JAKARTA, DISWAY.ID - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) akan mengalami penurunan pada 2027 mendatang.
"Kalau MBG pasti turun," kata Said di DPR RI, Senin, 6 Juli 2026.
Ia menyebut kebutuhan dana program tersebut diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp174 triliun, lebih rendah dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp268 triliun.
Politikus PDIP ini mengatakan perhitungan tersebut didasarkan pada evaluasi kebutuhan operasional program, termasuk jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan cakupan penerima manfaat yang akan dilayani.
BACA JUGA:Profil dan Riwayat Pendidikan Lalu Muhammad Iwan, Sekretaris Deputi BGN Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus MBG
"Yang pertama kita ingin melihat dulu dari 27 ribu titik SPPG, seharusnya itu kan 21 ribu kebutuhannya," jelasnya.
"Kemudian yang kedua, kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk, seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari 174 triliun," sambungnya.
Terkait besaran final anggaran MBG 2027, ia mengatakan pembahasan bersama pemerintah masih akan berlangsung dan keputusan resmi baru akan ditetapkan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada September mendatang.
BACA JUGA:Mengenal MBG 3B, Program yang Diklaim Atasi Stunting Dimulai dari Bumil, Busui, dan Balita
"Diketoknya nanti di bulan September. Kan harus bersama pemerintah," katanya.
Dengan perhitungan tersebut, anggaran MBG berpotensi turun sekitar Rp94 triliun dibandingkan alokasi sebelumnya.
Meski demikian, ia menegaskan penurunan anggaran tidak akan mengurangi kualitas program yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa, tapi ketika turun, 'lah kok turun?' Yang penting menjaga kualitas," ujar dia.
BACA JUGA:Kejagung Endus Keterlibatan Oknum TNI dalam Kasus Korupsi MBG
Ia menekankan fokus utama pemerintah dan DPR adalah memastikan tata kelola program berjalan baik serta kualitas gizi yang diterima peserta tetap terjaga.
- 1
- 2
- »
