dari 24,58 persen menjadi hanya 14,38 persen. Artinya, sekitar enam dari tujuh pelamar tetap gagal memperoleh pendanaan.
Li Jiang, ilmuwan informasi dari Universitas Nanjing, mengatakan penambahan dana kali ini patut diperhatikan karena secara langsung mengurangi tekanan yang selama ini dihadapi peneliti muda.
Selain memberikan tambahan sumber daya, kebijakan tersebut juga mengirimkan pesan politik yang kuat. "Ini menunjukkan bahwa pemerintah menganggap peneliti muda sebagai pusat strategi menghasilkan penemuan baru dalam ilmu dasar," kata Li Jizhen, peneliti kebijakan inovasi Universitas Tsinghua.
Pesan itu sejalan dengan arahan Presiden Xi Jinping pada April lalu yang kembali menempatkan penelitian dasar sebagai fondasi pembangunan kekuatan teknologi nasional.
Meski demikian, banyak akademisi menilai persoalan yang dihadapi ilmuwan muda di China jauh lebih kompleks daripada sekadar besarnya dana.
Di banyak universitas berlaku sistem up-or-out, yaitu kontrak sekitar enam tahun bagi dosen muda. Dalam periode itu mereka harus memperoleh hibah, menerbitkan artikel di jurnal bereputasi, membangun kelompok riset, sekaligus memenuhi syarat promosi. Gagal memenuhi target berarti kehilangan peluang memperoleh jabatan tetap.
"Begitu lulus doktor, waktu mereka sebenarnya tidak banyak lagi sebelum melewati batas usia hibah," kata Tong.
Sebagian peneliti bahkan mengaku harus menunda rencana membangun keluarga karena tekanan mengejar karier akademik.
Di media sosial RedNote, platform di China, ribuan akademisi muda memperdebatkan apakah tambahan hibah benar-benar akan mengurangi kecemasan mereka. Sebagian memperkirakan peluang lolos hibah bisa meningkat menjadi sekitar 20 persen. Namun yang lain mempertanyakan apakah para peneliti justru akan semakin banyak menghabiskan waktu menyusun proposal daripada melakukan penelitian.
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Berbagai penelitian internasional menunjukkan ilmuwan dapat menghabiskan ratusan jam hanya untuk menyiapkan proposal hibah, sementara peluang keberhasilannya sering kali tetap rendah.
Karena itu, menurut Tang Li, peneliti kebijakan sains dari Universitas Fudan, penambahan dana merupakan langkah penting, tetapi bukan "obat mujarab". Yang lebih mendesak, kata dia, adalah memperbaiki sistem evaluasi akademik.
Saat ini keberhasilan ilmuwan muda masih banyak diukur dari jumlah publikasi, besarnya hibah yang diperoleh, dan kecepatan promosi jabatan. Sistem seperti ini sering kali mendorong penelitian yang aman dan cepat menghasilkan publikasi, bukan penelitian berisiko tinggi yang justru berpotensi melahirkan terobosan besar.
Pandangan serupa juga disampaikan OECD dan berbagai editorial di Nature maupun Science, yang menilai kreativitas ilmiah membutuhkan ruang bereksperimen, bukan sekadar target angka.
Pelajaran terbesar dari kebijakan China sebenarnya bukan terletak pada besarnya angka 3,6 miliar yuan. Yang lebih penting adalah cara negara tersebut memandang ilmu pengetahuan sebagai investasi jangka panjang.
Pelajaran terbesar dari kebijakan China sebenarnya bukan terletak pada besarnya angka 3,6 miliar yuan. Yang lebih penting adalah cara negara tersebut memandang ilmu pengetahuan sebagai investasi jangka panjang. Investasi tersebut diharapkan ikut mendorong lonjakan publikasi ilmiah, paten internasional, dan kemajuan teknologi di bidang kecerdasan buatan, komputasi kuantum, bioteknologi, serta semikonduktor.
Indonesia masih berada pada posisi yang berbeda. Menurut UNESCO Institute for Statistics dan World Bank, belanja penelitian dan pengembangan Indonesia selama bertahun-tahun hanya berkisar 0,2–0,3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sebagai perbandingan, China telah mengalokasikan lebih dari 2,6 persen PDB untuk penelitian dan pengembangan, sementara Korea Selatan telah melampaui 5 persen PDB.
Kesenjangan itu mencerminkan perbedaan prioritas pembangunan, yang didominasi program seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Ironisnya, MBG Indonesia menggerogoti dana pendidikan dan menelan sekitar 7 persen anggaran negara, sementara di China, program serupa kurang dari 1 persen. Dana-dana lain, termasuk dana riset di Indonesia pun terkena efisiensi.
Dampaknya paling dirasakan oleh ilmuwan muda Indonesia. Kesempatan memperoleh hibah penelitian masih terbatas, nilai pendanaannya relatif kecil, sementara tuntutan publikasi internasional, pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, dan administrasi terus bertambah. Tidak sedikit dosen muda yang lebih banyak menghabiskan waktu mengejar berbagai persyaratan administratif dibanding mengembangkan penelitian yang orisinal.
Persoalan kesejahteraan juga belum selesai. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai organisasi dosen menyuarakan rendahnya pendapatan akademisi, terutama dosen muda dan dosen perguruan tinggi swasta. Polemik mengenai tunjangan kinerja dosen ASN hingga munculnya gugatan dan protes mengenai rendahnya upah dosen menunjukkan bahwa profesi akademisi di Indonesia masih menghadapi persoalan yang mendasar.
Dalam sidang uji materi Undang-Undang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diikuti daring pada Selasa (30/6/2026), dosen tetap non-ASN Universitas Airlangga, Cenuk Widiyastrisna Sayekti, mengaku hanya menerima gaji pokok sekitar Rp 2,6 juta per bulan.
"Ketika mulai bekerja di Universitas Airlangga, gaji pokok yang saya terima adalah sekitar Rp 2,6 juta per bulan. Artinya, setelah belasan tahun berkarier sebagai dosen, menempuh pendidikan doktor di Australia dan mendapatkan sertifikasi pendidik (serdos), penghasilan dasar saya masih sangat terbatas,” ujar Cenuk.
Cenuk menceritakan kariernya dimulai pada 2010 dengan gaji awal Rp1,2 juta. Ia kemudian meraih gelar doktor di Macquarie University, Australia, pada 2016. Namun, peningkatan kualifikasi akademik tersebut tidak diikuti peningkatan kesejahteraan yang memadai.
Padahal, sebagai dosen, ia mengajar, membimbing mahasiswa, melakukan penelitian, menulis jurnal ilmiah, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, hingga menjalankan tugas administrasi kampus.
Kesaksian serupa juga disampaikan Dinda Dinanti, dosen tetap non-PNS Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta. Dinda mengaku mengampu beban mengajar 14 SKS untuk tiga mata kuliah dengan sekitar 290 mahasiswa.
Namun, untuk pekerjaan tersebut, ia hanya menerima penghasilan sekitar Rp 3.171.443 per bulan. Menurutnya, jumlah itu tidak sebanding dengan biaya hidup di Jakarta.
Keluhan dosen-dosen dan peneliti di MK ini menjadi ironis, di tengah target Pemerintah Indonesia menjadi negara maju pada 2045 melalui ekonomi berbasis inovasi.
Keluhan dosen-dosen dan peneliti di MK ini menjadi ironis, di tengah target Pemerintah Indonesia menjadi negara maju pada 2045 melalui ekonomi berbasis inovasi. Target tersebut sulit dicapai apabila ilmuwan muda justru harus menghabiskan sebagian besar energinya untuk mencari pendanaan, mengejar target administratif, atau memperjuangkan kesejahteraan dasar.
China memang belum menyelesaikan semua persoalan dunia akademiknya. Persaingan memperoleh hibah tetap keras dan tekanan publikasi masih tinggi. Namun negara itu telah mengirimkan pesan yang jelas, yaitu masa depan teknologi dimulai dari keberanian berinvestasi pada generasi peneliti berikutnya.
Pelajaran itu layak menjadi refleksi bagi Indonesia. Perlombaan menjadi negara maju tidak dimulai ketika sebuah negara membangun pabrik cip semikonduktor atau meluncurkan satelit ke luar angkasa. Perlombaan itu dimulai jauh lebih awal, ketika negara memutuskan apakah ilmuwan mudanya dipandang sebagai beban anggaran atau sebagai investasi masa depan.
Di titik itulah jarak antara China dan Indonesia semakin terlihat melebar.
