JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan warga Mimika, Papua Tengah, mengadukan dampak limbah tailing PT Freeport Indonesia kepada Komisi IV DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Senin (6/7/2026).
Mereka menyebut limbah tambang telah menyebabkan pendangkalan sungai, mengganggu akses transportasi masyarakat pesisir, hingga membuat nelayan kehilangan mata pencarian.
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah John NR Gobay mengatakan, sungai yang selama ini menjadi jalur utama mobilitas dan sumber penghidupan masyarakat kini terdampak akibat pembuangan tailing.
Baca juga: Anggota DPR Soroti Dugaan Pungli Haji, Jemaah Disebut Bayar Jutaan untuk Kursi Roda
"Karena tailing ini kemudian membuat akses-akses masyarakat melalui laut, melalui sungai, itu menjadi terganggu. Sungai bukan hanya sekadar sungai, tapi dia nadi kehidupan, nadi perekonomian bagi masyarakat yang ada di pesisir," kata John di Gedung DPR RI.
Dia menjelaskan, pendangkalan sungai memaksa warga mencari jalur laut yang lebih dalam untuk mencapai kampung mereka.
Kondisi tersebut membuat risiko kecelakaan warga saat beraktivitas meningkat.
"Pendangkalan ini juga mengakibatkan terjadi kecelakaan di laut karena laut yang dangkal masyarakat harus mencari tempat yang lebih dalam untuk bepergian ke kampungnya. Jangankan kapal biasa, Pak, itu kapal Pelni juga pernah kandas di sana," ujarnya.
John menambahkan, masyarakat di wilayah terdampak limbah tailing PT Freeport Indonesia juga menghadapi krisis air bersih dan kerusakan hutan bakau.
Baca juga: Ketua Banggar DPR Bantah TKD 2027 Turun: Hitungan Saya Justru Naik
"Krisis air bersih juga dialami oleh masyarakat di daerah ini, kehancuran hutan bakau, kemudian juga ancaman terhadap kehidupan," katanya.
Keluhan serupa disampaikan Ketua Lembaga Peduli Wilayah Mimika Timur (Lepemawi), Adolfina Kum atau Doli.
Menurut dia, masyarakat di 23 kampung yang selama ini didampinginya mengalami berbagai dampak akibat aktivitas tailing.
"Selain dari akses jalur transportasi laut itu, sebenarnya ada persoalan, banyak persoalan yang selama ini kami advokasi dari kayak kerugian hasil tangkapan ikan, terus perahu fiber yang selalu mengalami kerusakan, perahu-perahu masyarakat. Terus pulau-pulau keramat tempat suci yang sakral yang rusak, perubahan ikan," ujar Doli.
Dia mengatakan, dampak tersebut turut mengubah kehidupan perempuan nelayan di pesisir Mimika.
Banyak di antaranya yang terpaksa menjadi buruh di pasar-pasar karena kehilangan ruang hidupnya.
Baca juga: Ketua KBIHU Sebut Jemaah Haji Lansia Merepotkan, Anggota DPR Interupsi: Cabut Kalimat Itu!
"Perempuan dan masyarakat alami penyakit kulit, terus ada juga yang lebih menyedihkan adalah perempuan nelayan berubah profesi jadi buruh kasar karena mereka kehilangan ruang hidup atau ruang kelola," katanya.
