KORUPSI dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diungkap oleh Kejaksaan Agung dilakukan dalam beragam modus. Mulai dari penyimpangan manipulasi kemitraan dapur, pendirian dapur fiktif, hingga penggelembungan harga pada pengadaan logistik seperti ompreng, motor listrik, bahkan urusan sepatu dan kaus kaki yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
Ternyata, sebelum tiga pimpinan Badan Gizi Nasional ditangkap Kejagung, sudah ada peringatan dini dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang temuan-temuan potensi korupsi di program andalan pemerintah ini. Sayangnya, peringatan dini tersebut diabaikan.
Itulah inti persoalan yang mendasari audiensi antara KPK dan BGN terkait dengan tata kelola program MBG. KPK sudah menyerahkan kajian yang memetakan delapan celah rawan korupsi dalam program ini sejak 17 Maret 2026. Namun, di bawah kepemimpinan Dadan Hindayana, kajian tersebut dibiarkan mengendap tanpa respons.
Ketika lembaga antirasuah sudah memberi peringatan dini, pembiaran terhadap rekomendasi itu sama artinya dengan membiarkan ruang korupsi tetap terbuka lebar. Memang, Dadan beserta dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, akhirnya ditangkap Kejagung.
Sikap abai semacam ini tidak boleh terulang di BGN di bawah kepemimpinan Nanik S Deyang serta dua pimpinan baru. Temuan dan rekomendasi KPK itu harus segera ditindaklanjuti agar celah-celah korupsi dalam program MBG bisa segera disumbat.
Baca Juga :
BGN di bawah Nanik Sudaryati Deyang mengaku telah membentuk tim internal dan menyerahkan dokumen rencana aksi kepada KPK. Langkah ini patut diapresiasi, tetapi jangan sampai berhenti di situ.
Publik butuh lebih dari urusan dokumen rencana aksi yang rapi di atas kertas. Publik butuh bukti bahwa sepuluh rekomendasi itu benar-benar dijalankan sampai ke akar rumput, sampai ke setiap dapur SPPG di pelosok daerah.
Pimpinan BGN yang baru harus tegas menolak mengulang pola lama. Tidak boleh ada lagi jual-beli titik SPPG demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Tidak boleh ada lagi SPPG fiktif yang berdiri di atas kertas semata untuk mengeruk insentif dapur.
Sistem pengadaan barang dan jasa dalam program ini harus dibongkar dan dibenahi total, agar tidak lagi menjadi bancakan segelintir pihak yang memanfaatkan besarnya anggaran negara untuk kepentingan pribadi.
Pimpinan BGN yang baru harus memastikan seluruh rekomendasi KPK benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dijadikan formalitas untuk memenuhi status telah 'menindaklanjuti'. Jangan sampai pergantian pucuk pimpinan hanya mengganti wajah, tetapi pola pengelolaan yang longgar dan rawan penyimpangan tetap dipelihara.
Pembenahan data penerima manfaat dan sistem pembayaran program MBG juga tidak boleh ditunda-tunda lagi. Data yang akurat dan mekanisme pembayaran yang transparan adalah fondasi dasar agar program ini lebih tepat sasaran, bukan lagi menjadi ladang manipulasi angka dan penggelembungan anggaran.
KPK sudah menegaskan tidak akan berhenti hanya pada penerimaan dokumen rencana aksi. Lembaga antirasuah itu akan terus mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana perbaikan yang dijanjikan BGN.
Pengawasan ketat semacam ini harus didukung penuh, sekaligus menjadi pengingat bagi BGN bahwa celah-celah kebocoran anggaran dan potensi korupsi harus disumbat total dengan menjalankan rekomendasi lembaga antirasuah, itu dengan sepenuhnya.
Kredibilitas program ini, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah, dipertaruhkan pada bagaimana rekomendasi KPK ini dijalankan secara sungguh-sungguh, bukan sekadar berhsnti di rencana aksi.
