Pimpinan Komisi X soal Perpres LGBTQ: Negara Wajib Jaga Nilai Jati Diri Bangsa

Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025-2029.

Dalam beleid tersebut, pemerintah memetakan berbagai bentuk ancaman nonmiliter, termasuk penyebaran budaya LGBTQ pada aspek sosial dan budaya, sebagai bagian dari analisis tantangan terhadap ketahanan nasional.

Menurut Kurniasih, pertahanan negara pada era modern tidak lagi hanya berkaitan dengan ancaman militer, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, ekonomi, digital, hingga ideologi yang dinilai dapat memengaruhi ketahanan bangsa dalam jangka panjang.

"Kami mengapresiasi pemerintah yang telah memberikan perhatian serius terhadap penguatan ketahanan sosial dan budaya sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Ketahanan bangsa harus dibangun secara menyeluruh, termasuk dengan menjaga nilai-nilai moral, budaya, serta karakter bangsa yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Kurniasih dalam keterangannya, Senin (6/7).

Ia menilai kebijakan tersebut sejalan dengan amanat konstitusi bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia serta membangun kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya bangsa.

Kurniasih menegaskan penguatan ketahanan sosial tidak boleh dimaknai sebagai upaya memberikan stigma kepada individu tertentu.

Sebaliknya, menurut dia, implementasi kebijakan harus dilakukan secara bijaksana, berlandaskan hukum, menghormati martabat setiap warga negara, serta mengedepankan pendekatan edukatif dan preventif.

"Negara berkewajiban menjaga nilai-nilai yang menjadi jati diri bangsa. Pada saat yang sama, seluruh kebijakan harus dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional setiap warga negara," jelasnya.

Kurniasih mengajak keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan media massa bersama-sama memperkuat ketahanan keluarga serta karakter generasi muda sebagai benteng menghadapi berbagai tantangan sosial di era globalisasi.

Menurutnya, derasnya arus globalisasi dan perkembangan media digital membawa berbagai nilai lintas negara sehingga diperlukan penguatan pendidikan karakter, ketahanan keluarga, dan literasi digital.

"Perhatian terhadap penyebaran budaya LGBTQ dalam dokumen pertahanan harus dipahami sebagai bagian dari upaya negara menjaga ketahanan sosial dan budaya. Yang perlu diperkuat adalah pendidikan karakter, ketahanan keluarga, dan pembinaan generasi muda agar tetap memiliki identitas kebangsaan yang kuat," ujar Kurniasih.

Legislator dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta itu menilai, keluarga merupakan benteng pertama dalam pembentukan karakter anak. Melemahnya fungsi keluarga, rendahnya literasi digital, serta minimnya pendidikan moral dinilai dapat membuat generasi muda lebih rentan terhadap berbagai pengaruh negatif di ruang digital.

Karena itu, ia mendorong pemerintah tidak hanya menghadirkan regulasi, tetapi juga memperkuat kebijakan afirmatif melalui pendidikan, pendampingan keluarga, layanan konseling, penguatan peran tokoh agama dan masyarakat, serta kampanye literasi digital yang berkelanjutan.

"Penguatan ketahanan nasional harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif. Negara perlu melindungi nilai-nilai luhur bangsa sekaligus memastikan seluruh kebijakan dilaksanakan berdasarkan hukum, mengedepankan edukasi, dan menghormati martabat setiap warga negara," tutup Kurniasih.