Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelaskan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam APBP 2025 yang tembus di angka Rp3,38 triliun merupakan dampak dari tingginya realisasi pendapatan daerah dan efisiensi belanja, bukan disebabkan rendahnya penyerapan anggaran.
Hal itu disampaikan Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur dalam agenda penyampaian jawaban gubernur atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Jatim terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 di Gedung DPRD Jatim, Senin (6/7/2026).
Pada kesempatan itu Emil menjelaskan bahwa realisasi pelaksanaan APBD 2025 telah mencapai hampir 94 persen yang menunjukkan belanja daerah tetap optimal.
Menurutnya besar angka SiLPA juga harus dilihat secara utuh bersama capaian pendapatan dan tingkat serapan anggaran.
“Coba tadi cermati, serapan itu kan hampir 94 persen. Kenapa SiLPA-nya bisa segitu? Karena ada pelampauan pendapatannya juga gitu. Jadi jangan lihat angka SiLPA tanpa melihat persentase dari pelaksanaan,” ujar Emil.
Wagub Jatim itu menjelaskan, SiLPA merupakan instrumen kombinasi antara pendapatan daerah yang melampaui target dengan efisiensi dalam realissi belanja pemerintah daerah.
Emil menyebit efisiensi tersebut berasal dari kebijakan penghematan dalam pengadaan barang dan jasa, serta pemangkasan sejumlah kegiatan yang akhirnya tidak dilaksanakan karena kurang efektif.
“SiLPA adalah kombinasi dari pelampauan pendapatan daerah dan juga efisiensi belanja daerah,” tuturnya.
Di sisi lain Emil menjelaskan bahwa dalam proses penyusunan APBD selalu mempertimbangkan faktor ketidakpastian dan berbagai kemungkinan yang akan terjadi selama satu tahun masa anggaran.
Untuk itu, lanjut Emil, pemerintah daerah perlu menyediakan ruang fiskal atau buffer supaya penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan apabila terjadi perubahan situasi.
Menurut Wagub Jatim itu, pemda perlu memperhatikan keseimbangan dalam pengelolaan anggaran. Kata dia, Buffer yang terlalu besar berpotensi mengurangi optimalisasi pembangunan, namun ruang fiskal yang kecil juga dapat mengganggu kinerja pemerintahan ketika terjadi dinamika yang tidak terduga.
“Kita harus memastikan ada keseimbangan. Buffer yang terlalu besar tentu sayang karena bisa digunakan untuk pembangunan, tetapi kalau terlalu kecil juga dapat menimbulkan gangguan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu seluruh keputusan penganggaran harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel,” tandasnya.(wld/ipg)
