Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, akan memangkas birokrasi di tingkat federal dengan menghapus 702 aturan administratif yang saat ini masih berlaku.
Mengutip Bloomberg, Rencana yang diumumkan pada Jumat (3/7) itu mencatatkan rekor sebagai jumlah tindakan deregulasi terbanyak yang pernah dimasukkan dalam agenda regulasi setengah tahunan Gedung Putih.
Jumlah itu hampir dua kali lipat dibandingkan jumlah deregulasi yang dijalankan pada periode pertama pemerintahan Trump.
Selain itu, langkah tersebut melengkapi 752 deregulasi yang telah diselesaikan atau dirampungkan sejak awal tahun fiskal pemerintah federal yang dimulai pada 1 Oktober 2025.
Sejumlah aturan yang ditargetkan untuk dihapus sebelum tahun fiskal berakhir pada September mendatang meliputi persyaratan kajian lingkungan untuk proyek energi, standar efisiensi energi, serta berbagai kebijakan yang mendorong keberagaman, kesetaraan, dan inklusi.
Secara keseluruhan, pemerintah memperkirakan penghapusan berbagai regulasi tersebut akan menghasilkan penghematan ekonomi hingga USD 1,5 triliun pada akhir September.
Sebagian besar penghematan itu berasal dari rencana pencabutan 'endangerment finding' tahun 2009, yang menjadi dasar kebijakan iklim pada era Presiden Barack Obama dan Joe Biden.
Ketentuan tersebut menyatakan gas rumah kaca mengancam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Trump pun berpendapat kebijakan pengendalian emisi yang didasarkan pada temuan tersebut telah membebani perekonomian hingga USD 1,3 triliun.
Namun, sejumlah kelompok berhaluan liberal membantah proyeksi penghematan yang disampaikan pemerintah. Mereka menilai analisis tersebut tidak memperhitungkan manfaat ekonomi maupun sosial dari regulasi di bidang lingkungan, keselamatan, dan perlindungan konsumen.
Rencana ini merupakan agenda regulasi kedua yang diterbitkan Gedung Putih sejak Trump memulai masa jabatan keduanya, setelah pemerintah tidak menerbitkan agenda serupa pada musim gugur tahun lalu.
Agenda tersebut juga mencakup pekerjaan puluhan lembaga yang sebelumnya memiliki kewenangan untuk membuat dan menegakkan regulasi secara independen dari Gedung Putih.
Pekan lalu, Mahkamah Agung AS mengakhiri independensi tersebut melalui putusan yang menyatakan bahwa presiden memiliki kewenangan memberhentikan pimpinan lembaga-lembaga itu kapan saja.
Dengan keputusan tersebut, seluruh lembaga kini diwajibkan mengoordinasikan regulasi mereka dengan Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA) yang berada di bawah kantor anggaran Gedung Putih.
Gedung Putih kemudian merilis laporan tersebut pada hari libur nasional peringatan Hari Kemerdekaan AS dengan mengutip Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan.
“Presiden Trump meningkatkan kualitas hidup rakyat Amerika, bukan hanya melalui penghematan biaya ekonomi. Selama ini pemerintah federal telah memberlakukan berbagai pembatasan yang memberatkan, mulai dari jenis mobil yang boleh dikendarai masyarakat hingga peralatan rumah tangga yang dapat mereka gunakan,” tulis Mark Paoletta, yang saat ini menjabat sebagai regulator utama pemerintahan Trump, seperti dikutip dari Bloomberg.
Dalam salah satu perintah eksekutif pertamanya setelah kembali menjabat, Trump menginstruksikan setiap lembaga pemerintah untuk mencabut 10 regulasi setiap kali menerbitkan satu aturan baru.
Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan target tersebut diperkirakan dapat tercapai tahun ini, meski perhitungan akhir baru akan tersedia setelah tahun fiskal berakhir.
Sejumlah langkah regulasi baru juga merupakan tindak lanjut dari One Big Beautiful Bill yang ditandatangani Trump setahun sebelumnya.
Departemen Keuangan tengah mempertimbangkan aturan mengenai perpajakan dana abadi perguruan tinggi, serta perubahan perlakuan pajak atas biaya riset dan pengembangan, depresiasi bonus, dan batas pengurangan bunga pinjaman bagi pelaku usaha.
Sementara itu, Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) berencana menghapus standar lama yang selama ini digunakan untuk membuktikan adanya diskriminasi rasial. Di sisi lain, Food and Drug Administration (FDA) menunda rencana penerapan aturan pelabelan kemasan makanan yang mewajibkan informasi kandungan gizi ditampilkan secara lebih mencolok.
Meski berfokus pada deregulasi, pemerintah AS juga mengusulkan sejumlah aturan baru, antara lain:
Aturan “public charge” yang akan menolak seluruh manfaat atau bantuan federal bagi imigran tanpa dokumen.
Perluasan pemeriksaan latar belakang bagi warga negara asing yang bekerja di sektor transportasi.
Aturan dari Federal Trade Commission (FTC) untuk memperketat penindakan terhadap praktik-praktik menyesatkan di sektor perumahan sewa.
