Kupang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyambut peluang kerja sama dengan Timor Leste dalam bidang perindustrian dan perdagangan serta pengembangan kawasan perbatasan guna memperkuat pertumbuhan ekonomi kedua wilayah.
"Pada prinsipnya kami menyambut baik berbagai peluang kerja sama yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Namun karena menyangkut hubungan antarnegara, seluruh proses harus mengikuti regulasi nasional serta melalui mekanisme koordinasi dengan pemerintah pusat," kata Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma di Kupang, Selasa.
Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menyampaikan hal tersebut saat menerima audiensi delegasi Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Timor Leste bersama pelaku usaha negara tersebut di Ruang Rapat Gubernur NTT di Kupang.
Pertemuan itu membahas berbagai peluang kerja sama di bidang perdagangan, perindustrian, investasi, energi terbarukan, hingga pengembangan kawasan perbatasan yang dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara.
Baca juga: NTT susun peta jalan dekarbonisasi ketenagalistrikan menuju NZE 2050
Menurut dia, Pemerintah Provinsi NTT mendukung setiap bentuk kerja sama yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha.
Dalam pertemuan tersebut, Johni Asadoma menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Timor-Leste yang terus membuka ruang komunikasi dan memperkuat kemitraan dengan Pemerintah Provinsi NTT.
Ia mengatakan kedekatan geografis, hubungan historis, serta interaksi masyarakat di wilayah perbatasan menjadi modal penting untuk membangun kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan.
Terkait perdagangan lintas batas, Johni menegaskan pemerintah daerah siap mendukung kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat dengan tetap memastikan aktivitas perdagangan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi NTT tengah mengkaji gagasan pembentukan Free Trade Zone (FTZ) atau kawasan perdagangan bebas di wilayah perbatasan.
Menurutnya, konsep tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas ekonomi antara NTT dan Timor-Leste sekaligus meningkatkan arus perdagangan dan investasi.
Namun, ia menegaskan pembentukan FTZ masih memerlukan kajian mendalam serta koordinasi dengan pemerintah pusat karena merupakan kebijakan strategis nasional yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.
Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung juga menjadi faktor penting agar kawasan perdagangan bebas dapat beroperasi secara optimal.
Baca juga: KKP bekali SDM lokal kelola sentra garam nasional di Rote Ndao NTT
Di sektor energi, Pemerintah Provinsi NTT melihat potensi besar pengembangan energi baru dan terbarukan, khususnya pembangkit listrik tenaga surya, mengingat wilayah NTT memiliki intensitas penyinaran matahari yang tinggi.
Investasi di sektor tersebut dinilai prospektif, namun tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem kelistrikan nasional melalui koordinasi bersama PT PLN (Persero) dan instansi terkait.
Delegasi Timor Leste juga mengusulkan penyusunan Letter of Intent (LoI) sebagai langkah awal untuk memperkuat kerja sama antara kedua pihak.
"Kami berharap komunikasi yang telah terjalin dapat ditindaklanjuti secara konkret sehingga berbagai peluang investasi dan perdagangan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Timor Leste maupun Nusa Tenggara Timur," ujar Koordinator Bidang Kemitraan dan Reformasi Kabinet Timor Leste, Martins Magno.
"Pada prinsipnya kami menyambut baik berbagai peluang kerja sama yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Namun karena menyangkut hubungan antarnegara, seluruh proses harus mengikuti regulasi nasional serta melalui mekanisme koordinasi dengan pemerintah pusat," kata Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma di Kupang, Selasa.
Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menyampaikan hal tersebut saat menerima audiensi delegasi Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Timor Leste bersama pelaku usaha negara tersebut di Ruang Rapat Gubernur NTT di Kupang.
Pertemuan itu membahas berbagai peluang kerja sama di bidang perdagangan, perindustrian, investasi, energi terbarukan, hingga pengembangan kawasan perbatasan yang dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara.
Baca juga: NTT susun peta jalan dekarbonisasi ketenagalistrikan menuju NZE 2050
Menurut dia, Pemerintah Provinsi NTT mendukung setiap bentuk kerja sama yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha.
Dalam pertemuan tersebut, Johni Asadoma menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Timor-Leste yang terus membuka ruang komunikasi dan memperkuat kemitraan dengan Pemerintah Provinsi NTT.
Ia mengatakan kedekatan geografis, hubungan historis, serta interaksi masyarakat di wilayah perbatasan menjadi modal penting untuk membangun kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan.
Terkait perdagangan lintas batas, Johni menegaskan pemerintah daerah siap mendukung kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat dengan tetap memastikan aktivitas perdagangan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi NTT tengah mengkaji gagasan pembentukan Free Trade Zone (FTZ) atau kawasan perdagangan bebas di wilayah perbatasan.
Menurutnya, konsep tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas ekonomi antara NTT dan Timor-Leste sekaligus meningkatkan arus perdagangan dan investasi.
Namun, ia menegaskan pembentukan FTZ masih memerlukan kajian mendalam serta koordinasi dengan pemerintah pusat karena merupakan kebijakan strategis nasional yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.
Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung juga menjadi faktor penting agar kawasan perdagangan bebas dapat beroperasi secara optimal.
Baca juga: KKP bekali SDM lokal kelola sentra garam nasional di Rote Ndao NTT
Di sektor energi, Pemerintah Provinsi NTT melihat potensi besar pengembangan energi baru dan terbarukan, khususnya pembangkit listrik tenaga surya, mengingat wilayah NTT memiliki intensitas penyinaran matahari yang tinggi.
Investasi di sektor tersebut dinilai prospektif, namun tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem kelistrikan nasional melalui koordinasi bersama PT PLN (Persero) dan instansi terkait.
Delegasi Timor Leste juga mengusulkan penyusunan Letter of Intent (LoI) sebagai langkah awal untuk memperkuat kerja sama antara kedua pihak.
"Kami berharap komunikasi yang telah terjalin dapat ditindaklanjuti secara konkret sehingga berbagai peluang investasi dan perdagangan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Timor Leste maupun Nusa Tenggara Timur," ujar Koordinator Bidang Kemitraan dan Reformasi Kabinet Timor Leste, Martins Magno.
