JAKARTA, KOMPAS.com - “Perjalanan menuju kesejahteraan dosen sangat panjang dan penuh ketidakadilan. Sementara kewajiban profesional telah dimulai sejak hari pertama.”
Kalimat itu diucapkan Imam Ahmad dengan suara yang tenang di hadapan para hakim konstitusi.
Namun, di balik ketenangannya, tersimpan perjalanan panjang yang dipenuhi perjuangan, pengorbanan, dan kekecewaan sebagai seorang dosen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ia hadir sebagai saksi dari pemohon dalam sidang uji materi Undang-Undang Guru dan Dosen untuk Perkara Nomor 24/PUU-XXIV/2026, membawa cerita tentang kesejahteraan dosen yang, menurutnya, masih jauh dari kata layak.
Perjalanannya menjadi dosen ASN dimulai pada 2013. Setelah lulus dari Universitas Pendidikan Indonesia, ia bekerja sebagai guru honorer di Jawa Barat dengan penghasilan sekitar Rp 2 juta per bulan.
Baca juga: Dosen Politala di MK: Berjuang dengan Gaji Pokok Karena Tunjangan Studi Harus Dikembalikan
Gaji itu memang tidak besar. Namun dari penghasilan itulah Imam menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk mengejar cita-cita yang telah lama ia simpan, yakni melanjutkan pendidikan magister dan menjadi dosen.
“Saya lulusan kampus pendidikan, saya dididik untuk menjadi guru atau dosen dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Imam di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (6/7/2026).
Keinginan itu akhirnya terwujud. Imam menyelesaikan pendidikan S2 pada 2017.
Namun, jalan menuju profesi dosen tidaklah mudah. Dia harus menghadapi seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang sangat kompetitif.
“Bayangkan, posisi saya saja dulu adalah satu banding 30. Artinya saya harus mengalahkan 30 rekan saya lainnya, baik yang S2 atau S3,” imbuh dia.
Baca juga: Ironi Dosen ASN: Lulus Seleksi Ketat, Tetap Berjualan Bubur Bayi hingga Jadi Driver demi Hidupi Keluarga
Kerja keras itu membuahkan hasil. Pada 2019, ia resmi diterima sebagai CPNS dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung.
Namun, kebanggaan itu segera berganti keterkejutan.
Sebagai CPNS, ia hanya menerima 80 persen gaji pokok. Setelah ditambah berbagai tunjangan, penghasilannya berkisar Rp 2,2 juta hingga Rp 2,5 juta per bulan.
Saat itu, Imam sudah beristri dan memiliki seorang anak.
Ia tak menyangka, penghasilan yang diterimanya sebagai dosen ASN dengan pendidikan magister dan setelah melewati seleksi yang begitu ketat, hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan saat masih menjadi guru honorer.
“Saya saat itu kaget, ternyata gaji CPNS dosen yang pendidikannya S2, yang sudah mengikuti seleksi yang begitu sulit, hanya selisih beda dikit dengan guru honorer di Provinsi Jawa Barat,” kata dia.
Baca juga: Ahli Sebut Tunjangan Dosen Hampir 2 Dekade Tak Disesuaikan, Tak Lagi Seimbang dengan Beban Kerja
Setahun kemudian, statusnya berubah menjadi PNS penuh dan penghasilannya meningkat menjadi sekitar Rp 2,8 juta hingga Rp 3 juta per bulan.
Dua tahun setelah diangkat sebagai CPNS, Imam akhirnya memperoleh tunjangan jabatan fungsional pertama.
Untuk mendapatkannya, ia harus kembali mengurus berbagai persyaratan administrasi dan mengumpulkan 10 angka kredit.
