REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan merehabilitasi tata kelola Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang, Banten, setelah proses pemadaman kebakaran selesai. Rehabilitasi dilakukan dengan menghentikan praktik open dumping dan beralih ke sistem pengelolaan sampah yang lebih aman serta ramah lingkungan.
Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH Rasio Ridho Sani mengatakan, rehabilitasi akan dimulai setelah penanganan kebakaran berhasil diselesaikan.
- Kebakaran TPA Jatiwaringin Dinilai Perkuat Urgensi Percepatan Waste-to-Energy
- Asap Kebakaran TPA Jatiwaringin Selimuti Permukiman Warga, Kualitas Udara Masuk Kategori Berbahaya
- Kebakaran TPA Jatiwaringin Meluas, Petugas Berjibaku Padamkan Api
“Ke depan, Pemerintah Kabupaten Tangerang didorong untuk segera beralih dari sistem open dumping ke sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, aman, dan ramah lingkungan,” kata Rasio, di Kabupaten Tangerang, Senin.
Rasio mengatakan, penutupan TPA yang masih menggunakan sistem open dumping menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko kebakaran dan pencemaran lingkungan. Menurut dia, metode tersebut memicu pelepasan gas metana yang berbahaya, meningkatkan risiko ledakan maupun kebakaran, serta berkontribusi terhadap perubahan iklim.
.rec-desc {padding: 7px !important;}“Langkah penting yang harus kita lakukan pertama adalah penutupan TPA open dumping. Praktik ini menimbulkan risiko pelepasan gas metana yang berbahaya bagi lingkungan dan memicu perubahan iklim, serta risiko ledakan atau kebakaran,” ujarnya.
Selain itu, Rasio menjelaskan, sistem pembuangan terbuka juga berpotensi menghasilkan lindi saat musim hujan. Cairan tersebut dapat membawa berbagai zat pencemar yang mencemari lingkungan sekitar apabila tidak dikelola dengan baik.
Terkait kemungkinan sanksi terhadap pengelola TPA, Rasio mengatakan, pemerintah masih memprioritaskan penanganan kebakaran agar tidak meluas. Evaluasi terhadap tata kelola persampahan akan dilakukan setelah kondisi darurat berakhir.
“Mengenai potensi sanksi bagi pengelola, dikoordinasikan lebih lanjut dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLH. Namun, evaluasi total terhadap tata kelola persampahan akan tetap berjalan pasca-pemadaman,” katanya.
KLH bersama sejumlah instansi terus melakukan upaya pemadaman. Dalam operasi tersebut, KLH mengerahkan drone thermal untuk mendeteksi titik panas dan sumber api, serta dua unit sistem pemantauan kualitas udara bergerak guna mengukur konsentrasi sulfur dioksida (SO2), nitrogen dioksida (NO2), PM1, dan PM2.5 di sekitar lokasi.
Pemerintah juga mengerahkan 30 personel Manggala Agni dari Sulawesi dan Jawa Barat untuk menangani api di bawah permukaan tumpukan sampah menggunakan peralatan bertekanan tinggi. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyiapkan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) guna mempercepat pemadaman kebakaran yang telah melanda area sekitar 18 hektare.
