Jalan Panjang Kesepakatan Ekspor Listrik ke Singapura, Berawal dari Era Jokowi

Indonesia dan Singapura telah menyepakati percepatan pengembangan perdagangan listrik lintas batas antar negara. Hal ini dibahas dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (6/7). 

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan berkoordinasi dengan perusahaan energi asal Singapura, yakni Keppel Electric, Sembcorp Industries, dan Singapore Energy Interconnections (SEI) dalam proyek tersebut. Komitmen itu nantinya akan mengatur ketentuan teknis mengenai mekanisme penjualan listrik Indonesia ke Singapura ke depannya. 

Prabowo berharap kerja sama perdagangan listrik ini sebagai bagian dari penguatan kemitraan ekonomi Indonesia dan Singapura. 

“Indonesia telah menunjuk Danantara untuk implementasi kerja sama perdagangan listrik lintas batas,” kata Prabowo saat menyampaikan keterangan pers bersama Lawrence Wong.

Pembahasan ekspor listrik ini sudah berlangsung pada masa pemerintahan Presiden RI ketujuh, Joko Widodo. Sebuah konsorsium yang dipimpin oleh perusahaan EBT asal Singapura, Sunseap Group, telah menandatangani nota kesepahaman untuk mengembangkan sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kepulauan Riau.

Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh beberapa perusahaan di antaranya Sumitomo Corp., Samsung C&T Corp., Oriens Asset Management, ESS Inc., Durapower Group, PT Mustika Combol Indah, dan PT Agung Sedayu. 

Pada awalnya, PLTS yang akan dibangun berkapasitas total 7 gigawatt-peak (GWp), termasuk di dalamnya PLTS terapung sebesar 2,2 GWp di pulau Batam. Listrik yang dihasilkan nantinya diekspor untuk Singapura menggunakan kabel listrik bawah laut.

Rencana ini awalnya mendapatkan pertentangan dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dia mengatakan, jika Indonesia berhasil mengembangkan potensi EBT, produknya tidak akan diekspor namun digunakan untuk memacu industri dalam negeri. 

“Karena kalau listriknya kita jual ke negara lain, maka industri akan lari ke sana,” kata Bahlil dalam Investment Forum ‘Mendorong Percepatan Investasi Berkelanjutan dan Inklusif’, Rabu (18/5/2022).

Penentangan ini juga datang dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menyebut Singapura telah mengajukan permintaan agar Indonesia bisa mengekspor listrik bersih. Luhut geram karena seluruh proyek pembangunan transmisi untuk mengirim listrik ke Singapura tidak diberikan ke Indonesia.

“Singapura minta kita ekspor listrik clean energy ke sana. Kita tidak mau. Mau kalau proyeknya di kita. Jangan kau (Singapura) yang atur. Kan’ brengsek ini Singapura, dipikir kita bodoh,” kata Luhut dalam acara Hilirisasi dan Transisi Energi Menuju Indonesia Emas, dikutip Kamis (11/5).

Meski bergejolak, pembahasan rencana ekspor listrik ke Singapura terus berjalan. Pemerintah Indonesia juga menetapkan syarat kepada Singapura untuk mengakomodir penggunaan jasa dan barang dalam negeri atau tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 60% untuk ekspor 4 gigawatt (GW) listrik pada 2027 hingga 2035.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin, mengatakan sumber listrik yang dijual ke Singapura berasal dari pembangkit listrik tenaga surya alias PLTS. 

Selain menyepakati TKDN tinggi, kesepakatan jual-beli listrik lintas negara itu juga mewajibkan pembangunan industri maupun pabrik panel surya dan baterai listrik di Indonesia. 

"Jadi niat pemerintah, pabrik ini terbangun, baik di Batam, Jawa, atau di manapun, itulah yang akan digunakan dan secara umum terbentuk industri di indonesia," kata Rachmat, selepas agenda Indonesia Sustainability Forum (ISF) di Park Hyatt Jakarta pada Jumat (8/9/23).

Di akhir masa pemerintahan Jokowi, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan kesepakatan ekspor listrik 3,4 gigawatt (GW) ke Singapura memiliki nilai investasi sebesar US$ 20 miliar atau setara Rp 308 triliun (kurs Rp 15.400).

Luhut mengatakan, agenda ini akan memfasilitasi pengembangan proyek energi terbarukan lintas batas, perdagangan listrik, dan industri manufaktur hijau di Indonesia.

Pada 2024, Singapura juga berencana mengeluarkan persetujuan bersyarat untuk mengimpor 1,4 GW listrik dari dua proyek PLTS di Indonesia. Kesepakatan baru ini merupakan tambahan dari impor tenaga surya sebesar 2 GW yang telah disepakati sebelumnya dari Indonesia. 

Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Kedua Singapura untuk Perdagangan dan Infrastruktur Singapura, Tan Lee Seng mengatakan persetujuan bersyarat untuk daya 1,4 GW akan diberikan kepada konsorsium TotalEnergies-RGE dan Shell-Vena. 

"Persetujuan bersyarat untuk impor 2 GW yang diberikan tahun lalu juga akan ditingkatkan menjadi izin bersyarat tahun ini," ujar Teo kepada para peserta Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta, seperti dikutip Reuters.

Titik terang rencana ekspor listrik ke Singapura mulai terlihat pada 2025. Indonesia akan mengekspor listrik bersih sebanyak 3,4 gigawatt ke Singapura hingga 2035. Listrik bersih ini berasal dari sumber pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit baterai. 

“Dari pertemuan awal antara Perdana Menteri Singapura (Lawrence Wong) dengan Presiden Prabowo Subianto, memang yang diminta itu ekspor 3 GW, tapi seiring berjalannya waktu akan berkembang,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (13/6/25). 

Bahlil menyebut Indonesia memproduksi listrik bersih tujuannya untuk memasok ke dalam negeri dan sebagian lainnya untuk ekspor ke luar negeri. Suplai dalam negeri ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan industri-industri hijau dengan proses hilirisasi.

Dalam kerja sama dengan Singapura, penyediaan listrik akan melibatkan perusahaan swasta. Sedangkan untuk PLN belum ada kepastian akan ikut menyuplai listrik bersih “PLN bisa iya, bisa tidak," ujarnya.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Patria Sjahrir mengatakan, Pemerintah RI sudah bertemu dengan jajaran pemimpin di Singapura. Ia menyebut saat ini sudah ada sejumlah perusahaan yang sudah mengantongi izin sementara dari pemerintah negeri jiran itu. 

“Ada 6-7 perusahaan yang sudah mendapatkan conditional license dari Singapura yang sekarang sudah kita PDKT-lah untuk bisa bekerja sama,” kata Pandu ketika ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (11/5). 

Menurutnya, momentum itu diharapkan menjadi langkah awal dimulainya proyek ekspor listrik ke Singapura. Ia menyebut total nilai investasi proyek tersebut diperkirakan mencapai US$ 30 miliar atau Rp 522,79 triliun. Nilai ini bertambah US$ 10 miliar dari angka yang disebutkan pemerintah pada 2024.

Sebulan berselang, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan ekspor listrik bersih ke Singapura belum bisa dimulai tahun ini. Hal ini disebabkan pembangunan infrastruktur transmisi untuk mendukung ekspor listrik ke Singapura diperkirakan baru akan tuntas dalam 1,5 tahun ke depan. 

“Tidak (bisa terlaksana tahun ini). Membangun fasilitas transmisi listrik setidaknya membutuhkan waktu 1 - 1,5 tahun untuk diimplementasikan,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (9/6).

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya mendapat laporan bahwa kawasan industri hijau di Batam, Bintan, dan Karimun sudah hampir final. Selanjutnya, pemerintah akan membangun transmisi di wilayah Kepulauan Riau (Kepri).

"Dan ini saya lagi memperjelas. Kalau (kawasan industri) itu sudah selesai, maka saya pikir ini salah satu kemajuan dalam persiapan (ekspor listrik ke Singapura),” ujarnya.

Usai pertemuan kedua negara kemarin, Kepala Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan proyek penjualan listrik ke Singapura akan diawali melalui pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Ia mengatakan pemerintah masih memfinalkan lokasi pembangunan sebagai bagian dari pengembangan kawasan tersebut. 

Rosan menjelaskan proyek itu ditargetkan memiliki kapasitas pembangkitan hingga 3,4 gigawatt (GW) secara bertahap. Pada tahap awal, pemerintah akan membangun pembangkit dengan kapasitas antara 600 megawatt hingga 1,2 gigawatt sebelum dilanjutkan dengan pengembangan pada fase berikutnya. 

“Selama berapa tahun 3,4 gigawatt, tapi pembangunan pertama antara 600 megawatt sampai 1,2 gigawatt,” kata Rosan setelah pertemuan.

Ia menambahkan proyek tersebut tidak hanya mencakup pembangunan pembangkit listrik, tetapi juga pengembangan infrastruktur transmisi yang akan mendukung perdagangan listrik lintas batas dengan Singapura. Menurut Rosan, seluruh pasokan listrik dalam proyek itu akan berasal dari pembangkit berbasis energi terbarukan.