Jakarta, ERANASIONAL.COM – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memperkirakan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) untuk tahun 2027 berpotensi lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut Marwan, jika metode perhitungan anggaran masih menggunakan skema yang sama seperti pembahasan tahun lalu, peluang penurunan biaya dinilai kecil.
“Saya kira tidak turun. Kemungkinan naik kalau cara menghitungnya seperti tahun lalu. Cara perumusan untuk menetapkan anggaran itu, item-item yang dihitung itu, kalau seperti itu caranya, saya kira masih naik,” ujar Marwan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/7).
Meski demikian, Komisi VIII DPR masih menunggu usulan resmi pemerintah terkait besaran biaya haji 2027.
Ia menegaskan pihaknya memahami apabila pemerintah nantinya mengajukan angka yang lebih tinggi dibandingkan biaya haji tahun ini.
Marwan menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang berpotensi mendorong kenaikan biaya haji. Salah satunya adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Selain itu, kenaikan harga berbagai kebutuhan di Arab Saudi serta beban pajak juga ikut memengaruhi besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji.
“Kalau mereka mengusulkan di atas tahun lalu, Komisi VIII memahami itu karena, satu, berdasarkan kurs perbedaan mata uang kita yang sangat jomplang. Kemudian kenaikan harga-harga juga di Saudi, ditambah pajak,” katanya.
Ia menilai biaya haji 2027 sebenarnya masih dapat dipertahankan pada level yang sama dengan tahun ini apabila pemerintah menerapkan formula baru dalam penyusunan anggaran.
Upaya tersebut, menurutnya, juga bergantung pada kemampuan pemerintah, khususnya Menteri Haji, dalam melakukan negosiasi dengan otoritas Arab Saudi.
“Pola barunya tergantung kemampuan Menteri Haji untuk meyakinkan pihak-pihak di Saudi dalam penyelenggaraan. Tapi kalau normal cara menghitung selama pembahasan kita di Panja BPIH, kayaknya berat. Kalau pun turun ya nanti pelayanan yang turun,” ujarnya.
Marwan menegaskan penurunan biaya tidak boleh mengorbankan kualitas layanan bagi jemaah. Ia mencontohkan, penghematan yang berdampak pada kualitas konsumsi tentu bukan pilihan yang diinginkan.
“Umpamanya makannya semakin kurang menarik, tidak rasa nusantara. Itu kan enggak mungkin, enggak mungkin terjadi,” tuturnya. []
