Pemerintah memproyeksikan penerimaan pajak pada 2026 tidak akan mencapai target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan outlook APBN 2026, realisasi penerimaan pajak diperkirakan mencapai Rp 2.310,8 triliun atau sekitar 98 persen dari target APBN sebesar Rp 2.357,7 triliun. Dengan demikian, terdapat potensi tidak mencapai target atau shortfall sekitar Rp 46,9 triliun.
Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis kinerja penerimaan pajak tetap membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga semester I 2026, penerimaan pajak telah mencapai Rp 1.035,7 triliun atau 43,9 persen dari target APBN, tumbuh 24,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Menurut Purbaya, pertumbuhan tersebut ditopang oleh kondisi ekonomi domestik yang masih terjaga, semakin efektifnya implementasi Coretax, serta penguatan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.
“Jadi walaupun Coretax ada cacatnya tapi dampaknya cukup signifikan juga untuk meningkatkan pendapatan perpajakan kita akan perbaiki terus kelemahan-kelemahan di Coretax supaya ke depan masyarakat semakin gampang menggunakan Coretax sehingga pajak saya naik lagi kira-kira gitu,” kata Purbaya di DPR, Selasa (7/7).
Ia menjelaskan, hampir seluruh jenis pajak mencatatkan pertumbuhan positif pada semester I. PPh Badan tumbuh 28,6 persen menjadi Rp 196,1 triliun. PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21, dan deposit mencapai Rp 146 triliun atau tumbuh 13,6 persen. Sementara itu, PPN dan PPnBM tumbuh paling tinggi, yakni 42,2 persen menjadi Rp 380 triliun, seiring konsumsi domestik yang tetap kuat.
Dari sisi sektoral, penerimaan pajak ditopang oleh sektor perdagangan, industri pengolahan, dan pertambangan. Kontribusi terbesar berasal dari perdagangan sebesar 25,6 persen dan industri pengolahan 22,8 persen.
Sementara dari sisi pertumbuhan, sektor perdagangan meningkat 45,9 persen, pertambangan 22,8 persen, dan industri pengolahan naik 19,9 persen.
Purbaya mengatakan pemerintah akan terus memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak berbasis risiko, mengoptimalkan pemanfaatan data, serta menyempurnakan administrasi perpajakan agar penerimaan tetap terjaga hingga akhir tahun.
Selain membenahi sistem, pemerintah juga akan memperketat evaluasi terhadap kinerja aparatur perpajakan. Menurut Purbaya, perbaikan Coretax masih terus dilakukan, terutama setelah sempat mengalami kendala pada antarmuka sistem.
“Coretax kita perbaikin lagi. Sudah bagus, tapi kan kemarin buat interface jadi lambat lagi. Kita perbaiki lagi. Terus kita akan monitor kinerja setiap kantor pajak,” ujarnya.
Ia menegaskan evaluasi akan dilakukan terhadap kantor pajak yang dinilai lambat memberikan pelayanan atau banyak menerima keluhan dari masyarakat.
“Nanti kalau ada yang kelihatan terlalu lambat, atau ada pengaduan masyarakat di tempat itu, kita akan cepat bertindak. Sekarang saya boleh merumahkan orang. Saya akan merumahkan kalau mereka tidak kerja dengan bagus,” kata Purbaya.
Meski begitu, ia menilai secara umum kinerja pegawai Direktorat Jenderal Pajak sudah membaik dibanding sebelumnya.
“Tapi rata-rata sekarang sudah lebih baik. Cuma tetap saja kalau ada yang tidak efisien atau agak mbalelo, ya kita beresin,” tuturnya.
Dalam outlook APBN 2026, pemerintah memperkirakan penerimaan perpajakan secara keseluruhan mencapai Rp 2.631,4 triliun atau 97,7 persen dari target. Khusus penerimaan pajak, realisasinya diproyeksikan sebesar Rp 2.310,8 triliun atau sekitar 98 persen dari target APBN, sementara penerimaan kepabeanan dan cukai diperkirakan mencapai Rp 320,6 triliun atau 95,4 persen dari target.
APBN Defisit Rp 196,5 TDi sisi fiskal, realisasi APBN hingga semester I 2026 mencatat defisit sebesar Rp 196,5 triliun atau setara 0,76 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pendapatan negara mencapai Rp 1.459,4 triliun atau 46,3 persen dari target APBN 2026, tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, belanja negara terealisasi sebesar Rp 1.656 triliun atau 43,1 persen dari pagu APBN. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.296,8 triliun, sedangkan transfer ke daerah sebesar Rp 357,4 triliun.
“Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit APBN semester I tercatat sebesar Rp 196,5 triliun dengan presentasi sebesar 0,76 persen terhadap PDB. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa defisit APBN tetap dijaga dalam batas aman dan terkendali,” ujar Purbaya.
Purbaya menilai angka tersebut menunjukkan kondisi fiskal tetap terjaga, sekaligus membantah anggapan bahwa defisit APBN akan melebar hingga melampaui batas aman.
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga menaikkan pagu transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 13,3 triliun menjadi Rp 706,3 triliun. Tambahan tersebut digunakan antara lain untuk penanganan bencana di Sumatera, dana otonomi khusus Papua, serta tambahan anggaran infrastruktur khusus.
Tanggapan Banggar DPRSementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengapresiasi capaian pendapatan negara pada semester I. Menurutnya, penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menunjukkan tren yang lebih baik dibandingkan tahun lalu.
Namun, Banggar juga menyoroti proyeksi defisit APBN yang meningkat dibandingkan target awal. Dalam APBN 2026, defisit direncanakan sebesar Rp 689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB, sedangkan dalam outlook terbaru diproyeksikan menjadi Rp 734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB.
"Meskipun selisih hanya 0,17 persen namun kita tahu bersama bahwa besarnya defisit sekaligus mengirimkan sinyal ke market kita sedang menghadapi sorotan besar terhadap belanja fiskal,” ungkapnya.
Selain itu, Banggar mencermati tingginya realisasi pembiayaan utang pada semester I yang mencapai Rp 477,4 triliun. Menurut Said, kenaikan pembiayaan utang dan proyeksi saldo anggaran lebih (SiLPA) hingga akhir tahun perlu menjadi perhatian karena dapat meningkatkan biaya pendanaan pemerintah.
Karena itu, Banggar berharap pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal agar target defisit APBN 2026 dapat dipenuhi sekaligus menjaga kepercayaan pasar terhadap pengelolaan keuangan negara.
