Bisnis.com, MEDAN — Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatra Utara (Kemenkeu Sumut) mencatat kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN regional Sumut per 31 Mei 2026 mengalami defisit sebesar Rp15,45 triliun. Nilai defisit melebar dari posisi April yang tercatat Rp14,87 triliun maupun Maret yang sebesar Rp13,56 triliun.
Berdasarkan catatan Kemenkeu Sumut, defisit tersebut tercermin dari selisih antara kategori pendapatan dan hibah dengan belanja negara.
Hingga 31 Mei 2026, pendapatan dan hibah terealisasi sebesar Rp14,67 triliun atau sekitar 35,24% dari target pendapatan Rp41,65 triliun pada tahun 2026. Sedangkan belanja negara pada Mei meningkat menjadi Rp30,12 triliun, atau 46,01% dari pagu Rp65,46 triliun.
Kondisi itu mencatatkan APBN regional Sumut defisit sebesar Rp15,45 triliun hingga 31 Mei 2026.
Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumut Rudy Rahmaddi menjelaskan bahwa belanja negara di Sumut mengalami kenaikan 34,07% (year on year/ YoY). Belanja pemerintah pusat (BPP) pada periode ini telah terealisasi Rp7,84 triliun atau 32,11% dari pagu, di mana sebanyak Rp5,18 triliun digunakan untuk pembayaran gaji pegawai, tunjangan kinerja, serta tunjangan hari raya.
Sedangkan untuk belanja pemerintah lainnya seperti belanja barang terealisasi Rp1,91 triliun, belanja bantuan sosial untuk program perlindungan sosial (perlinsos) terealisasi Rp3,20 miliar, serta belanja modal terealisasi Rp747,17 miliar. Belanja modal tersebut diantaranya digunakan untuk program prasarana strategis, program infrastruktur konektivitas, serta program wajib belajar 13 tahun.
Baca Juga
- Indef: Asumsi Makro RAPBN 2027 Terlalu Optimistis, Defisit Bisa Melebar
- Defisit APBN 2027 Maksimal 2,4%, Purbaya Kaji Usulan Tambahan Anggaran Rp984 Triliun
“Distribusi belanja yang tepat sasaran dan sinergi keuangan pusat-daerah dilakukan untuk percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi,” ujar Ruddy, dikutip Selasa (7/7/2026).
Adapun untuk transfer ke daerah (TKD), per 31 Mei 2026 telah terealisasi 54,28% atau sekitar Rp22,28 triliun.
Penyaluran TKD paling besar adalah untuk dana alokasi umum (DAU) yang sebesar Rp15,4 triliun. Sedangkan dana bagi hasil (DBH) telah disalurkan ke Sumut sebanyak Rp2,3 triliun, dana desa sebesar Rp580 miliar, dana alokasi khusus (DAK) nonfisik sebesar Rp3,9 triliun, serta DAK fisik sebesar Rp14 miliar.
Ruddy menyebut penggunaan TKD tahun 2026 diantaranya ialah untuk program pemulihan bencana di Sumut. Dia juga menyampaikan adanya penambahan TKD di Sumut untuk tahun 2026.
“Tahun 2026, Sumut mendapat tambahan alokasi pagu TKD sebesar Rp7,56 triliun, terdiri dari tambahan DAU sebesar Rp4,8 triliun dan tambahan DBH sebesar Rp2,76 triliun,” jelasnya.
Adanya realisasi tambahan DAU dan DBH untuk daerah bencana yang disertai dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 tahun 2025 terkait percepatan penyaluran TKD pada daerah bencana disebut Rudy menjadi pendorong pertumbuhan realisasi TKD di Sumut.
Sementara penurunan realisasi dana desa yang baru tersalur Rp580 miliar per 31 Mei 2026 disebutnya akibat penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pemerintah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes).
Lebih jauh dari sisi pendapatan negara dan hibah yang utamanya disokong oleh sektor pajak, hingga akhir Mei 2026 penerimaan pajak di Sumut mencapai Rp11,8 triliun, tumbuh 57,13% (YoY).
Mayoritas jenis pajak dominan mengalami pertumbuhan positif seperti PPh 21 yang terealisasi Rp1,5 triliun atau tumbuh 64,7% (YoY), PPh Orang Pribadi terealisasi Rp528 miliar atau tumbuh 22,1% (YoY), serta PPh Badan terealisasi Rp2,9 triliun atau tumbuh 69,8% (YoY).
“Jenis pajak dengan pertumbuhan tertinggi adalah PPN Dalam Negeri dengan pertumbuhan lebih dari 100% yang terealisasi Rp2,78 triliun per 31 Mei,” jelasnya.
Sedangkan untuk penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp1,63 triliun atau naik 12,4% (YoY). Begitupula dengan kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang terealisasi Rp1,17 triliun dari target PNBP tahun 2026 Rp2,54 triliun.
Rudy mengatakan kinerja APBN Sumut hingga Mei 2026 tetap terjaga di tengah bayangan risiko ketidakpastian arah kebijakan moneter global. Perekonomian Sumut pun disebutnya tetap resilien dan secara nasional berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, maupun penurunan gini ratio.
“Peran APBN terus dioptimalkan dalam menjaga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung program prioritas pemerintah,” ujarnya. (240)
