Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) menyiapkan integrasi layanan karantina dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memangkas hambatan ekspor sekaligus meningkatkan efisiensi arus keluar masuk komoditas.
Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan salah satu tantangan yang masih dihadapi saat ini ialah belum terintegrasinya layanan karantina dengan instansi lain yang terlibat dalam proses keluar masuk barang.
“Kalau sekarang ini penyelundupan paling utama menjadi masalah. Yang kedua, harus kita akui kita belum terintegrasi,” kata Karding usai Inception Workshop kerja sama Barantin dan FAO di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, sistem karantina perlu terhubung secara lebih utuh dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perhubungan, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Kementerian Perdagangan, serta instansi lain yang terlibat dalam pelayanan ekspor-impor.
Karding menilai belum terintegrasinya layanan menyebabkan pemeriksaan terhadap komoditas dilakukan oleh banyak instansi sehingga berpotensi menambah waktu dan biaya yang harus ditanggung pelaku usaha.
“Jangan terlalu banyak inspection, jangan terlalu banyak pemeriksaan. Nanti double charge. Yang diperiksa sama, tapi kemudian charge-nya beda. Satu waktunya panjang, yang kedua mahal, yang ketiga kepercayaan internasional akan berkurang,” ujarnya.
Ia mengatakan kondisi tersebut perlu diperbaiki agar pelayanan karantina tidak menjadi hambatan bagi arus perdagangan, terutama untuk komoditas yang memerlukan penanganan cepat.
Menurut dia, Barantin saat ini telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk membangun integrasi tersebut agar pelayanan karantina dapat dilakukan melalui sistem yang lebih terpadu.
"Makanya saya muter ke beberapa lembaga dan kementerian ini supaya terintegrasi," ucap dia.
Ia menyebutkan bahwa Barantin menyiapkan sistem layanan terpadu atau single submission yang dapat digunakan bersama oleh seluruh instansi terkait dalam proses keluar masuk barang.
“Kita ingin ada satu sistem bersama semua pihak yang terkait dengan keluar masuk barang. Mau Karantina, mau Bea Cukai, mau Pelabuhan, ASDP, termasuk Perdagangan, kita jadikan satu saja,” ungkap Karding.
Barantin juga tengah melakukan deregulasi terhadap 22 Peraturan Kepala Badan yang dinilai menghambat ekspor komoditas perikanan, tumbuhan, dan hewan guna membangun ekosistem ekspor dan perdagangan yang lebih baik.
Pentingnya penyederhanaan layanan karantina juga tercermin dari aktivitas ekspor berbagai komoditas yang difasilitasi Barantin, antara lain 10.362 ekor ikan asal Natuna senilai Rp1,1 miliar ke Hong Kong serta 2.935 kilogram daun manggis kering asal Pangkalpinang senilai sekitar Rp146 juta ke Inggris.
Selain itu, ekspor melalui layanan karantina pada 2025 tercatat menyumbang 7,31 persen terhadap komponen ekspor produk domestik regional bruto Sulawesi Tengah, dengan ekspor durian berkontribusi Rp304,4 miliar terhadap perekonomian daerah tersebut.
Karding mengatakan integrasi sistem juga akan mengurangi pemeriksaan berulang sehingga proses pelayanan menjadi lebih sederhana tanpa mengurangi efektivitas pengawasan.
Ia menambahkan pemanfaatan teknologi digital menjadi bagian dari penguatan layanan tersebut, termasuk melalui kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) maupun Internet of Things (IoT) dalam proses pemeriksaan komoditas.
“Dengan teknologi itu, dengan sistem disederhanakan, bukan berarti kita memotong macam-macam tetapi dia lebih efisien. Bisa jadi jauh lebih cepat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Karding menegaskan integrasi layanan antarlembaga dan pemanfaatan teknologi diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan karantina, meningkatkan efisiensi biaya logistik, serta memperkuat kepercayaan negara tujuan terhadap komoditas ekspor Indonesia.
Baca juga: Barantin-FAO perkuat biosekuriti hadapi penyakit hewan lintas batas
Baca juga: Barantin deregulasi 22 peraturan yang hambat ekspor
Baca juga: Barantin identifikasi empat hambatan produk desa menuju ekspor
Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan salah satu tantangan yang masih dihadapi saat ini ialah belum terintegrasinya layanan karantina dengan instansi lain yang terlibat dalam proses keluar masuk barang.
“Kalau sekarang ini penyelundupan paling utama menjadi masalah. Yang kedua, harus kita akui kita belum terintegrasi,” kata Karding usai Inception Workshop kerja sama Barantin dan FAO di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, sistem karantina perlu terhubung secara lebih utuh dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perhubungan, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Kementerian Perdagangan, serta instansi lain yang terlibat dalam pelayanan ekspor-impor.
Karding menilai belum terintegrasinya layanan menyebabkan pemeriksaan terhadap komoditas dilakukan oleh banyak instansi sehingga berpotensi menambah waktu dan biaya yang harus ditanggung pelaku usaha.
“Jangan terlalu banyak inspection, jangan terlalu banyak pemeriksaan. Nanti double charge. Yang diperiksa sama, tapi kemudian charge-nya beda. Satu waktunya panjang, yang kedua mahal, yang ketiga kepercayaan internasional akan berkurang,” ujarnya.
Ia mengatakan kondisi tersebut perlu diperbaiki agar pelayanan karantina tidak menjadi hambatan bagi arus perdagangan, terutama untuk komoditas yang memerlukan penanganan cepat.
Menurut dia, Barantin saat ini telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk membangun integrasi tersebut agar pelayanan karantina dapat dilakukan melalui sistem yang lebih terpadu.
"Makanya saya muter ke beberapa lembaga dan kementerian ini supaya terintegrasi," ucap dia.
Ia menyebutkan bahwa Barantin menyiapkan sistem layanan terpadu atau single submission yang dapat digunakan bersama oleh seluruh instansi terkait dalam proses keluar masuk barang.
“Kita ingin ada satu sistem bersama semua pihak yang terkait dengan keluar masuk barang. Mau Karantina, mau Bea Cukai, mau Pelabuhan, ASDP, termasuk Perdagangan, kita jadikan satu saja,” ungkap Karding.
Barantin juga tengah melakukan deregulasi terhadap 22 Peraturan Kepala Badan yang dinilai menghambat ekspor komoditas perikanan, tumbuhan, dan hewan guna membangun ekosistem ekspor dan perdagangan yang lebih baik.
Pentingnya penyederhanaan layanan karantina juga tercermin dari aktivitas ekspor berbagai komoditas yang difasilitasi Barantin, antara lain 10.362 ekor ikan asal Natuna senilai Rp1,1 miliar ke Hong Kong serta 2.935 kilogram daun manggis kering asal Pangkalpinang senilai sekitar Rp146 juta ke Inggris.
Selain itu, ekspor melalui layanan karantina pada 2025 tercatat menyumbang 7,31 persen terhadap komponen ekspor produk domestik regional bruto Sulawesi Tengah, dengan ekspor durian berkontribusi Rp304,4 miliar terhadap perekonomian daerah tersebut.
Karding mengatakan integrasi sistem juga akan mengurangi pemeriksaan berulang sehingga proses pelayanan menjadi lebih sederhana tanpa mengurangi efektivitas pengawasan.
Ia menambahkan pemanfaatan teknologi digital menjadi bagian dari penguatan layanan tersebut, termasuk melalui kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) maupun Internet of Things (IoT) dalam proses pemeriksaan komoditas.
“Dengan teknologi itu, dengan sistem disederhanakan, bukan berarti kita memotong macam-macam tetapi dia lebih efisien. Bisa jadi jauh lebih cepat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Karding menegaskan integrasi layanan antarlembaga dan pemanfaatan teknologi diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan karantina, meningkatkan efisiensi biaya logistik, serta memperkuat kepercayaan negara tujuan terhadap komoditas ekspor Indonesia.
Baca juga: Barantin-FAO perkuat biosekuriti hadapi penyakit hewan lintas batas
Baca juga: Barantin deregulasi 22 peraturan yang hambat ekspor
Baca juga: Barantin identifikasi empat hambatan produk desa menuju ekspor
