Komnas HAM Mengajak Dialog Kemanusiaan untuk Menghentikan Konflik Bersenjata di Papua

Pantau - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mengajak seluruh pihak mengedepankan dialog kemanusiaan untuk menghentikan konflik bersenjata di Papua menyusul rangkaian insiden yang menimbulkan korban jiwa di Intan Jaya dan Yahukimo.

Anis Hidayah mengatakan dialog kemanusiaan penting untuk membangun kepercayaan di antara para pihak dengan melibatkan pemerintah, tokoh agama, masyarakat adat, dan masyarakat sipil agar tercipta kondisi yang kondusif bagi perlindungan hak asasi manusia di Papua.

Anis Hidayah mengungkapkan, "Komnas HAM mendorong agar negara mengambil langkah yang serius untuk menghentikan segala bentuk konflik bersenjata, kontak senjata, di mana selama ini warga sipil menjadi korban paling rentan."

Komnas HAM mendorong pemerintah mengambil langkah serius untuk menghentikan segala bentuk konflik bersenjata serta menghentikan kontak senjata di Papua karena warga sipil selama ini menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban.

Anis Hidayah menyatakan penyelesaian konflik harus diikuti penegakan hukum yang profesional, objektif, dan imparsial untuk memenuhi hak korban atas keadilan serta pemulihan.

Anis Hidayah mengatakan, "Komnas HAM menyesalkan, mengecam peristiwa yang sama berulang, dan kami mendorong agar pemerintah melakukan langkah-langkah yang serius, terutama adalah melakukan penegakan hukum sehingga memberikan keadilan bagi korban, dan tentu pemulihan bagi korban dan anggota keluarga."

Komnas HAM juga membutuhkan akses seluas-luasnya untuk melakukan penyelidikan sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas negara ketika terdapat warga sipil yang meninggal dalam konflik bersenjata.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah membuka akses bagi Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan atas insiden yang menimbulkan korban sipil di Intan Jaya, Papua Tengah, sebagai bagian dari upaya memastikan proses penegakan hukum berjalan secara objektif.

Pemerintah akan melakukan penyelidikan terhadap jatuhnya korban sipil dalam konflik bersenjata di Papua, termasuk kasus meninggalnya seorang ibu hamil beserta bayi dalam kandungannya, sementara Komnas HAM dipersilakan melakukan penyelidikan secara independen untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah.

Komnas HAM telah menghimpun informasi awal terkait kontak senjata antara aparat keamanan dari Koops TNI Habema dan kelompok bersenjata TPNPB-OPM yang terjadi di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Kamis malam, 2 Juli 2026.

Dalam peristiwa tersebut, Melkiana Duwitau yang sedang mengandung tujuh hingga delapan bulan meninggal dunia setelah terkena peluru saat berada di rumahnya, sementara bayi dalam kandungannya juga meninggal dunia.

Komnas HAM juga mencatat eskalasi kekerasan di Papua dalam beberapa hari terakhir menimbulkan korban lain yang meliputi seorang pendeta, seorang anggota kelompok bersenjata, seorang prajurit TNI, serta seorang pilot pesawat perintis berkewarganegaraan asing.

Komnas HAM menerima informasi mengenai pembakaran pesawat milik Associated Mission Aviation (AMA) di Bandara Perintis Balinggama, Kabupaten Yahukimo, yang mengakibatkan pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat Nicholas F. Goselin meninggal dunia, sementara tujuh penumpang dilaporkan selamat.