KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung program perumahan yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan mengkoordinasikan usulan sasaran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari seluruh daerah agar penyalurannya tepat sasaran.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan perbaikan 400.000 rumah tidak layak huni melalui program BSPS pada 2026. Jumlah ini lebih besar dibandingkan 2025, sehingga tantangannya pun meningkat.
“Oleh karena itu, kami mengoordinasikan daerah-daerah untuk memberikan usulan-usulan by name, by address, dan setelah itu akan diverifikasi dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS),” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (6/7/2026).
Baca juga: Sukseskan Program Presiden, Mendagri Tinjau Program BSPS di Jayapura
Hal tersebut disampaikan Tito kepada awak media usai rapat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin.
Selain BPS, usulan tersebut juga akan dicek oleh jajaran Kementerian PKP selaku pihak yang lebih memahami detail kriteria rumah yang layak mendapat bantuan.
Mekanisme serupa juga berlaku bagi usulan bedah rumah di daerah perbatasan. Tito menegaskan bahwa pemerintah menargetkan program tersebut menyasar 15.000 rumah tidak layak huni di daerah perbatasan.
“Sudah ada usulan lebih kurang 36.000 (dari daerah perbatasan) dan sekarang dalam proses diverifikasi, validasi oleh BPS, dan nanti Kementerian PKP sama-sama bergerak (mengecek),” ungkapnya.
Baca juga: 2 Bulan Lagi, 15.000 Rumah di Daerah Perbatasan Siap Dibedah
Lebih lanjut, Tito menjelaskan, untuk mempercepat capaian target BSPS, Kemendagri bersama Kementerian PKP dan BPS akan menggelar rapat koordinasi lanjutan.
Rapat tersebut akan melibatkan seluruh kepala daerah, perangkat daerah yang membidangi permukiman, inspektorat daerah, serta jajaran BPS kabupaten/kota.
Langkah itu diharapkan mampu mempercepat proses validasi data sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program.
“Supaya nanti paralel semuanya bergerak untuk percepat target 400.000 rumah yang dibedah,” tegas Tito.
Baca juga: Kuota Bedah Rumah 2026 Naik Jadi 10.000 Unit di Enam Provinsi
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan terima kasih atas dukungan Mendagri dan Kepala BPS yang banyak membantu pelaksanaan program perumahan.
Ia menyebut, salah satu dukungan Mendagri adalah membantu Kementerian PKP berkoordinasi dengan para kepala daerah.
“Sehingga koordinasinya bisa efektif, komunikasinya juga bisa efektif, supaya program ini juga berjalan baik,” tutur Maruarar.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
