JAKARTA, KOMPAS - Penghargaan kepada para pustakawan perlu ditingkatkan atas jasanya mengelola pengetahuan, memperluas akses informasi, melestarikan warisan dokumenter bangsa, serta memperkuat budaya literasi di Indonesia. Peran pustakawan seharusnya semakin kuat untuk menyaring ilmu di era banjir informasi.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti menilai, tugas pustakawan sangat penting karena membantu masyarakat menemukan, memahami, mengevaluasi, hingga memanfaatkan informasi secara bermakna. Penghargaan kepada pustakawan yang diberikan setiap 7 Juli pada Hari Pustakawan Indonesia hanya bagian kecil dibandingkan kontribusi mereka dalam memperluas akses ilmu pengetahuan bagi masyarakat.
"Tanggal 7 Juli Ini adalah momentum bagi kita semua untuk memberi penghormatan kepada para pustakawan, bukan sebagai penjaga rak buku dan koleksi buku semata," kata Mu'ti saat peringatan Hari Pustakawan Indonesia di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Mu'ti mendorong semua pihak untuk menghidupi perpustakaan. Perpustakaan tidak boleh lagi dipandang sebagai tempat penyimpanan buku semata. Perpustakaan harus bertransformasi menjadi ruang belajar yang hidup, ruang dialog, pusat literasi, sekaligus simpul kolaborasi berbagai pihak dalam menciptakan pendidikan yang bermutu.
Kualitas perpustakaan ditentukan oleh kualitas pustakawan.
Dia juga mengkritik pandangan lama yang masih menganggap perpustakaan sekadar pelengkap administrasi sekolah dan profesi pustakawan sebagai posisi yang kurang dihargai. Menurutnya, paradigma tersebut harus diubah karena perpustakaan justru menjadi pusat pengembangan kualitas sumber daya manusia.
Sebab, pendidikan masa depan tidak cukup hanya menghasilkan anak-anak yang mampu membaca teks, tetapi juga mampu membaca realitas sosial, berpikir kritis, bekerja sama, serta menghadirkan solusi atas berbagai persoalan di lingkungan sekitarnya. Karena itu, membaca buku harus menjadi titik awal lahirnya refleksi dan tindakan nyata.
"Perpustakaan jangan lagi ruang pasif tempat buku disimpan dan dipinjamkan, melainkan telah bertransformasi menjadi ruang belajar, ruang dialog gagasan, ruang penguatan literasi, sekaligus simpul kolaborasi antara pemerintah, pustakawan, pendidik, peserta didik, penulis, komunitas, dan masyarakat luas," ucap Mu'ti.
Dia juga juga meminta para pelajar agar membangun budaya membaca bukan karena tuntutan sekolah, tetapi sebagai kebutuhan pribadi dalam mengembangkan diri. Kemendikdasmen melalui pendekatan pembelajaran mendalam menempatkan literasi sebagai bagian penting dari proses pembelajaran.
"Beranilah berpikir kritis, beranilah mengambil keputusan, dan beranilah mencari solusi atas persoalan yang kalian hadapi. Kalianlah calon-calon pemimpin masa depan bangsa ini," tuturnya.
Tahun ini, Hari Pustakawan Indonesia mengusung tema "Pustakawan Terlibat, Bersinergi, dan Berdampak." Tema ini mengajak seluruh pustakawan untuk terus berperan aktif dalam pengembangan literasi, memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan menghadirkan kontribusi nyata bagi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
Tema tersebut juga sejalan dengan penetapan 7 Juli sebagai Hari Pustakawan Indonesia melalui Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 81/M/2025 tentang Penetapan Hari Pustakawan Indonesia. Secara historis, pemilihan tanggal 7 Juli berkaitan dengan berdirinya Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) pada Kongres Pustakawan Indonesia yang berlangsung di Ciawi, Bogor, pada 5–7 Juli 1973.
Ketua Umum Pengurus Pusat IPI sekaligus Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional, Joko Santoso mengatakan, seluruh pustakawan Indonesia harus berperan aktif dalam pengembangan literasi, pengelolaan pengetahuan, serta pelayanan informasi yang berkualitas. Pustakawan diharapkan mampu menghadirkan inovasi dan memberikan dampak positif bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Pengembangan kompetensi pustakawan harus ditopang oleh kurikulum pelatihan yang sesuai standar mutu serta dilaksanakan melalui koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah.
Untuk itu, pengembangan kompetensi pustakawan harus ditopang oleh kurikulum pelatihan yang sesuai standar mutu serta dilaksanakan melalui koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah. IPI juga diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara pustakawan di daerah dengan Perpustakaan Nasional, sekaligus membantu mensosialisasikan kebijakan, program, standar mutu, dan akreditasi pelatihan bidang perpustakaan.
"Kualitas perpustakaan ditentukan oleh kualitas pustakawan," kata Joko.
Di sisi lain, Kompas mencatat pertumbuhan perpustakaan dan pustakawan masih timpang. Tahun 2024, secara nasional satu pustakawan harus menangani 38 perpustakaan. Bahkan, di Papua Barat, satu pustakawan mewakili 177 perpustakaan, Maluku Utara 111 perpustakaan, Kalimantan Barat 80 perpustakaan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) 73 perpustakaan.
Selain itu, belum semua pustakawan tersertifikasi. Dari 21.178 pustakawan, yang sudah tersertifikasi baru 5.780 orang. Artinya secara nasional baru sekitar 26,7 persen yang sudah menyandang kompeten.
Pustakawan berharap perannya untuk meningkatkan literasi tersebut bisa lebih berdampak nyata pada masyarakat. Hal itu dinyatakan oleh 212 responden atau 34 persen survei Pustakawan Kompas yang menginginkan adanya perluasan dampak nyata program literasi ke masyarakat. Survei Pustakawan diselenggarakan pada 20- 29 Agustus 2025 dengan 616 pustakawan yang tersebar di seluruh Indonesia (Kompas, 16 September 2025).
