jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung program perumahan yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.
Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pengoordinasian usulan sasaran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari seluruh daerah agar penyalurannya tepat sasaran.
BACA JUGA: Surat Mendagri Pertegas Posisi PPPK sebagai ASN, Sikap Pemda Bagaimana?
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan tahun ini pemerintah menargetkan BSPS menyasar 400 ribu rumah tidak layak huni.
Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga tantangannya pun meningkat.
BACA JUGA: Sekjen Kemendagri Dorong Pemda Pastikan Usulan Penerima Bantuan Rehab Rumah Tepat Sasaran
“Oleh karena itu, kami mengoordinasikan daerah-daerah untuk memberikan usulan-usulan by name, by address, dan setelah itu nanti akan diverifikasi dengan data dari BPS (Badan Pusat Statistik),” kata Mendagri Tito kepada awak media seusai rapat bersama Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/7).
Selain BPS, usulan tersebut juga akan dicek jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
BACA JUGA: Seusai Tinjau Perumahan di Skouw, Mendagri Cek BSPS di Kampung Nelayan Tanjung Ria
Pasalnya, mereka memahami detail kriteria rumah yang layak mendapat bantuan. Mekanisme serupa juga berlaku bagi usulan bedah rumah di daerah perbatasan.
Tito menegaskan pemerintah menargetkan program tersebut menyasar 15 ribu rumah tidak layak huni di daerah perbatasan.
“Sudah ada usulan lebih kurang 36 ribu [dari daerah perbatasan] dan sekarang dalam proses untuk diverifikasi, validasi oleh BPS dan nanti Kementerian PKP sama-sama bergerak [mengecek],” jelasnya.
Lebih lanjut, Mendagri Tito menjelaskan, untuk mempercepat capaian target BSPS, Kemendagri bersama Kementerian PKP dan BPS akan menggelar rapat koordinasi lanjutan.
Rapat tersebut akan melibatkan seluruh kepala daerah, perangkat daerah yang membidangi permukiman, inspektorat daerah, serta jajaran BPS kabupaten/kota.
Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat proses validasi data sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program.
“Supaya nanti paralel semuanya bergerak untuk percepat target 400 ribu rumah yang dibedah,” tandasnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan terima kasih atas dukungan Mendagri dan Kepala BPS yang banyak membantu pelaksanaan program perumahan.
Dia menyebutkan salah satu dukungan Mendagri, yaitu membantu pihaknya berkoordinasi dengan para kepala daerah.
“Sehingga koordinasinya bisa efektif, komunikasinya juga bisa efektif supaya program ini juga berjalan baik,” ujarnya. (mrk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri Cek Penerima BSPS di Jakbar, Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah Lewat APBD
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi
