DEPOK, KOMPAS — Tim Investigasi Kompas mengungkap upaya pihak Kampus Jakarta Global University (JGU) yang diduga mengelabui tim audit. Upaya itu dilakukan dengan membagi sejumlah mahasiswa dalam dua kelompok ketika tim audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) datang.
Tujuannya, tim audit penyaluran dana program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah gagal mendapatkan bukti penyimpangan. Pihak Kampus JGU yang berlokasi di Depok, Jawa Barat, terindikasi mengambil paksa uang biaya hidup 90 mahasiswa semester I penerima KIP Kuliah angkatan 2024, senilai lebih dari Rp 720 juta.
Salah satu mahasiswa, sebut saja Toni, mengungkap, JGU mengelompokkan penerima KIP Kuliah menjadi dua, Tim Hijau dan Tim Merah saat Itjen Kemendiktisaintek datang tahun 2025. Tim Hijau merupakan mahasiswa penerima bantuan yang mau mengikuti arahan kampus ketika menjawab pertanyaan dari Itjen. Tim Merah adalah kelompok mahasiswa yang menentang pemotongan bantuan.
”Jadi, kampus, tuh, mencegah jangan sampai Dikti (personel Itjen Kemendiktisaintek) nanya ke tim merah karena pasti dibongkar semua. Kalau tim hijau ini, kan, jawaban sudah di-briefing sama kampus,” ungkap Toni di Depok, Rabu (3/6/2026).
Skenario yang dibangun kampus itu tidak berjalan mulus. Sebab, ada beberapa mahasiswa yang dikira kategori hijau justru membongkar pemotongan yang dilakukan kampus ke kementerian, termasuk Toni. Mahasiswa Tim Merah ternyata menyusup.
Mahasiswa "penyusup" lebih leluasa berbicara karena petugas Itjen melarang dosen atau staf kampus masuk ke dalam ruang pemeriksaan. Saat Tim Hijau takut berbicara, anggota Tim Merah yang menyelinap terus menjawab pertanyaan seputar pungutan kampus. Mereka juga diminta bukti transfer, bahkan ada yang memberikan bukti percakapan permintaan uang dari kampus.
Satu aja kalian jawabannya lain dengan apa yang disampaikan sekarang, sudah, selesai kami.
Selama pemeriksaan, kata Toni, petugas dari Kemdiktisaintek yang mencoba menggali informasi ke mahasiswa terus ditempel Tim Hijau. Meski demikian, petugas bisa menggali informasi dari Tim Merah karena mereka bertanya secara acak.
Penjelasan Toni terbukti dari dokumen digital percakapan yang diperoleh Kompas dan menunjukkan alur pengondisian mahasiswa saat audit. Mereka memantau pergerakan personel Itjen. Dalam percakapan, ada arahan agar mahasiswa dari tim hijau berkeliaran di dekat lokasi auditor berkeliling.
Ditemui di kampus JGU, Jumat (19/6/2026), Direktur Humas dan Kerjasama JGU, Onki Alexander, menyebut tidak tahu skenario pengondisian itu. Ia juga mengaku tak tahu adanya pembagian tim hijau dan merah. Padahal, Kompas melihat nama Onki dalam bukti digital terkait percakapan untuk pengondisian mahasiswa. Onki mengklaim bahwa kampus dan mahasiswa saling terbuka selama proses audit.
Pengondisian mahasiswa diduga juga terjadi jelang audit Kemdiktisaintek di STKINDO Wirautama, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pada 6 dan 13 Oktober 2025, tim Itjen Kemdiktisaintek datang ke STKINDO dan meminta kampus mengembalikan biaya hidup KIP Kuliah yang diambil dari mahasiswa.
Di antara tanggal itu, pada 8 Oktober 2025, mantan Ketua STKINDO Yusnan Yusuf mengumpulkan mahasiswa dan menyuruh mereka berbohong bahwa kampus hanya memungut biaya hidup KIP Kuliah pada semester ganjil. Padahal, kampus juga mencaplok hak mereka di semester genap.
“Satu aja kalian jawabannya lain dengan apa yang disampaikan sekarang, sudah, selesai kami. Jadi, (jawab) semester genap dua dan empat (biaya hidup) dipakai kalian,” kata seseorang yang mirip suaranya dengan Yusnan Yusuf dalam rekaman audio pemberian Agus, bukan nama sebenarnya, salah satu penerima KIP Kuliah STKINDO.
Menurut Agus, kampus akhirnya mengembalikan uang ke mahasiswa, tetapi hanya dari biaya hidup KIP Kuliah yang diambil kampus di dua semester ganjil. Itu pun kampus memaksa mahasiswa segera menarik uang tunai dan memberikannya lagi kepada kampus.
Bukti rekaman audio lain dari mahasiswa menunjukkan, pernyataan orang dengan suara mirip Yusnan menyuruh mahasiswa mengundurkan diri jika tidak mau menyerahkan kembali uang biaya hidup KIP Kuliah. Suara direkam saat forum pertemuan dengan orangtua mahasiswa, 6 Februari 2026.
“Rp 9,6 juta yang akan kami transfer ke rekening teman-teman tidak usah dikembalikan lagi, silahkan. Namun, mohon maaf, izin, kami tak sanggup teman-teman melanjutkan perkuliahan di sini,” katanya.
Saat ditemui di STKINDO, Selasa (9/6/2026), Yusnan mengatakan, biaya pendidikan dari KIP Kuliah yang diterima kampus Rp 2,4 juta per mahasiswa per semester. Angka itu menurutnya jauh di bawah uang kuliah tunggal per orang per semester di STKINDO untuk prodi keperawatan yang Rp 9 Juta, kebidanan Rp 11,35 juta, dan kesehatan masyarakat Rp 8,5 juta.
Di Universitas Islam Lamongan (Unisla), Jawa Timur, Badan Eksekutif Mahasiswa pada 2022 mulai mengawal pengusutan penyimpangan bantuan kuliah. Mantan Ketua BEM Unisla periode itu, Febri Hermansyah, Rabu (3/6/2026) menceritakan, kasus ini sudah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ombudsman, hingga Itjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (kini Kemdiktisaintek).
Mulanya, pada 8 Juni 2022, BEM Unisla bersama perwakilan Organisasi Kemahasiswaan beraudiensi dengan pejabat Unisla seperti wakil rektor, ketua senat, dan pembina yayasan untuk meminta transparansi pengelolaan KIP Kuliah. Namun, pada 28 Juni 2022, BEM Unisla periode 2021-2022 malah dibekukan lewat Keputusan Rektor Unisla dengan tuduhan telah menyebarkan fitnah. "Kita itu (cuma) minta penjelasan, kok langsung dibekukan," kata Febri.
Atas pembekuan ini, BEM Unisla demonstrasi pada 15 Juli 2022. Tiga hari kemudian, BEM mendapatkan laporan ada instruksi rektor untuk menandatangani surat pernyataan tidak ada pemotongan bantuan Bidikmisi dan KIP Kuliah.
Perjuangan Febri dan kawan-kawan berujung pada audit Itjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Merujuk laporan audit November 2022, Unisla diduga menyelewengkan dana Bidikmisi angkatan 2019 serta KIP Kuliah 2020 dan 2021. Kerugian setidaknya Rp 7,7 miliar. Terkait dugaan intimidasi terhadap BEM Unisla dan penyelewengan dana KIP Kuliah ini, Kompas lima kali sejak Selasa (30/6/2026) meminta tanggapan Wakil Rektor 1 Unisla, Sugeng Dwi Hartantyo, tetapi ia tidak merespons.
Kamis (18/6/2026), Staf Administrasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Bidang Promosi Unisla, Imron Hamzah, mengakui ada persoalan bantuan pada masa lalu. Saat ini, Imron mengklaim Unisla lebih transparan dan tidak ada pungutan. Pemotongan dana bantuan sudah dikembalikan ke negara.
Dalam suratnya ke Kompas, Senin (6/7/2026), Pelaksana Tugas Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek Sandro Mihradi, mengatakan, Unisla dan JGU pernah menerima sanksi administratif berdasarkan Peraturan Mendikbud Nomor 7 Tahun 2020. Namun sanksi itu dicabut setelah ada verifikasi dan validasi perbaikan.
"KIP Kuliah pada prinsipnya program bantuan kepada mahasiswa, bukan kepada perguruan tinggi," tuturnya. Mengenai audit pada STKINDO, ia berdalih, bahwa laporan audit Itjen bersifat terbatas.
