jpnn.com, JAKARTA - Berdasarkan data yang dihimpun oleh Index Mundi Global Surveys melalui Police Corruption Perceptions Index, Polri mendapatkan skor ketidakpercayaan publik sebesar 7,56 yang notabene merupakan angka yang tergolong tinggi dalam skala indeks tersebut.
Survei ini mengukur seberapa besar masalah korupsi dirasakan oleh masyarakat terhadap lembaga-lembaga penegak hukum dan institusi publik di berbagai negara.
BACA JUGA: Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang Laporkan 2 Orang Ini ke Bareskrim Polri
Ukuran yang digunakan dalam survei ini bersifat subjektif, yaitu didasarkan pada bagaimana korupsi dirasakan oleh masyarakat, bukan pada data kejahatan yang terverifikasi secara hukum.
Ha itu diakui oleh IndexMundi sendiri. Implikasinya, persepsi publik menjadi variabel utama yang menentukan posisi suatu negara dalam peringkat tersebut.
Konteks sosial, tingkat eksposur berita, dan kepercayaan historis terhadap institusi kepolisian di masing-masing negara turut memengaruhi hasil akhirnya.
Analis politik senior Boni Hargens, yang juga menjabat sebagai Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) dan mantan Dewan Pengawas LKBN ANTARA, memberikan penilaian kritis terhadap validitas survei IndexMundi.
Menurutnya, penelitian semacam ini sangat bersifat subjektif dan karenanya memiliki kelemahan serius dari sisi akurasi maupun metodologi ilmiah.
"Tidak adanya kejelasan metodologi menyulitkan pembaca untuk menilai bobot empirisitas dari penelitian tersebut," tegas Boni dalam rilisnya pada Senin (6/7).
Boni menyoroti tanpa transparansi mengenai cara pengambilan sampel, jumlah responden, distribusi geografis, serta mekanisme verifikasi data, sebuah survei persepsi tidak dapat dijadikan acuan ilmiah yang kuat.
Ketidakjelasan ini membuka ruang lebar bagi bias interpretasi — baik dari pihak yang ingin menggunakan data tersebut untuk menyerang institusi tertentu, maupun dari pihak yang ingin menafikannya secara defensif.
Konteks Geopolitik
Boni juga tidak menampik kemungkinan adanya agenda di balik produksi data semacam ini.
Di tengah era perang informasi, perang pengaruh, dan perang proxy yang kian intensif dalam lanskap geopolitik kontemporer, tuduhan bahwa IndexMundi merupakan bagian dari konspirasi global untuk melemahkan citra demokrasi Indonesia dengan menyudutkan institusi-institusi strategis adalah sesuatu yang tidak dapat serta-merta diabaikan—meskipun Boni tidak mengonfirmasi soal ini secara langsung.
Terlepas dari perdebatan soal motif, kritik metodologis Boni merupakan pengingat penting bagi masyarakat dan pembuat kebijakan.
Bahwa, dalam mengonsumsi data dari lembaga survei internasional, terutama yang menyangkut sensitivitas institusi negara, diperlukan literasi data yang memadai dan sikap kritis yang proporsional.
Masyarakat tidak perlu terburu-buru menerimanya sebagai kebenaran mutlak, namun juga tidak perlu menolaknya secara reaktif tanpa kajian yang mendalam karena di tengah lalulintas informasi di zaman sekarang, siapapun bisa saja memproduksi informasi tanpa mempertimbangkan akurasi dan integritas moral.
Transformasi Polri: Apresiasi di Tengah Sorotan
Boni Hargens menegaskan terlepas dari persoalan akurasi atau kemungkinan agenda di balik survei IndexMundi, penilaian tersebut tentu saja tidak perlu dijadikan referensi dalam mengevaluasi kinerja kepolisian Indonesia.
Boni merujuk pada fakta bahwa berbagai lembaga, baik di dalam negeri maupun internasional, telah memberikan apresiasi terhadap transformasi positif yang tengah berlangsung di tubuh Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Transformasi institusi kepolisian adalah proses jangka panjang yang tidak dapat diukur semata-mata dari satu indeks persepsi.
Perubahan budaya organisasi, pembenahan sistem rekrutmen, transparansi anggaran, dan penguatan mekanisme pengaduan masyarakat adalah sejumlah dimensi yang membutuhkan evaluasi komprehensif dan berkelanjutan.
Kepemimpinan yang berorientasi reformasi menjadi faktor kunci dalam mendorong perubahan yang nyata dan terukur.
“Bagaimanapun, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian adalah aset negara yang tidak ternilai. Membangun kepercayaan itu membutuhkan konsistensi, transparansi, dan keberanian untuk terus berbenah, jauh melampaui survei manapun," tegas Boni.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
