Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengatakan ada potensi biaya penyelenggaraan ibadah haji akan naik di 2027. Hal itu menyikapi kondisi geopolitik saat ini hingga nilai tukar rupiah yang melemah.
"Saya kira tidak turun. Kemungkinan naik kalau cara menghitungnya seperti tahun lalu. Cara perumusan untuk menetapkan anggaran itu, item-item yang dihitung itu, kalau seperti itu caranya, masih, saya kira naik," kata Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026). Marwan menjawab soal biaya haji tahun depan berpotensi turun atau tidak.
Kendati demikian, Marwan mengatakan pihaknya akan nendengarkan pertimbangan dari Kementrian Haji (Kemenhaj) menyikapi biaya haji tahun depan yang berpotensi naik. Ia menyoroti soal perbedaan kurs rupiah hingga kenaikan harga-harga di Saudi.
"Tapi kita dengarkan dulu besok usulan Kementerian Haji. Kalau mereka mengusulkan di atas tahun lalu, Komisi VIII memahami itu karena satu, berdasarkan kurs perbedaan mata uang kita yang sangat jomplang. Kemudian kenaikan harga-harga juga di Saudi, ditambah pajak," tambahnya.
Marwan mengatakan masih ada pula peluang untuk mempertahankan biaya haji dengan pola baru. Namun, legislator PKB ini menilai jika penghitungan seperti pembahasan di Panja (Panitia Kerja) BPIH maka akan sulit untuk menurunkan ongkos haji.
"Tapi masih mungkinkah kita pertahankan? Saya kira masih kalau kita carikan pola baru untuk perumusan. Pola barunya tergantung kemampuan Menteri Haji untuk meyakinkan pihak-pihak di Saudi dalam penyelenggaraan," ujar Marwan.
"Tapi kalau normal cara menghitung selama pembahasan kita di Panja, Panja BPIH, kayaknya berat," sambungnya.
Marwan mengatakan jika biaya haji turun maka berpotensi ke pelayanan yang kurang maksimal. Ia menyinggung salah satunya terkait makanan yang berpotensi kurang variatif.
"Kalau pun turun ya, nanti pelayanan yang turun, ya pelayanannya turun. Umpamanya makanannya semakin kurang menarik, tidak rasa nusantara gitu. Itu kan nggak mungkin, enggak mungkin terjadi," imbuhnya.
(dwr/azh)
