Bisnis.com, JAKARTA — Para petinggi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tidak banyak berkomentar usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI mengenai penempatan dana pemerintah di perbankan.
Sebagai informasi, rapat yang dilangsungkan hari ini, Senin (6/7/2026) sekitar pukul 14.00 WIB dilaksanakan secara tertutup. Pembahasannya pun berlangsung cukup lama hingga pukul 17.40 WIB.
Usai rapat berakhir, tampak Direktur PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) Anggoro Eko Cahyo keluar lebih awal. Mengenakan kemeja batik bercorak cokelat hitam, Anggoro enggan mengungkapkan isi rapat sore ini.
“Nanti saja dibahas ya,” ujar Anggoro singkat.
Saat dikonfirmasi mengenai besaran dana SAL yang diterima BSI, mantan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan itu menolak berkomentar.
“Saya enggak bisa komen ya,” katanya.
Baca Juga
- Purbaya Injeksi Dana ke Himbara Lagi, BSI Perkuat Pembiayaan Produktif
- Langkah Zig-Zag Purbaya & Prospek Kinerja Himbara
- Alasan Purbaya Guyur Rp400 Triliun ke Himbara: Indikator Likuiditas Ilusif
Komentar serupa juga disampaikan oleh Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) Hery Gunardi dan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Nixon LP Napitupulu. Keduanya memilih untuk tidak menjawab pertanyaan awak media, sembari berjalan menuju mobilnya.
“Nanti, nanti,” ujar Hery.
“Kita cuma ngobrol-ngobrol doang kok,” kata Nixon.
Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Riduan mengungkapkan bahwa rapat bersama DPR RI hari ini membahas mengenai penyaluran SAL.
Kendati tidak banyak memberikan bocoran mengenai rapat hari ini, Riduan memastikan, Bank Mandiri akan mengikuti arahan yang diberikan pemerintah kepada industri.
“Kita ikuti seperti yang diarahkan pemerintah,” ungkap Riduan.
Ditemui terpisah, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menuturkan bahwa hari ini rapat memang sengaja digelar tertutup. Pasalnya, DPR RI ingin mendengarkan kebutuhan Himbara mengenai dana SAL dan mendengar secara khusus apa saja yang menjadi isu di dalam penyaluran kredit Himbara.
“Kita ingin menjaga, jangan sampai hal-hal yang, informasi yang perlu diverifikasi, informasi yang perlu disinkronkan dengan pihak lain, kemudian informasi yang sifatnya belum permanen, jangan sampai menimbulkan perdebatan,” tutur Misbakhun.
