JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai, operasi pemberantasan narkoba di daerah berisiko tinggi seperti Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, perlu didukung personel tambahan, bahkan bila perlu melibatkan satuan khusus seperti Brimob hingga Densus.
Komisioner Kompolnas Choirul Anam mengatakan, tragedi yang menewaskan tiga anggota Satresnarkoba Polres Katingan harus menjadi bahan evaluasi agar operasi serupa tidak kembali memakan korban.
"Karena kejadian seperti ini enggak hanya sekali ini saja. Nah, itu harus ditingkatkan kemampuan res narkobanya," kata Anam, dikutip dari tayangan Kompas TV, Senin (6/7/2026).
"Termasuk daya dukung kalau perlu ya sama teman-teman Brimob atau sama teman-teman Densus misalnya dalam operasi-operasi khusus," sambung dia.
Baca juga: Kompolnas Duga Lokasi Tewasnya 3 Polisi di Katingan Merupakan Kantong Narkoba
Menurut dia, kemampuan personel reserse narkoba perlu diperkuat, termasuk dukungan pasukan dalam operasi yang memiliki tingkat ancaman tinggi.
Hal ini agar operasi pemberantasan narkoba termasuk menangkap gembongnya dapat berjalan maksimal.
Ia menuturkan, pada dasarnya prosedur operasi standar (SOP) untuk penggerebekan narkoba sudah tersedia, mulai dari penggunaan rompi antipeluru hingga persenjataan.
Namun, kondisi geografis di wilayah pedalaman seperti Katingan memiliki tantangan tersendiri.
"Tapi, kan memang di banyak konteks, ya tergantung pelakunya, tergantung wilayahnya. Kalau wilayah pedalaman begini memang cukup menyulitkan. Beda dengan kalau di Jakarta, dulu ada kampung narkoba, ya itu kan perkampungan," ujar dia.
Karena itu, Kompolnas akan mengecek apakah prosedur khusus yang telah diatur selama ini sudah didukung sumber daya yang memadai.
Baca juga: Kompolnas Duga Polisi yang Gugur di Katingan Disekap, Lalu Dibuang ke Sungai
Selain penguatan personel, Anam menilai, keberhasilan pemberantasan narkoba juga bergantung pada kualitas pemetaan sebelum operasi dilakukan.
Ia mengatakan, setiap operasi harus diawali dengan informasi intelijen yang akurat mengenai kondisi wilayah, kekuatan pelaku, hingga potensi ancaman terhadap petugas.
"Yang pertama memang setiap operasi harus dilapisi dengan informasi yang sangat akurat. Terus harus dilakukan dengan proteksi terhadap anggota," kata dia.
Proteksi tersebut, lanjut Anam, bukan hanya berupa perlengkapan keamanan, tetapi juga kemampuan membaca situasi di lapangan.
"Kalau mapping situasinya, mapping wilayahnya enggak akurat, perlindungan terhadap anggota juga kurang maksimal. Nah, ini yang menjadi perhatian agar tidak berulang kembali," ujar dia.
