jpnn.com, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menilai langkah pemerintah menjadikan penyebaran budaya Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter sesuai dengan aspirasi publik.
Penetapan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029.
BACA JUGA: LGBT Masuk dalam Ancaman Nonmiliter, Oleh Soleh Titip Pesan Buat Para Orang Tua
"Publik makin sadar kampanye LGBTQ merupakan ancaman sistematis terhadap ketahanan keluarga dan masa depan generasi bangsa,” kata Almuzzammil kepada awak media di Jakarta, Senin (6/7).
Toh, kata dia, sikap penolakan terhadap LGBTQ memiliki landasan ideologis dan konstitusional yang sangat kokoh, yaitu Pancasila dan UUD 1945.
BACA JUGA: Ketum LOGIS 08 Dukung Langkah Pemerintah Tetapkan Penyebaran Budaya LGBTQ Sebagai Ancaman Nonmiliter
"Dalam koridor Pancasila, kampanye LGBTQ jelas bertentangan dengan Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Tidak ada satu pun agama di Indonesia yang melegalkan praktik penyimpangan seksual tersebut," ujar Almuzzammil.
Dia mengatakan penolakan terhadap kampanye LGBTQ juga sangat sesuai dengan amanat visi pendidikan nasional dalam Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945.
BACA JUGA: MUI Beristikamah Perjuangkan Sanksi Buat yang Mengampanyekan LGBT
Adapun, aturan itu mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia.
"Kampanye dan propaganda LGBTQ juga tidak sesuai dengan norma, budaya dan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia,” paparnya.
Almuzzammil menyerukan ke pejabat publik PKS di daerah, baik eksekutif maupun legislatif, agar memperkuat Perpres 111 menjadi Perda.
“Pencegahan dan penolakan kampanye LGBTQ harus sampai di tingkat daerah. Saya menyerukan kepada pejabat Publik PKS di eksekutif maupun legislatif untuk mengawal implementasi Perpres ini, bahkan dapat memperkuatnya dengan penerbitan perda yang melarang kampanye LGBTQ,” katanya.
Almuzzammil menggarisbawahi pentingnya menggunakan dua pendekatan yang jernih dan proporsional dalam memandang isu LGBTQ agar penanganannya tepat sasaran, bijak, dan solutif.
Pertama, kata dia, global movement atau gerakan kampanye LGBTQ yang mengusung agenda ideologis bersifat laten dan menjadi ancaman nyata bagi pertahanan serta ketahanan nasional.
Kedua, ungkap dia, individu yang menjadi korban dari orientasi dan gaya hidup LGBTQ harus dirangkul dan didampingi.
"Kelompok kedua ini mereka yang harus kita bantu, rangkul, fasilitasi, dan dampingi secara humanis agar bisa kembali ke fitrahnya, bukan untuk dimusuhi,” ujat dia.
Almuzzamil menyebut PKS sebagai garda terdepan dalam mengawal moralitas bangsa, berkomitmen menjaga kehormatan dan martabat manusia secara menyeluruh.
"Kami tidak akan membiarkan adanya upaya normalisasi, kampanye, dan propaganda perilaku menyimpang ini di ruang publik ataupun ranah legislasi, bahkan kami mendorong perlunya peraturan yang jelas mengenai pelarangan Propaganda LGBTQ di Indonesia,” ujar dia.
Namun, dia mengingatkan instrumen negara saja tidak cukup melawan kampanye LGBTQ jika tidak didukung oleh fondasi pertahanan terkecil, yakni keluarga.
“Keluarga yang tangguh insyaallah akan menyelamatkan dan melahirkan generasi penerus yang beradab serta berkarakter kuat,” ujar Almuzzammil. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Puluhan Ribu Orang di Sumsel Terpapar LGBT, Dinas PPPA Buka Konseling Gratis
Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Aristo Setiawan
