Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal turun tangan menyelidiki secara menyeluruh dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tokopedia dan TikTok sebelum pemerintah mengambil langkah lanjutan.
Saat ini, Said tengah menjadwalkan pertemuan dengan perwakilan pekerja, manajemen perusahaan, serta Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendalami akar persoalan yang terjadi di sektor ekonomi digital.
"Saya sedang mengatur waktu untuk bertemu langsung dengan para pekerja maupun pihak perusahaan. Kita tidak boleh hanya mendengar dari satu sisi. Pemerintah harus mendapatkan gambaran yang utuh mengenai apa yang sebenarnya terjadi," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Senin (6/7/2026).
Menurutnya, sektor ekonomi digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri manufaktur sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif.
"Tokopedia dan TikTok merupakan bagian dari industri ekonomi digital berbasis platform. Karena itu, kami akan turun terlebih dahulu mencari fakta di lapangan. Saya akan mengajak Kementerian Ketenagakerjaan untuk bersama-sama melakukan pendalaman agar akar persoalannya dapat diketahui secara jelas," ujarnya.
Said menegaskan, apabila dalam proses pendalaman ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan ketenagakerjaan, pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan.
"Kalau ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, tentu harus diluruskan. Negara hadir untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi dan seluruh ketentuan hukum dipatuhi," tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah juga akan mempertimbangkan kondisi bisnis perusahaan. Apabila PHK dipicu tekanan pasar, perubahan model bisnis, atau kondisi ekonomi, penyelesaiannya akan ditempuh melalui dialog antara pemerintah, pekerja, dan perusahaan.
Baca Juga: Tokopedia PHK 90% Karyawan, Anak Buah Prabowo Salahkan TikTok: Uangnya Kemana?
Baca Juga: Kabar PHK Masal Tokopedia dan TikTok Sampai ke Istana, Said Iqbal Bakal Temui Manajemen
Baca Juga: TikTok Buka Suara soal Isu PHK di Tokopedia
"Tidak semua persoalan PHK memiliki penyebab yang sama. Kalau masalahnya berkaitan dengan situasi pasar atau kondisi bisnis perusahaan, tentu kita akan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik yang tetap melindungi pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan usaha," jelas Said.
Ia menambahkan, pendekatan dialog sebelumnya berhasil mencegah PHK terhadap sekitar 4.000 pekerja. Karena itu, pemerintah akan kembali mengedepankan mekanisme serupa untuk mencari solusi yang dapat diterima seluruh pihak.
