ADA kisah menarik tempo dulu yang menyeruak dari Istana di era Presiden Soeharto yang layak dikenang bukan karena kemarahannya, melainkan karena apa yang tersembunyi di baliknya: tentang ornamen arsitektural komunikasi politik Istana.
Cerita bermula sebuah proyek nasional senilai Rp 1,7 triliun nyaris terhenti bukan karena tidak ada uang, bukan karena tidak ada kemauan politik, tetapi karena tersumbatnya jalur komunikasi birokrasi. Dan itu tidak pernah sampai secara utuh ke telinga kepala negara.
Tepat 51 tahun lalu, pada 6 Juli 1975, kita tahu bahwa di masa pemerintahan orde baru, Indonesia pernah menandatangani kerja sama dengan konsorsium perusahaan Jepang untuk membangun Proyek Asahan: pembangkit listrik tenaga air sekaligus pabrik peleburan aluminium di Sumatera Utara.
Presiden Soeharto menaruh perhatian khusus dan menunjuk A.R. Soehoed, sesama purnawirawan yang dipercayanya, sebagai Ketua Otorita Proyek Asahan.
Namun, setahun kemudian, proyek itu tersendat. Anggaran yang dijanjikan pemerintah tak kunjung cair.
Soehoed berulang kali menagih kepastian kepada para menteri ekonomi. Namun, jawabannya selalu sama: belum ada kejelasan.
Ia bahkan sudah meminta bantuan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri—tetap tidak ditanggapi.
Barulah setelah Soehoed melapor langsung kepada Soeharto, dan presiden lansung bergerak dan memastikan sendiri bahwa ada komunikasi yang terputus.
Baca juga: Problem Komunikasi Kabinet Prabowo
Tak pelak, Soeharto memanggil seluruh jajaran menteri ekonomi ke kediamannya di Jalan Cendana, disaksikan Wakil Presiden Sri Sultan Hamengkubuwana IX--memarahi habis-habisan para pembantunya di kabinet.
Tak lama setelah itu, anggaran mengalir. Proyek Asahan akhirnya diresmikan pada 6 November 1984, dan sejak 2013 sepenuhnya menjadi milik Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).
Bukan Soal Soeharto, tetapi Soal SistemCerita ini mudah dibaca sebagai anekdot tentang temperamen seorang presiden. Padahal yang sebenarnya terjadi jauh lebih struktural: selama lebih dari setahun, informasi krusial tersangkut di lapisan-lapisan birokrasi sebelum akhirnya menembus ke puncak kekuasaan.
Yang menyelesaikan masalah bukan kebijakan baru, bukan tambahan anggaran dari sumber lain, melainkan satu hal sederhana: presiden akhirnya tahu.
Ilmu pemerintahan sudah lama menjelaskan gejala ini. Ekonom politik Anthony Downs, dalam karyanya Inside Bureaucracy (1967), merumuskan apa yang dikenal sebagai distortion of information in hierarchical organizations—semakin panjang rantai birokrasi yang harus dilalui laporan, semakin besar informasi itu tersaring, tertunda, atau bahkan menghilang sebelum sampai ke pengambil keputusan tertinggi.
Setiap level birokrasi punya kepentingannya sendiri untuk menahan, memoles, atau menunda kabar buruk agar tidak terlihat gagal di mata atasan.
Fenomena ini berkelindan dengan apa yang oleh psikolog Irving Janis disebut groupthink: ketika sekelompok pejabat lebih memilih menjaga harmoni dan menghindari konflik dengan sesama menteri atau dengan atasan, ketimbang menyampaikan kabar yang tidak nyaman.
