Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar penyelenggaraan haji dan umrah tidak lagi dijadikan komoditas. Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Haji dan Umrah akan menertibkan biro perjalanan (travel) hingga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang menyimpang dari fungsinya.
"Presiden ingin haji dan umrah itu tidak jadi komoditas," kata Dahnil usai Penutupan Rapat Kerja Nasional Kementerian Haji dan Umrah sekaligus Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 di Makodau I, Jakarta Timur, Senin (6/7).
Dahnil mengatakan pemerintah ingin memastikan penyelenggaraan haji dan umrah dijalankan dengan prinsip kejujuran dan antikorupsi. Menurut dia, praktik penipuan terhadap jemaah masih menjadi persoalan yang harus dibenahi.
"Yang jelas kami akan tertibkan semua travel. Kami akan pastikan tertibkan KBIH dan KBIHU, KBIHK segala macam. Supaya KBIH harus punya fungsi sebagai kelompok bimbingan, bukan kelompok bisnis," kata Dahnil.
Selain itu, Kemenhaj akan membangun sistem pengawasan yang lebih ketat untuk melindungi jemaah, baik dari sisi pelayanan maupun keuangan.
"Kemudian travel-travel juga harus berlaku jujur dan kami akan bangun sistem pengawasan yang ketat supaya jemaah terlindungi di sisi pelayanan, juga jemaah terlindungi dari sisi keuangan," kata dia.
Menurutnya, Presiden ingin menghentikan segala praktik komersialisasi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui Kemenhaj. Pemerintah juga akan menindak pihak-pihak yang masih menjadikan haji dan umrah sebagai komoditas, termasuk melalui penertiban terhadap dugaan praktik penipuan.
"Stop mengkomodifikasi agama. Agama itu harus menjadi sumber bimbingan, jadi petunjuk, bukan kemudian menjadi komoditas dagangan. Jadi kami ingin tertibkan mereka-mereka yang masih menjadikan umrah kemudian haji sebagai komoditas, penipuan misalnya," tegas Dahnil.
