Bisnis.com, CIREBON - Keterbatasan anggaran pemeliharaan dan preservasi jalan di Jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat mulai menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang di salah satu koridor ekonomi terpenting di Pulau Jawa.
Ruas Cikampek-Cirebon yang setiap hari menjadi jalur utama pergerakan logistik nasional dinilai membutuhkan dukungan pendanaan lebih besar agar kondisi jalan tetap terjaga dan tidak membebani biaya transportasi.
Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, meminta pemerintah pusat memperkuat dukungan anggaran infrastruktur, khususnya untuk program preservasi jalan di Jawa Barat.
Menurutnya, penanganan ruas Pantura Cikampek-Cirebon perlu dipercepat mengingat perannya sebagai jalur vital bagi mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Danang menyebut kebutuhan pendanaan infrastruktur di Jawa Barat masih menghadapi tantangan akibat keterbatasan kapasitas fiskal. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya tekanan terhadap anggaran daerah yang membuat ruang pembiayaan pembangunan semakin terbatas.
“Akibatnya, sejumlah kebutuhan infrastruktur, termasuk pemeliharaan jalan, memerlukan dukungan lebih besar dari pemerintah pusat,” kata Danang, Selasa (7/7/2026).
Baca Juga
- Opini: Skenario Perlindungan Pantura Jawa
- Skenario Perlindungan Pantura Jawa
- Godzilla El Nino Ancam Produksi Pertanian di Pantura Jateng
Menurut Danang, bagi sektor ekonomi, kondisi tersebut menjadi perhatian karena Jalur Pantura merupakan urat nadi distribusi barang dari kawasan industri di Jakarta dan Jawa Barat menuju Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga berbagai daerah lain di Indonesia.
Menurutnya, apabila program preservasi jalan tidak berjalan optimal akibat keterbatasan anggaran, risiko kerusakan jalan berpotensi meningkat.
Kondisi tersebut dapat memperpanjang waktu tempuh kendaraan, meningkatkan konsumsi bahan bakar, memperbesar biaya operasional armada logistik, hingga berdampak pada biaya distribusi barang ke pasar.
Selain persoalan Pantura, Danang juga mengungkapkan masih terdapat kekurangan pendanaan atau backlog anggaran infrastruktur yang muncul dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah bersama mitra kerja Komisi V DPR RI.
Menurutnya, kebutuhan pembangunan yang besar belum sepenuhnya diimbangi kemampuan pendanaan yang tersedia.
“Kami mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menentukan prioritas pembangunan yang memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. Dukungan fiskal yang memadai dinilai penting agar pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tidak tertunda,” ujarnya.
Menurut Danang, preservasi jalan harus menjadi salah satu prioritas karena manfaatnya tidak hanya dirasakan pengguna jalan, tetapi juga sektor ekonomi secara luas.
Jalan yang terpelihara dengan baik akan mendukung efisiensi distribusi barang, menjaga konektivitas kawasan industri, serta memperlancar mobilitas masyarakat.
“Dorongan penambahan anggaran untuk Pantura Cikampek-Cirebon muncul di tengah meningkatnya kebutuhan konektivitas logistik di Pulau Jawa,” ujarnya.
