- Bagaimana KIP Kuliah kuota anggota dewan dikorupsi?
- Mengapa KIP Kuliah jalur aspirasi dewan seperti terselubung kabut gelap?
- Bagaimana kampus menagih pungutan liar kepada mahasiswa penerima KIP Kuliah?
- Bagaimana muslihat kampus saat dugaan penyimpangan diaudit?
- Kampus yang menyelewengkan KIP Kuliah juga punya borok akademis, bagaimana mutu lulusannya?
Bantuan kuliah mahasiswa miskin yang diselewengkan sejumlah kampus diduga kuat dari kuota anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Penyelewengan dana bantuan ini diduga dilakukan dengan transaksi pihak kampus dengan pihak-pihak yang mengaku tenaga ahli anggota dewan.
Komisi Pemberantasan Korupsi menerima aduan dugaan penyalahgunaan KIP Kuliah di 16 perguruan tinggi swasta (PTS) dalam kurun 2020-2023. Pada tahun pengaduan, 15 kampus memiliki kuota jalur aspirasi, dan 11 kampus di antaranya mengantongi kuota aspirasi di atas 50 persen dari total KIP Kuliah yang didapatkan.
Seorang warganet bertanya lewat komentar media sosial, apakah KIP aspirasi benar ada? Sebab, ia mendapatkan informasi, ada orang partai yang menawarkan bantuan kuliah tersebut.
Wajar saja jika banyak yang bertanya-tanya. Di situs resmi Kemendiktisaintek, tidak ada panduan mendaftar KIP Kuliah lewat jalur pemangku kepentingan.
Kompas bertanya lewat akun Whatsapp Kemendiktisaintek di nomor 085186069126. ”Kami bantu informasikan, saat ini tidak ada laman KIP Kuliah aspirasi Komisi X DPR (salah satu unsur pemangku kepentingan),” ujar Tami, petugas yang menjawab lewat nomor tersebut.
Hari yang dinanti tiba. Dana bantuan mahasiswa miskin masuk ke rekening para penerimanya. Namun, kampus meneror lewat pesan dan telepon, mengklaim dana itu sebagai hak kampus. Paradoks inilah yang diduga terjadi di Jakarta Global University (JGU).
Merujuk dokumen dari tim audit Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), JGU pada 2024 diduga menilap uang biaya hidup 90 penerima KIP Kuliah. Nilainya lebih dari Rp 720 juta. Kampus beralasan mesti membayar biaya komitmen kepada tenaga ahli anggota DPR yang berjasa menyalurkan KIP Kuliah jalur aspirasi pemangku kepentingan. Jadi, mahasiswa miskin mesti ikut menanggung ”balas jasa” itu.
Perguruan tinggi yang diduga menyalahgunakan dana bantuan mahasiswa berupaya menghindari audit. Mereka berniat mengelabui tim audit Kemendiktisaintek, tetapi rencana curang ini gagal.
Jakarta Global University diduga mengendalikan mahasiswa yang disebut sebagai kelompok hijau agar memberikan jawaban kepada tim audit sesuai dengan arahan petinggi kampus. Adapun Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia (STKINDO) Wirautama ditengarai meminta mahasiswa berbohong saat tim audit bertanya soal ada-tidaknya pengambilan biaya hidup KIP Kuliah.
Investigasi Kompas menguak dugaan penyelewengan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di sejumlah kampus. Temuan menunjukkan, kerugian tidak hanya tentang nominal kerugian, tetapi juga ancaman bagi masa depan mahasiswa penerima manfaat.
Sebab, sejumlah kampus yang ditengarai mempermainkan kucuran dana KIP Kuliah memiliki borok akademis. Itu menunjukkan, konsep KIP cenderung menalangi biaya pendidikan dulu. Belum terlihat orientasi kuat untuk mengamankan penerima manfaat terserap di lapangan kerja setelah kuliah.
