JAKARTA, KOMPAS - Personel TNI dan Polri di Papua diminta menahan diri menyusul meningkatnya eskalasi konflik dengan Kelompok Kriminal Bersenjata yang menewaskan sejumlah warga sipil. Kedua institusi itu pun telah menegaskan komitmen mereka untuk selalu menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia dalam setiap pelaksanaan tugas.
Menyusul peningkatan eskalasi konflik di Papua itu, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menggelar rapat koordinasi dengan perwakilan TNI dan Polri di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Rapat dihadiri Wakil Menteri HAM Mugiyanto sedangkan pihak TNI diwakili oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum dan Hak Asasi Manusia TNI Laksamana Muda Farid Ma'ruf, dan pihak Polri, diwakili Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi Komisaris Jenderal M Fadil Imran.
Wakil Menteri HAM Mugiyanto dalam jumpa pers seusai rapat selama 2,5 jam, memastikan TNI dan Polri menjadikan HAM sebagai landasan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Papua. Kedua institusi itu pun memastikan HAM selalu dihormati di Papua.
Karena situasi di Papua sedemikian kompleks, kata Mugiyanto, penanganan konflik di Papua membutuhkan keterlibatan dan konsensus semua pihak, mulai dari legislatif, eksekutif, yudikatif, tokoh-tokoh masyarakat, hingga partai politik.
Ia pun memastikan komitmen pemerintah bersama aparat dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia di Papua. Yang tak kalah penting, di tengah eskalasi konflik, aparat TNI maupun Polri diminta untuk menahan diri. "Supaya TNI dan Polri menahan diri," ujar Mugiyanto.
Terkait tewasnya sejumlah warga sipil, termasuk seorang ibu hamil bernama Melkiana Duwitau di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, pada 2 Juli 2026, Kementerian HAM sempat berencana untuk membentuk tim investigasi.
Namun, setelah bertemu dan mendapatkan penjelasan dari Komisaris Jenderal M Fadil Imran selaku Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi, rencana itu tidak jadi dilakukan. Sebab, saat ini, kepolisian sedang menangani kasus-kasus tersebut, sehingga belum ada kebutuhan untuk membentuk tim investigasi baru.
"Yang paling penting sudah ada komitmen dari teman-teman TNI dan Polri untuk memastikan hak asasi manusia menjadi panduan dalam kerja-kerja di semua tempat, termasuk Papua," tutur Mugiyanto.
Tak hanya Melkiana, sejumlah warga sipil yang menjadi korban konflik di Papua adalah seorang pelayan gereja bernama Okto Tigau di Kampung Mamba dan pendeta Elianus Agimbau. Selain itu, peristiwa penyerangan yang menewaskan pilot pesawat PT Associated Mission Aviation (AMA), Nicholas F Goselin, pada 2 Juli 2026.
Selain keamanan, sambung Mugiyanto, persoalan serius berikutnya di Papua adalah adanya pengungsi yang jumlahnya sangat besar atau mencapai 122.000 jiwa. Mereka meninggalkan kampung atau rumahnya karena alasan keamanan.
Sebagai tindak lanjut, Mugiyanto berencana untuk segera melakukan pertemuan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membicarakan persoalan itu. Hal itu diperlukan untuk memastikan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi.
"Karena tidak bisa satu dua kementerian lembaga saja untuk mengatasi permasalahan di sana," imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Fadil menyampaikan, Polri mendukung pembangunan di Papua dan untuk itu diperlukan situasi yang aman. Oleh karena itu, pihaknya akan mengupayakan terciptanya keamanan.
Terkait beberapa peristiwa terakhir di Papua, Fadil memastikan bahwa kepolisian akan menegakkan hukum sebagaimana dilakukan terhadap pelaku kriminal yang lain. Ia pun memastikan bahwa kepolisian bersikap terbuka jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki.
"Pada prinsipnya Polri telah memiliki Peraturan Kapolri tentang prinsip dan implementasi hak asasi manusia bagi seluruh anggota kepolisian. Polri hadir untuk segenap warga dan sekaligus melakukan penghormatan pada hak asasi manusia. Ini yang terus kami evaluasi ke depan," tuturnya.
Menyambung tentang rencana pembentukan tim investigasi yang sempat dicetuskan Kementerian HAM, menurut Fadil, hal itu tidak diperlukan karena aparat di lapangan telah mengidentifikasi para pelaku. Saat ini, yang dilakukan adalah menemukan mereka. Adapun untuk kasus penembakan di Intan Jaya, hal itu kini ditangani oleh TNI.
Adapun terkait peristiwa penyerangan terhadap pilot pesawat AMA, aparat sedang memulihkan keadaan agar aktivitas penerbangan di Lapangan Terbang Balinggama dapat kembali berjalan normal. Kehadiran aparat juga untuk melakukan penegakan hukum.
Kepala Badan Pembinaan Hukum dan Hak Asasi Manusia TNI Laksamana Muda Farid Ma'ruf mengatakan, TNI pun berkomitmen untuk menjaga hak dasar seluruh warga Papua dan kesejahteraan masyarakat Papua. "Tentu dalam pelaksanaan tugas di Papua, kami selalu berpegang pada aturan hukum. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik," ujarnya.
Farid berharap masyarakat Papua mendukung dan bekerja sama dengan TNI agar tidak terjadi kekerasan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Ia pun meminta agar sinergi dengan Polri beserta kementerian dan lembaga terkait dapat berjalan dengan baik, termasuk saling berbagi data.
