Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) menilai gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), justru berpotensi melahirkan pelaku industri kecil dan menengah (IKM) baru.
Ketua Umum IPKB Nandi Herdiaman mengatakan, fenomena tersebut telah terjadi pada periode 2023–2024 ketika puluhan ribu pekerja manufaktur kehilangan pekerjaan.
Mengacu pada data Kementerian Ketenagakerjaan, lebih dari 80.000 pekerja manufaktur terdampak PHK sepanjang periode tersebut. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengestimasi lebih dari 50.000 tenaga kerja di sektor tekstil dan produk tekstil turut terdampak.
Menurut Herdiaman, sebagian pekerja yang terkena PHK kala itu memanfaatkan uang pesangon untuk membangun usaha konveksi skala kecil.
"Sebagian besar korban PHK tidak diam. Mereka menggunakan pesangon untuk membeli dua hingga tiga mesin jahit bekas, menyewa ruko kecil, dan memulai usaha konveksi mandiri. Dari buruh, mereka naik kelas menjadi pelaku IKM. Dari yang digaji, menjadi yang menggaji dua hingga lima orang," ujarnya melalui pesan singkat kepada Bisnis, Senin (6/7/2026).
Dia menyebut, pola serupa berpotensi kembali terjadi apabila industri kembali menghadapi gelombang PHK. Para pekerja yang kehilangan pekerjaan diperkirakan akan beralih menjadi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di sektor konveksi.
Baca Juga
- Industri Tekstil Peringatkan PMI Manufaktur Masuk Lampu Kuning Menuju Merah
- APSyFI Ungkap Industri Tekstil dalam Situasi Sulit, Biaya Produksi Bahan Baku Melonjak
- Selat Hormuz Dibuka, Tekanan ke Industri Tekstil Belum Mereda
Herdiaman optimistis IKM konveksi masih memiliki ruang tumbuh karena ditopang besarnya pasar domestik Indonesia yang mencapai sekitar 280 juta jiwa. Pasalnya, kebutuhan sandang merupakan kebutuhan primer sehingga permintaannya relatif tetap tersedia.
Selain itu, dia mengeklaim sejumlah eks pekerja yang terkena PHK pada 2023 kini telah mengembangkan usaha konveksi dengan kepemilikan 10 hingga 20 mesin jahit, mempekerjakan karyawan, serta memasarkan produknya melalui platform digital. Dia juga berpendapat bahwa sektor konveksi memiliki efek berganda terhadap penciptaan lapangan kerja karena bersifat padat karya.
"Jika 1.000 buruh PHK bertransformasi menjadi sekitar 300 IKM baru, maka dapat tercipta lebih dari 1.500 lapangan kerja baru. Ini menjadi efek berantai bagi perekonomian," tutur Herdiaman.
Kendati demikian, peluang tersebut akan sulit terealisasi apabila pasar domestik dibanjiri produk impor berharga murah.
Herdiaman menyampaikan, maraknya produk impor berharga US$1 hingga US$3 yang dipasarkan melalui e-commerce pada periode 2020–2023 telah menekan industri konveksi rumahan. Dia mengutip data asosiasi industri TPT yang menunjukkan sekitar 30% konveksi rumahan tutup pada periode tersebut.
Oleh karena itu, IPKB meminta pemerintah memperkuat implementasi regulasi perdagangan, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Permendag Nomor 19 Tahun 2026. Selain memastikan penerapan harga minimum dan daftar negatif produk TPT, pemerintah juga diminta mempertegas pemisahan fungsi media sosial dan marketplace agar tidak membuka celah masuknya produk impor murah.
Di sisi lain, asosiasi juga mendorong pengawasan berkala terhadap marketplace, inspeksi gudang pre-order, serta penindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Tidak hanya itu, pemerintah diminta memperkuat pembinaan bagi IKM baru yang lahir dari kalangan eks pekerja melalui penyediaan akses mesin produksi modern, pelatihan desain dan pemasaran digital, pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) berbunga rendah, hingga fasilitasi sertifikasi SNI.
"Tugas kita bersama adalah satu, jaga pasarnya bina orangnya," tegas Herdiaman.
