Komite Percepatan Transformasi Digital (KPTDP) yang dipimpin oleh Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan bertemu Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris sekaligus Executive Chairman Tony Blair Institute (TBI) Tony Blair di Kantor Dewan Energi Nasional (DEN), Senin (6/7). Keduanya membahas upaya percepatan digitalisasi birokrasi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
Luhut mengatakan digitalisasi yang ditambah dengan penerapan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) membantu integrasi pada berbagai sektor serta menjadi solusi dari setiap permasalahan di lapangan.
Penerapan digital publik infrastruktur (DPI) sebagai fondasi sistem teknologi dipercaya memberikan kemudahan akses layanan publik, salah satu use case-nya adalah sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos).
"Penerapan pemerintah digital didukung dengan AI menjadi solusi terbaik untuk menjalankan setiap program prioritas Presiden. Kita tidak ingin kehilangan momen, karena memang dengan pemerintah digital, kita bisa efisien, transparan, dan mengurangi tatap muka," ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Senin (6/7/2026).
Lebih lanjut, kata dia, melalui pemerintah digital, negara hadir dengan cara yang lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih tepercaya. Bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi transformasi pengalaman layanan publik.
Diketahui, KPTDP telah melaksanakan piloting digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi serta sedang mempersiapkan perluasan implementasi di 42 kabupaten/kota, dengan penambahan 1 kota yaitu Kota Batam serta 1 provinsi yaitu Bali. Pelaksanaannya memberikan pembelajaran penting terkait percepatan proses dan penguatan transparansi penyaluran bantuan sosial.
Kolaborasi bersama Tony Blair dan tim diharapkan dapat meningkatkan skala penerapan AI dalam bidang perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, dan pembiayaan usaha. Selain itu, terdapat penguatan tata kelola AI demi keamanan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap perlindungan data, serta peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah daerah terkait digitalisasi, etika, dan keamanan.
"Fokus kita pada ekosistem digital yang aman dan tepercaya bagi masyarakat serta penyusunan peraturan presiden mendatang untuk meresmikan kerangka kerja pemerintahan digital. Sebab AI berperan vital dalam menganalisis data dari identitas digital, meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan penerimaan pajak," jelas Luhut.
Sementara itu, Mantan PM Inggris Tony Blair mengapresiasi capaian Indonesia dalam penerapan pemerintah digital. Menurutnya, setiap negara memiliki tantangan masing-masing dalam melaksanakan pemerintah digital, seperti Indonesia yang jumlah populasi masyarakatnya cukup banyak serta letak geografisnya yang merupakan negara kepulauan.
"Bagian terpenting dari pemerintah digital adalah bagaimana penerapan teknologinya. Saya rasa Indonesia sudah memiliki itu, di mana tadi saya mendengar proses layanan administrasi yang dipangkas dari sebelumnya cukup lama menjadi beberapa hari saja," ujar Tony Blair.
Ia mengatakan penerapan pemangkasan layanan di Indonesia sudah sangat baik, mengingat Indonesia bukan negara kecil sehingga hal tersebut dirasa bukan hal yang mudah. Namun dengan kolaborasi berbagai unsur, digitalisasi yang diterapkan dapat berjalan dengan baik.
Selain itu, sumber daya manusia harus menguasai kemampuan digital yang mumpuni serta memiliki mindset digital untuk mendukung keberhasilan transformasi digital. Pihaknya menyatakan terbuka untuk membantu Indonesia dalam berbagai sektor termasuk digitalisasi.
"Integrasi antar program pemerintah harus dijalankan, dan yang terpenting bagaimana tim yang bergerak harus teredukasi serta memiliki mindset digital," sambung Tony.
Sementara itu, Menteri PAN-RB Rini Widyantini mengatakan transformasi digital pemerintahan dan tata kelola data pembangunan menjadi hal penting untuk dilakukan, ditunjang oleh pemanfaatan Digital Publik Infrastruktur (DPI) yang menjadi tulang punggung berbagai layanan pemerintah. DPI sendiri berupa identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital yang dijaga selaras dengan prinsip pelindungan data pribadi dan keamanan siber.
Transformasi digital perlindungan sosial mengintegrasikan Identitas Digital, pertukaran data tepercaya, pembayaran digital, dan Portal Perlindungan Sosial ke dalam satu alur layanan yang terpadu. Tujuannya bukan sekadar mendigitalkan proses yang sudah ada, melainkan merancang ulang secara mendasar penyampaian layanan agar menjadi lebih sederhana, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Menurutnya, upaya yang dilakukan banyak pihak bukan sekadar digitalisasi bantuan sosial, namun sebagai dasar bagi sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi, transparan, dan berpusat pada warga. Bagian terpenting adalah memastikan pembelajaran ini diwujudkan dalam implementasi nasional yang berkelanjutan melalui kebijakan yang tepat, tata kelola yang efektif, dan kolaborasi kelembagaan yang kuat, serta didukung oleh strategi dan kelembagaan yang berdedikasi guna menjamin keberlanjutan transformasi digital.
"Kami sangat menyambut baik keterlibatan mitra global, termasuk TBI, dalam upaya tersebut. Kepemimpinan Anda yang telah lama teruji dalam reformasi sektor publik dan transformasi digital telah menginspirasi banyak negara, termasuk Indonesia. Dukungan Anda selama ini terhadap transformasi digital Indonesia akan sangat berharga," pungkas Rini Widyantini.
(akd/ega)
