Prabowonomics versus Prabowolitics

Sufiks nomics adalah predikat neologisme dari para intelektual. Ia dialamatkan pada corak baru kebijakan ekonomi-sosial suatu pemerintahan yang memberi pembenaran struktural dan fungsional. Dari format pembangunan ekonomi-sosial yang eksis ke jalan baru yang lebih mendasar. 

Ada tiga rezim pemerintahan populer diatribusi sufiks nomics. Pertama, "Thatchernomics", Magareth Thatcher (1979-1990) bertumpu pada pendekatan laissez-faire, murni pasar bebas. Kebijakannya berpusat pada empat pilar: privatisasi aset negara, deregulasi pasar keuangan, pengendalian inflasi melalui monetarisme bank sentral, dan mengekang kekuatan serikat pekerja dalam memengaruhi regulasi ketenagakerjaan. Fungsi negara sebagai fasilitator, struktur ekonomi sepenuhnya digerakkan oleh kapitalisme. Wajah ekonomi Inggris dari industri yang terpuruk menjadi pusat jasa keuangan terkemuka saat itu (big bang).

Kedua, "Reaganomics", Presiden Ronald Reagan (1981-1989) mengklaim aliran berpikir ideologis, meletakkan pemerintah sebagai penyebab kemiskinan berkepanjangan. Dengan beranjak supply-side economics theories, sistem ekonomi pendahulunya dirombak, dinilai salah, menguras banyak uang negara, tapi kemiskinan tetap bertahan. Mobilitas ekonomi disegarkan dengan cara: reformasi perpajakan, deregulasi pasar, dan intervensi pemerintah yang terbatas. Reaganomics memperoleh capaian fenomenal, inflasi turun drastis, menciptakan rekor ekspansi ekonomi dan jutaan lapangan kerja baru di AS.

Ketiga, "Abenomics", PM Shinzo Abe (2012-2020) merancang paket kebijakan, berbasis pada pendekatan keynesian, friedman, and supply-side theories untuk membebaskan Jepang dari jeratan deflasi dan stagnasi ekonomi. Tiga jalur pembenahan ekonomi diterapkan sekaligus (three arrows), pelonggaran moneter agresif, stimulus fiskal, dan reformasi struktural. Jepang sukses keluar dari jerat deflasi yang berlangsung dua dekade sebelumnya, dan menekan tingkat pengangguran ke rekor terendah. 

Predikat nomics mensyaratkan ketegasan konseptual untuk dapat diwujudkan sebagai jalan baru. Asta cita Presiden Prabowo bisa ditafsir di jalan tengah, ada perpaduan kapitalisme dan sosialisme, ingin menyeimbangkan peran negara dan mekanisme pasar. Unsur sosialisme terbaca dari keinginan membangun dari desa, program sekolah rakyat,  program makan bergizi gratis (MBG), program koperasi desa merah putih (KDMP), serta swasembada pangan dan energi adalah mengabstraksi ke arah sosialisme. 

Sayangnya, program-program itu terputus dari konstruk kelembagaan implementasi dan teknokratik yang benar. Kerangka kerjanya dikendalikan penuh oleh elite politik, birokrasi yang terpusat, dan kelompok pemodal yang berbendera yayasan. Kondisi yang sama sekali tidak mencerminkan akses kolektif setara untuk masyarakat luas sebagai ciri utama sosialisme, bahkan terbukti sebagai arena korupsi berjamaah.

Peran masyarakat sebagai subjek pembangunan ekonomi di program MBG dan KDMP hampir tidak ada, tak lebih sekadar penerima bantuan. Klaim jutaan lapangan kerja diciptakan wajar dipertanyakan, sebaliknya mungkin mematikan jutaan pekerjaan di kantin-kantin sekolah dan pasar tradisional. Belanja fiskal raksasa RP268 triliun di MBG dan Rp76 triliun di KDMP mis-alokatif, bagi-bagi titik SPPG dan KDMP, sekadar program jangkar untuk kepentingan politik 2029. 

Pun pemerintahan Prabowo membentuk model kapitalisme negara (state capitalism), Danantara diposisikan sebagai superholding BUMN, pengelola investasi strategis. Dominasi akumulasi modal negara, korporasi global, dan kelompok oligarki dalam sistem ekonomi akan tetap menempatkan rakyat sebagai objek pembangunan di pinggiran. Ini mempertegas bahwa ciri utama sistem pengelolaan ekonomi pemerintahan Prabowo masih kerangka kapitalisme.  

Elemen kapitalisme terbaca dari upaya memudahkan pergerakan modal, memperlancar rantai pasok korporasi global, perjanjian dagang dan kesepahaman investasi dengan berbagai negara menunjuk ke arah itu. Hilirisasi eksploitasi SDA, mekanisasi teknologi sawit dan pertanian di Maluku, Sulawesi, Papua, Sumatra, dan Kalimantan tetap bertumpu pada korporasi besar dari kelompok oligarki dan modal asing.

Kebijakan ekonomi-sosial yang ditempuh Prabowo kurang tegas, sektor apa saja yang diproteksi untuk domain masyarakat, domain strategis negara, dan sektor yang terbuka untuk kompetisi sehat. Belum ada pemetaan tegas sebagai jalan baru pembangunan ekonomi. 

Padahal soal mendasar pengelolaan SDA bisa dideteksi pemerintah, ada manipulasi ekspor (under invoicing) selama 1991-2024, sangat fantastik, merugikan negara hingga US$908 miliar, lebih kurang Rp16.330 triliun kurs hari ini. Angka ini jauh di atas nilai utang negara per Mei 2026, sekitar Rp9.872 triliun. 

Tidak hanya itu, selama 2004-2025 misalnya, neraca tata kelola ekonomi begitu menyimpang, menghasilkan US$436 miliar, tapi rentang waktu yang sama net outflow-nya mencapai US$343 miliar (Taklimat Presiden, 2026). Soal besar yang tidak mungkin ditangani tanpa kerangka kerja teknokratik dari kabinet presiden. 

Ambisi besar Presiden Prabowo mengembangkan sayap sosialisme dalam tata kelola ekonomi sumber daya dapat dipahami. Tapi memadukan kapitalisme dan sosialisme dalam makna Prabowonomics bukan kerja enteng. 

"Isme" kapital adalah akumulasi, tidak akan pernah merelakan "isme" sosial bangkit. Nasionalisasi jutaan hektare lahan oleh Satgas PKH dan kebijakan satu pintu ekspor SDA dibaca sebagai bentuk intervensi pemerintah yang merusak mekanisme pasar. Tanggapan terhadap hal itu terindikasi di awal Juni 2026 lalu, headline Bloomberg “Sell Indonesia” dan The Straits Times Singapura “Sell Indonesia’ sweeps trading desks as Prabowo tightens grip”,  rupiah dan IHSG jatuh terpuruk. 

Presiden Prabowo perlu memprakarsai apa yang disebut John Rawls (1987) overlapping consensus, yakni kesepakatan kebijakan yang menautkan berbagai kutub yang diametral untuk hidup bersama dalam satu prinsip dasar, justice di jalan ekonomi Pancasila. Ini yang saya sebut sebagai Prabowolitics. Menuju ke arah itu tidak sulit, dukungan politik Presiden Prabowo di DPR RI sekitar 82%, kekuatan politik yang lebih dari cukup untuk membuat perubahan esensial.

Sayangnya, Presiden Prabowo masih terjebak dalam bacaan politik datar, bargaining dan akomodasi. Keberanian mengagregasi dukungan politiknya secara eksponensial sebagai terobosan fundamental belum terlihat nyata. Kabinet yang dibentuk tidak mencerminkan portofolio struktur kelembagaan yang tegas. Fungsi dan wewenang kementerian dan lembaga non-kementerian banyak tumpang tindih, inefisien. Pun orang-orang yang mengisi jabatan di kabinet tanpa pertimbangan kompetensi ketat. 

Pada akhirnya, kabinet Presiden Prabowo menjadi faktor, apakah Prabowonomics menjadi jalan baru atau sekadar jargon. Pembenahan  struktural perlu dilakukan, berbagai kebijakan negara (UU) bidang ekonomi perlu dirombak untuk senafas dengan Pasal 33 UUD 1945 untuk membayangkan Prabowonomics menjadi jalan baru kemakmuran rakyat Indonesia.