Dewan Energi Nasional (DEN) meminta PT PLN (Persero) melakukan audit terhadap teknologi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) setelah terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah beberapa waktu lalu. Audit dinilai penting untuk mengetahui penyebab pasti gangguan sistem kelistrikan dan menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.
Anggota DEN Satya Widya Yudha mengatakan evaluasi tidak hanya fokus pada pasokan batu bara. Menurutnya, aspek teknis setiap PLTU juga perlu diperiksa karena hingga kini informasi mengenai penyebab gangguan masih belum sepenuhnya jelas.
“Audit teknologi masing-masing PLTU diperlukan untuk mengetahui secara pasti karakteristiknya. Alasan yang beredar sekarang di masyarakat tidak terlalu jelas apa yang terjadi. Kita tidak bisa hanya menyalahkan sisi batu baranya saja, namun juga teknisnya menjadi kesatuan untuk evaluasi ke depan,” kata Satya dalam acara Energy Hub Talkshow 2026, Selasa (7/7).
Sebelumnya, PT PLN (Persero) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan pemadaman listrik bergilir mempengaruhi gangguannya pasokan batu bara kalori sedang yang dibutuhkan sejumlah PLTU.
Menurut Satya, masalah kualitas dan spesifikasi batu bara memang menjadi perhatian karena pasokan harus sesuai dengan kriteria dalam kontrak. Jika kualitas batu bara tidak sesuai, daya mampu pembangkit dapat menurun.
“Ini masalah teknik yang menurut saya menjadi faktor (penyebab), di samping memang ada beberapa PLTU yang tidak bisa masuk dalam sistem kelistrikan karena secara total mereka memang sedang dalam perbaikan,” ujarnya.
Ia mencontohkan PLTU Jawa Unit 1–7 yang telah beroperasi sekitar 40 tahun. Menurut Satya, pembangkit tersebut tidak lagi memiliki daya mampu sesuai kapasitas terpasangnya sehingga perlu menjadi bagian dari evaluasi.
“Saya sampaikan juga ke Dirut PLN beberapa waktu lalu, coba dicek karena kalau daya mampunya turun itu berarti kan kita harus melakukan banyak hal,” katanya.
Satya menambahkan penurunan daya mampu pembangkitan dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari usia pembangkitan hingga aspek perawatan.
Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menjelaskan pemadaman bergilir terjadi setelah dua pembangkit milik Independent Power Producer (IPP) mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan Jawa. Kedua operator pembangkit kemudian melakukan perbaikan, dan salah satunya telah kembali beroperasi. PLTU yang dimaksud adalah PLTU Cilacap Unit 1 dan Unit 4.
"Salah satu pembangkit berhasil memecahkan dan sudah sinkron dengan sistem kelistrikan Pulau Jawa. Pembangkit ini mulai memasok listrik untuk menambah spesifikasi sistem kelistrikan di Pulau Jawa," kata Darmawan dalam keterangan tertulis yang diterima Katadata.co.id dari PLN, Senin (22/6).
Untuk memperkuat pasokan listrik, PLN juga telah memperoleh tambahan alokasi batu bara kalori 4.500 GAR sebanyak 16,8 juta ton hingga Desember 2026 dari Kementerian ESDM. Tambahan itu berada di luar alokasi Domestic Market Obligation (DMO) yang telah ditetapkan sebelumnya.
Menurut Darmawan, pasokan tambahan terdiri atas 1,8 juta ton pada bulan Juli dan 3 juta ton per bulan selama Agustus hingga Desember 2026. Dengan tambahan itu, sistem kelistrikan Jawa memperoleh tambahan daya mampu sekitar 5 gigawatt (GW) di atas kapasitas sebelumnya sebesar 35,9 GW.
“Jumlahnya 1,8 juta ton untuk pasokan Juli, dan 3 juta ton per bulan dari Agustus hingga Desember,” kata Darmawan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, pekan lalu (2/7).
PLN juga menyatakan sejak 21 Juni 2026 tidak lagi menerapkan pemadaman listrik bergilir. Perseroan mengakui sebelumnya sempat terjadi penurunan produksi batu bara nasional, terutama batu bara berkalori menengah hingga tinggi, sementara produksi nasional saat ini didominasi batu bara berkalori rendah.
“Dengan adanya tambahan pasokan, kendala penyediaan energi listrik yakni pemadaman bergilir yang sempat dapat diselesaikan dengan baik,” ujar Darmawan.
