REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah investor dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mempertanyakan kejelasan nasib mereka di tengah moratorium yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Pasalnya, terdapat sekitar seribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang tak kunjung beroperasi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah 3T, Gardian Muhammad, mengatakan saat ini ada sekitar 1.200 SPPG yang sudah berdiri di daerah 3T, lengkap dengan seluruh peralatan masaknya. Namun, seribuan dapur MBG itu tak kunjung dioperasikan oleh BGN.
"Secara administrasi itu sudah lengkap, tapi sudah kurang lebih 8 bulan memang tidak beroperasi," kata dia, Rabu (7/7/2026).
Kondisi itu dinilai membuat para investor khawatir soal keberlanjutan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu. Apalagi, saat ini ada perbedaan definisi terkait daerah 3T dalam program MBG.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Menurut Gardian, Kepala BGN Nanik S Deyang mendefinisikan daerah 3T berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025. Dalam Perpres itu, disebutkan bahwa daerah 3T tersebar di 62 kabupaten/kota.
Sementara itu, dalam Perpres Nomor 115 Tahun 2025 disebutkan secara spesifik daerah 3T untuk program MBG. Penentuan daerah 3T itu dapat ditetapkan oleh Kepala BGN.
"Dalam hal itu pada saat itu adalah SK dari Ka Badan sebelumnya yang kurang lebih secara total itu sekitar 5.000 titik. Nah, kemudian itu yang menjadi dasar," kata dia.
Gardian mengaku telah berkomunikasi dengan pimpinan baru BGN membahas masalah itu. Menurut dia, alasan seribuan SPPG itu tak kunjung beroperasi karena ada karena bersangkutan masalah hukum eks pimpinan BGN. Meski begitu, ia berharap masalah itu bisa segera dirampungkan, sehingga dapur MBG yang sudah berdiri bisa segera beroperasi.
"Kenapa? Karena ya dari teman-teman investor ini kan sebetulnya mereka membangun pakai uang pribadi, tidak ada dari APBN sedikit pun.
Artinya kan akumulasi kalau 1.200 dapur aja, itu kurang lebih Rp 8,7 triliun secara akumulasinya. Jadi, ada potensi kerugian itu," kata dia.
Ia mengungkapkan, investasi yang dibutuhkan untuk membangun SPPG di daerah 3T berkisar Rp 1 miliar hingga Rp 3 miliar. Angka itu dinilai bukan uang yang sedikit bagi para investor.
Ihwal kemungkinan menempuh jalur hukum, Gardian mengatakan, pihaknya belum memiliki rencana itu. Ia mengaku masih percaya BGN bisa memfasilitasi aspirasi para investor yang sudah mengeluarkan investasi. Kendati demikian, ia berharap BGN bisa membuka dialog dengan para investor.
"Karena yang kadang-kadang yang menjadi kekhawatiran kami, ini sudah terbangun tapi dialog pun tidak ada. Nah, itu sebetulnya yang memang yang menjadi kekhawatiran," ujar dia.
