REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memperkirakan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 berpotensi mengalami kenaikan apabila skema perhitungannya masih menggunakan formula seperti tahun sebelumnya. Menurut dia, penurunan biaya haji hanya dimungkinkan jika ada terobosan dalam penyelenggaraan haji melalui negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi.
Marwan mengatakan hingga kini Komisi VIII belum membahas besaran BPIH untuk musim haji mendatang. Saat ditanya kemungkinan biaya haji menembus Rp90 juta, ia menegaskan pembahasannya belum dimulai. “Belum tahu. Belum ada pembahasan apa pun,” kata Marwan, Senin(6/7/2026).
Baca Juga
Pasangan Sesama Jenis Digrebek Warga Berujung Minta Maaf
ZTE dan MoraRepublic Tandatangani MoU, Perluas Layanan FWA dan FTTH di Indonesia
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 1,4 Juta Batang Rokok Ilegal dalam Truk Tangki di Jalur Pantura
Ia menjelaskan, apabila pemerintah tetap menggunakan metode perhitungan yang sama seperti tahun lalu, maka biaya penyelenggaraan haji hampir dipastikan meningkat. Menurut dia, upaya untuk memaksakan penurunan biaya justru berisiko menurunkan kualitas pelayanan kepada jamaah.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (kanan) berbincang dengan jamaah haji debarkasi Makassar saat mengunjungi Asrama Haji Makassar, di Makassar, Sulawesi Selatan, Ahad (14/6/2026). Menteri Haji dan Umrah mengunjungi Asrama Haji Makassar untuk memastikan proses kedatangan di debarkasi Makassar yang melayani jamaah haji dari delapan provinsi berjalan dengan lancar dan baik. - (ANTARA FOTO/Arnas Padda)
“Ya kalau diturunkan, kalau cara menghitungnya seperti tahun lalu, itu pasti pelayanan yang akan turun. Kecuali, Kementerian Haji bisa meyakinkan pihak Saudi beberapa hal penyelenggaraan yang memungkinkan bisa diturunkan,”ujar dia.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Marwan mencontohkan, salah satu peluang efisiensi adalah mengoptimalkan penerbangan haji agar pesawat tidak terbang dalam kondisi kosong. Menurut dia, pemerintah perlu melobi otoritas Arab Saudi agar maskapai dapat membawa penumpang atau barang pada penerbangan keberangkatan maupun kepulangan.
“Umpamanya, penerbangan mengantar jamaah, pulangnya kosong. Nah, kalau bisa meyakinkan pihak Saudi dibolehkan membawa pulang berupa barang maupun orang. Tentu cost penerbangan bisa lebih murah,”kata dia.
Ia juga mengusulkan agar maskapai dapat mengangkut penumpang reguler dari terminal internasional di Arab Saudi sehingga tingkat keterisian pesawat meningkat dan biaya operasional bisa ditekan.
Marwan mengatakan, berbagai gagasan tersebut akan disampaikan dalam rapat pembahasan bersama pemerintah. Menurut dia, pembahasan BPIH akan dilakukan setelah seluruh opsi efisiensi dikaji.“Besok kita sampaikan ide-ide seperti ini, kita kasih tenggat waktu supaya kita putuskan nanti berapa biaya perjalanan haji. Kalau disebutkan berapa kenaikan, kita lihat dulu. Tapi kira-kira hitung-hitungan itu kalau cara penetapan seperti tahun lalu ya pasti naik,”kata dia.
Di sisi lain, Marwan menegaskan Presiden telah berulang kali meminta agar biaya haji tidak semakin membebani masyarakat. Karena itu, pemerintah diharapkan mampu mencari formulasi baru dalam penyelenggaraan haji.“Ya itu, maka satu harapan jemaah, yang kedua Presiden yang sudah bolak-balik menyampaikan sekuat tenaga berupaya jangan terlalu berat bagi jamaah,”kata dia.
