Pantau - Kesenjangan tajam antara target dan realisasi kinerja PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) memicu sorotan di DPR RI. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya perencanaan sekaligus eksekusi, baik dari sisi operasional maupun finansial.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama jajaran direksi perusahaan, isu tersebut mengemuka sebagai perhatian serius terhadap kinerja BUMN di sektor perkebunan.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh, menilai terdapat jurang besar antara rencana dan capaian PT APN yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
Ia mengingatkan bahwa dua persoalan utama—operasional dan finansial—harus segera dibenahi agar tidak berdampak pada reputasi manajemen perusahaan.
“Ada dua kesenjangan yang bapak sampaikan, pertama kesenjangan operasional dan kedua kesenjangan financial. Kalau tidak kita clearkan, ini bisa membuat reputasi Agrinas di bawah kepemimpinan bapak menjadi jelek,” ujarnya dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (6/7/2026).
Ia kemudian menyinggung ekspektasi publik terhadap kinerja BUMN di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menuntut transparansi dan hasil nyata.
Menurutnya, masyarakat tidak lagi bisa menerima laporan berbasis angka yang tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Kayaknya negara kita termasuk masyarakat sudah bosan di-prank dengan angka-angka. Kita berharap BUMN memberikan angka yang real, bukan harapan pepesan kosong,” tegasnya.
Dalam paparannya, ia mengungkap sejumlah indikator kinerja yang jauh dari target. Pada sektor operasional, capaian Tandan Buah Segar (TBS) tercatat defisit hingga 40 persen, sementara utilitas pabrik kelapa sawit bahkan mengalami defisit hingga 80 persen.
Kondisi serupa juga terlihat pada sektor keuangan perusahaan.
Ia membeberkan realisasi pendapatan PT APN hanya mencapai Rp1,833 triliun dari target Rp5,480 triliun, atau terpaut sekitar 57 persen dari rencana awal.
“Realisasi pendapatan itu jauh sekali. Kalau selisih 10 persen mungkin masih wajar, tapi ini sudah 57 persen,” katanya.
Ia mempertanyakan akar persoalan yang menyebabkan kegagalan tersebut, apakah berasal dari perencanaan yang tidak realistis atau kelemahan dalam pengelolaan perusahaan.
Menurutnya, kedua faktor tersebut sama-sama berkontribusi terhadap buruknya capaian kinerja.
“Saya tidak tahu salahnya di mana, apakah di perencanaan atau di pengelolaan. Tapi menurut saya dua-duanya adalah kesalahan kita,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan potensi tekanan publik terhadap manajemen perusahaan apabila kondisi ini terus berlanjut.
“Saya takut masyarakat menyalahkan bapak, apakah tidak bisa merencanakan atau tidak bisa mencapai yang direncanakan,” tambahnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa BUMN harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi negara, bukan sekadar menampilkan proyeksi angka yang tidak tercapai.
Menurutnya, kinerja perusahaan pelat merah harus berorientasi pada hasil konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Ini tidak baik bagi BUMN. Kita berharap bisa memberikan keuntungan yang real, bukan angka-angka yang membuat masyarakat seperti terkena prank,” pungkasnya.
