JAKARTA, DISWAY.ID - Presiden Prabowo Subianto memastikan Selat Malaka terbuka untuk siapapun yang ingin berlayar.
Untuk memastikan jalur pelayaran tersebut tetap terbuka bagi seluruh pihak, Indonesia akan memperkuat koordinasi dengan negara-negara tetangga, khususnya Malaysia dan Thailand.
"Kita akan terus berkoordinasi dengan Malaysia dan Thailand untuk memastikan, sesuai dengan UNCLOS 1982, bahwa Selat Malaka akan selalu terbuka bagi semua, aman, dan dapat diakses oleh siapa pun yang memerlukan akses. Saya kira itu adalah ketegasan kita, dan saya yakinkan kepada kawan-kawan di Singapura," ujar Prabowo usai bertemu PM Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Senin, 6 Juli 2026.
BACA JUGA:Prabowo dan PM Singapura Lawrence Wong Gelar Leaders' Retreat 2026, Siapkan Penandatanganan 26 MoU Strategis
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menegaskan bahwa hubungan erat Indonesia dan Singapura merupakan faktor penting bagi stabilitas kawasan.
Dia menekankan bahwa RI-Singapura harus memelihara keamanan dan perdamaian di Selat Malaka, termasuk menjaga dari polusi, kecelakaan, serta perompakan.
Menurut Prabowo, hal ini merupakan kepentingan yang sangat vital bagi negara-negara di sekitar Selat Malaka.
BACA JUGA:PM Singapura Lawrence Wong Bertemu Prabowo Hari Ini, Catat Rute yang Terkena Rekayasa Lalu Lintas
"Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, dan juga keamanan dari polusi akibat kecelakaan dan dari perompakan. Ini kepentingan yang vital antara negara-negara di sekitar Selat Malaka," ujarnya.
Ia meyakini kerja sama yang kuat antara kedua negara akan memberikan manfaat tidak hanya bagi rakyat Indonesia dan Singapura, tetapi juga bagi perdamaian, pertumbuhan ekonomi, dan kemakmuran Asia Tenggara secara keseluruhan.
"Saya yakinkan dengan kawan di Singapura, sikap Indonesia dan sikap saya pribadi sejak dulu adalah bahwa Singapura dan Indonesia harus menjadi mitra yang baik. Dengan kerja sama yang baik ini akan menguntungkan tidak hanya rakyat Indonesia dan Singapura, tetapi juga menyumbang stabilitas, pertumbuhan, dan kemakmuran di seluruh Asia Tenggara," jelasnya.
BACA JUGA:Prabowo Masukan LGBT Ancaman Negara di Perpres RI Nomor 111 Tahun 2025
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terpikir untuk memungut pajak terhadap jalur pelayaran di Selat Malaka, sebagaimana yang mau dilakukan oleh Iran di Selat Hormuz.
Kata dia, kebijakan itu bisa saja dilakukan, mengingat Indonesia selama ini memiliki posisi perairan strategis, sebagaimana kerap disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
"Dan seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge, enggak tahu betul apa salah?" kata Purbaya dalam acara Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu, 22 April 2026.
