Terkini, Jeneponto – Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto akhirnya angkat bicara menanggapi beredarnya dugaan pemalsuan dokumen Kartu Keluarga (KK) yang digunakan untuk mencairkan bantuan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) di Kantor Pos. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto, Ashari Ilyas, Senin, 6 Juli 2026.
Ashari menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak terlibat dalam proses teknis penyaluran bantuan di lapangan maupun memahami seluk-beluk dugaan pemalsuan dokumen administrasi kependudukan tersebut.
“Persoalan teknis penyaluran di lapangan serta dugaan pemalsuan dokumen administrasi kependudukan kami tidak tahu menahu, karena yang terlibat dalam penyaluran barkode KPM BLT Kesra adalah pendamping sosial. Pendamping sosial yang jalan mendampingi KPM,” tegas Ashari Ilyas.
Ia melanjutkan, perubahan dokumen penerima bantuan dalam hal ini Kartu Keluarga fisik tidak dibenarkan sama sekali oleh Dinas Sosial dan tidak ada sangkut pautnya dengan kebijakan maupun pelaksanaan di lingkungan dinasnya.
“Bantuan Sosial BLT Kesra ini langsung dari Kementerian Sosial, sehingga data yang bisa kami dapatkan melalui Dinas Sosial hanya sekadar rekap dan daftar yang sudah tersalur atau transaksi yang masuk ke Kementerian Sosial,” ungkapnya.
Dengan demikian, Dinas Sosial menegaskan tidak memiliki wewenang maupun akses untuk mengubah, menambah, atau memanipulasi data kependudukan pada dokumen fisik yang digunakan saat pencairan.
Pihaknya juga menekankan bahwa dugaan penyalahgunaan dokumen tersebut menjadi ranah penegakan hukum yang harus ditelusuri oleh aparat berwenang, terlepas dari mekanisme penyaluran yang diatur langsung oleh pusat.
