JAKARTA, KOMPAS — Kelompok Kriminal Bersenjata atau yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka/TPNPB-OPM terindikasi membudidayakan ganja untuk membiayai operasional mereka. Keuntungan dari bisnis gelap yang menyasar generasi muda di wilayah timur Indonesia ini digunakan untuk menyokong berbagai aksi separatisme dan teror kelompok tersebut.
Hal tersebut diungkapkan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Letnan Jenderal Lucky Avianto dalam konferensi pers di Mako Kogabwilhan III, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Senin (6/7/2026). Konferensi pers digelar untuk memublikasikancapaian operasi dan kinerja Satuan Tugas (Satgas) TNI Semester I Tahun Anggaran 2026.
Lucky menyampaikan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, Satgas TNI di wilayah Papua mengungkap 30 kasus kejahatan narkotika. Kasus penyalahgunaan narkotika itu didominasi oleh peredaran ganja, penemuan ladang, serta penyelundupan lintas jalur, baik udara, laut, maupun perbatasan negara.
”Sekitar 1.479 batang pohon ganja, puluhan kilogram ganja kering, dan sejumlah ladang ganja siap panen berhasil ditemukan dan diamankan oleh Satgas TNI beserta puluhan tersangka, yang beberapa di antaranya adalah warga negara asing,” ujarnya.
Maraknya ladang ganja di Papua diduga berkaitan erat dengan seruan dari Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom, yang secara sepihak melegalkan penanaman ganja di Papua. Ganja diketahui ditanam di wilayah pelosok hingga pekarangan rumah warga, untuk kemudian diperjualbelikan kepada anak-anak muda setempat.
Hasil penjualan ganja ini, menurut Lucky, kemudian diputar untuk membiayai operasional KKB, di antaranya untuk merekrut anak-anak dan pemuda sebagai anggota separatis. Situasi itulah yang dikhawatirkan semakin merusak moral dan masa depan generasi muda Papua.
Dalam upaya memutus pergerakan separatis, Satgas TNI fokus melaksanakan operasi di wilayah-wilayah yang dikategorikan sebagai daerah hitam. Wilayah ini merupakan daerah yang belum tersentuh oleh kehadiran aparat keamanan, sehingga kerap dimanfaatkan OPM sebagai markas besar.
”Kalau OPM ada di sana, berarti yang membina masyarakat adalah OPM. Maka mereka akan membina anak-anak kecil, dan tidak menutup kemungkinan bisa menjadi OPM. Kehadiran kami di sana adalah untuk melindungi dan mengamankan masyarakat,” ungkap Lucky.
Selain dari hasil peredaran narkoba, persenjataan yang dikuasai KKB juga dipasok melalui jaringan penyelundupan. Sepanjang semester pertama tahun 2026, Satgas TNI menyita 47 pucuk senjata api berbagai jenis, 92 pucuk senapan angin, beserta ratusan butir amunisi.
Penyelundupan senjata dan amunisi yang bukan merupakan standar TNI tersebut, kata Lucky, masuk melalui jalur perairan, baik dari luar maupun dalam negeri. Ke depan, seluruh barang bukti kejahatan tersebut akan dimusnahkan.
Penguasaan senjata oleh kelompok bersenjata ini terus memicu rentetan krisis kemanusiaan. Lucky menyoroti berbagai aksi teror, mulai dari perampokan, pembakaran fasilitas umum, hingga pembunuhan warga sipil. Salah satu insiden yang menjadi sorotan adalah tewasnya pilot pesawat PT AMA asal Amerika Serikat, Capt Nicholas, di mana proses evakuasi jenazahnya turut dibantu oleh pasukan Satgas non-organik TNI.
Dalam menghadapi ancaman yang terus berlanjut, TNI menegaskan komitmennya untuk mengambil langkah tegas terukur dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia (HAM). Sepanjang semester ini, sebanyak 54 anggota OPM berhasil diamankan, sedangkan 59 anggota OPM aktif lainnya memilih kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi melalui pendekatan teritorial.
Lucky menegaskan bahwa indikator utama keberhasilan Kogabwilhan III di Papua bukanlah semata pada jumlah senjata yang disita atau personel KKB yang ditangkap.
”Indikator keberhasilan kami adalah manakala situasi bisa aman, pemerintah bisa melaksanakan pembangunan, pemenuhan kebutuhan dasar bisa tercukupi, dan Papua menjadi aman, damai, dan sejahtera,” tambahnya.
Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) sempat mengeluarkan seruan bagi segenap pihak untuk menghentikan segala bentuk kekerasan di Papua. Rentetan insiden bersenjata sering kali mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari kalangan warga sipil. Seiring berulangnya tragedi kemanusiaan itu, PGI juga mendesak agar dialog damai ditempuh guna menyelesaikan permasalahan di daerah itu.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menyambut baik usulan dialog damai. Ia mengungkapkan, pemerintah juga menginginkan adanya perdamaian di Papua. Tetapi, wacana itu agaknya sulit terwujud jika TPNPB-OPM meminta merdeka.
”Kendalanya (mewujudkan perdamaian) saya kira nggak ada sih. Mereka bertahan di situ terus begitu. Ya, bagaimana kalau mereka minta supaya merdeka?,” kata Djamari.
Di sisi lain, Djamari juga merasa, pendekatan keamanan yang selama ini digunakan pemerintah belum perlu dievaluasi. Pernyataan itu berkebalikan dengan desakan sejumlah kalangan, termasuk Komnas HAM yang mendorong evaluasi penerapan pendekatan itu. Pasalnya, pendekatan keamanan sebagai satu-satunya jalan penanganan konflik dinilai justru mengakibatkan jatuhnya korban dari kalangan sipil.
Secara terpisah, Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom juga menyambut positif seruan dialog damai dari PGI. Ia mendukung jika desakan dialog damai itu kelak diwujudkan. Tetapi, pihaknya mensyaratkan agar pemerintah membuka diri untuk duduk bersama di meja perundingan yang ditentukan TPNPB-OPM.
Sebaliknya, desakan dialog damai, lanjut Sebby, tidak akan terwujud jika keinginannya tidak datang dari pemerintah. Aksi mewujudkan dialog damai itu mesti ditunjukkan secara riil lewat tindakan nyata, termasuk memaparkan kondisi terkini kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai seberapa mendesak kondisi Papua.
”Sekadar mendesak dialog-dialog itu tidak akan terjadi. Harus ada kerja nyata, bikin tim, lobi Presiden, lalu menteri-menterinya masif mendesak jika kondisi seperti ini harus berunding. Begitu baru bisa,” kata Sebby.
