Bisnis.com, SURABAYA – Seusai pemerintah resmi menjalankan penuh mandatory biodiesel B50 per 1 Juli 2026, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) RI saat ini mendorong implementasi bioetanol program campuran bensin dengan bioetanol 20% (E20) sebagai langkah strategis berikutnya menuju transisi energi hijau nasional.
Kepala BRIN Arif Satria menyatakan riset dan pengembangan bioetanol E20 menjadi pijakan penting berikutnya dalam upaya membangun sistem energi nasional yang berkelanjutan.
Menurut dia, Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan biodiesel B50, tetapi juga harus memperluas pemanfaatan bahan bakar nabati berbasis etanol guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
"Saya kira ini sebuah ikhtiar kita untuk membangun kekuatan transisi energi yang baik. Kemudian tidak hanya B50, kita seharusnya sudah mulai masuk ke depan menjadi E20," beber Arif di Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Senin (6/7/2026).
Mantan rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menyebut bioetanol B20 harus sesegera mungkin dapat diimplementasikan. Alasannya, perubahan iklim yang terjadi harus dijawab dengan melahirkan energi bersih. Selain itu, E20 juga sebagai ikhtiar penting untuk menekan ketergantungan pada energi fosil yang masih didapatkan lewat jalur impor.
"Yang kita cari adalah negara yang menciptakan green energy karena perubahan iklim ini harus direspons dengan kemampuan kita untuk menghasilkan produk-produk yang bersih, dan ini bagian dari clean production, energi bersih" paparnya.
Baca Juga
- Agrinas Pacu Penghiliran Biodiesel-Bioetanol
- Pemerintah Mulai Terapkan Biodiesel B50, Peluncuran Resmi Tunggu Konfirmasi Presiden
- KAI Pastikan Lokomotif Siap Tenggak Biodiesel B50
E20 adalah bahan bakar bensin yang dicampur dengan 20% bioetanol yang berasal dari bahan baku nabati, seperti tebu, singkong, maupun jagung. Penggunaan bioetanol dinilai mampu menekan emisi karbon sekaligus mendukung upaya menciptakan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Seperti diketahui, pengembangan B50 maupun E20 merupakan bagian dari strategi besar dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Dengan meningkatnya pemanfaatan energi berbasis sumber daya dalam negeri, Indonesia diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi di masa depan.
Langkah tersebut, ungkap Arif, juga diharapkan menjadi fondasi bagi terwujudnya kedaulatan energi nasional, di mana kebutuhan energi dapat dipenuhi dari sumber daya domestik tanpa bergantung pada pasokan impor.
"Menurut saya, ini menjadi salah satu hal penting untuk sekaligus membangun kemandirian energi nasional. Jadi B50 itu juga merupakan salah satu pintu agar kita ke depan tidak bergantung lagi pada impor," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan kebutuhan etanol untuk mendukung implementasi program campuran bensin dengan bioetanol 20% (E20) yang tercatat mencapai 4 juta kiloliter (KL) per tahun.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan konsumsi bensin nasional saat ini mencapai sekitar 40 juta KL per tahun. Sementara itu, kapasitas produksi domestik baru sekitar 14,3 juta KL.
Menurut Bahlil, tambahan produksi dari Kilang Balikpapan yang mulai beroperasi pada Januari 2026 akan meningkatkan kapasitas bensin nasional sebesar 5,5 juta KL. Dengan tambahan tersebut, impor bensin diperkirakan turun menjadi sekitar 20 juta KL per tahun.
Pemerintah pun menyiapkan Program E20 sebagai salah satu upaya menekan impor bensin. Skema tersebut akan mencampurkan bensin dengan 20% bioetanol yang diproduksi dari komoditas pertanian dalam negeri.
Bahlil mengatakan kebijakan itu mengadopsi pendekatan yang diterapkan pada program biodiesel berbasis sawit yang berkembang dari B10 hingga B50.
"Untuk mengurangi impor yang tersisa 20 juta kiloliter maka kita akan menerapkan Program E20 yang idenya berangkat dari kesuksesan Program B10 hingga B50. Kita bikin etanol dengan bahan bakunya dari tebu, singkong dan jagung dengan total produksi yang diperlukan 4 juta kiloliter. Pemerintah akan menjadi off taker produksi etanol yang dihasilkan petani," tutur Bahlil melalui keterangan resmi dikutip Minggu (28/6/2026).
