Bisnis.com, PADANG - Sebagian besar wilayah di Sumatra Barat memiliki kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi dan sudah banyak dampak yang cukup besar ditimbulkan dari bencana alam tersebut.
Guru besar Fakultas Teknik, Universitas Andalas, Prof. Mas Mera mengatakan bencana hidrometeorologi telah menimbulkan dampak yang cukup besar di wilayah Sumbar, namun khusus untuk wilayah pesisir pantai, ada hal yang bisa dilakukan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan.
“Bangunan yang kokoh belum tentu mampu melindungi wilayah pesisir pantai, jika tipologi yang digunakan tidak sesuai dengan mekanisme kerja alam. Saya menawarkan paradigma baru dalam pembangunan infrastruktur pelindung pantai yang menitikberatkan pada ketepatan pemilihan tipologi bangunan sesuai karakteristik bencana hidrometeorologi,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (6/7/2026).
Dia menyampaikan yang terlihat sejauh ini, kegagalan banyak bangunan pelindung pantai selama ini bukan semata-mata disebabkan oleh kualitas material atau kekuatan konstruksi, melainkan ketidaktepatan memilih tipe bangunan yang sesuai dengan karakteristik gelombang, arus, dan dinamika sedimen di lokasi.
Oleh karena itu, pendekatan yang tepat harus dimulai dengan memahami gaya dominan yang bekerja di suatu kawasan pantai, kemudian menentukan jenis bangunan pelindung yang paling sesuai agar mampu berfungsi secara optimal dalam mengurangi risiko abrasi maupun kerusakan akibat bencana hidrometeorologi.
Menurutnya melihat pada pengalaman rekayasa di Pantai Muaro Putuih, Kabupaten Agam, yang pernah dilakukan Unand. Jadi melalui modifikasi bangunan groin konvensional menjadi T-Head Groin, struktur tersebut tidak lagi hanya berfungsi menangkap sedimen, tetapi juga mampu memecah gelombang sehingga terbentuk zona tenang yang memicu sedimentasi alami.
Baca Juga
- Rekap Data Terkini Dampak Bencana Hidrometeorologi di Aceh
- BENCANA HIDROMETEOROLOGI : Satgas Penanganan Banjir Jawa Dibentuk
- Awal Januari 2026, Jawa Tengah Digempur Bencana Hidrometeorologi
“Perubahan tersebut dinilai berhasil mengembalikan stabilitas pantai sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat setempat,” sebutnya.
Kemudian pendekatan serupa juga diterapkan di kawasan Pantai Sasak, Pasaman Barat. Dimana untuk rekayasa penataan aliran Sungai Batang Ampu melalui pembangunan rubble mound dan pembentukan muara baru menghasilkan proses pendangkalan alami hanya dalam waktu sekitar empat bulan.
“Hasilnya menunjukkan bahwa rekayasa yang selaras dengan karakteristik alam dapat memulihkan fungsi kawasan pesisir secara lebih efektif,” jelasnya.
Prof. Mas Mera juga membandingkan praktik pembangunan bangunan pelindung pantai di Vietnam dan Thailand. Pengalaman kedua negara tersebut, lanjutnya, menunjukkan bahwa ketepatan memilih tipologi bangunan sejak tahap perencanaan mampu menghasilkan perlindungan pantai yang lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan melakukan modifikasi setelah terjadi kerusakan.
Dari konisi itu, dia menawarkan tiga prinsip utama dalam pembangunan infrastruktur pelindung pantai, yakni identifikasi gaya dominan, kesesuaian tipologi bangunan, dan sinkronisasi kinerja struktur dengan karakteristik alam.
Dia bilang ketiga prinsip tersebut perlu menjadi dasar dalam setiap perencanaan infrastruktur pesisir agar mampu meningkatkan keselamatan masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan dan perekonomian kawasan pesisir.
